Jakarta Siaga Banjir, Semua Potensi Diberdayakan

Dalam upaya mengantisipasi banjir, Pemprov DKI Jakarta terus memantapkan kesiapan personil, sarana dan prasarana. Sementara untuk penanggulangan bencana di lapangan, masyarakat juga diimbau berpartisipasi secara aktif untuk mengantisipasi sejak dini, serta melakukan tindakan nyata di lingkungan masing-masing.

Kesiagaan tersebut diwujudkan melalui Apel Siaga Banjir yang dipimpin langsung oleh Gubernur Provinsi DKI Jakarta, Joko Widodo, pada Selasa (611). Apel diikuti 3.000 personil yang terdiri dari unit terkait mulai dari tingkat kelurahan, kecamatan, Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) dan personil Taruna Siaga Bencana (Tagana). Tak hanya itu, aparat kepolisian dan TNI juga turut dilibatkan dalam penanganan antisipasi banjir.

Pada kesempatan itu, gubernur meminta petugas mempraktikan penanganan banjir sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya masing-masing. Seperti, petugas Satpol PP yang diminta mempraktikan penanganan evakuasi korban banjir yang terdampar di Kali Ciliwung. Kemudian, ada pula petugas PLN yang memperagakan koordinasinya ke setiap wilayah untuk memberitahukan adanya pemadaman listrik saat terjadi banjir serta memfungsikan genset di lokasi banjir untuk membantu penerangan. Begitu pun dengan petugas PAM Jaya yang bertugas mengirimkan air bersih kepada korban banjir paling lambat 30 menit setelah kejadian.

Kepada para peserta apel, gubernur juga meminta agar bekerja secara maksimal sesuai dengan tupoksinya masing-masing. Dikatakan Jokowi, petugas tidak perlu berlama-lama melakukan koordinasi karena banjir yang terjadi begitu cepat dan harus dilakukan penanganan yang cepat pula.

Seperti misalnya, posko bencana harus benar-benar siap dalam waktu 24 jam (siap personilnya, siap peralatannya, siap komunikasinya dan siap dukungan logistiknya serta siagakan prasarana dan sarana penanggulangan bencana ditempatkan di lokasi-lokasi rawan banjir). Manajemen penanganan banjir harus juga dilakukan di tingkat Kelurahan, seperti menyiapkan jalur evakuasi, tempat pengungsian, dapur umum dan pos kesehatan.

Seluruh aparat Pemprov DKI Jakarta (termasuk warga), harus bersama-sama  melakukan antisipasi dini menghadapi banjir menjelang musim hujan yang diperkirakan mulai November 2012 sampai dengan Februari 2013. Sistem peringatan dini (early warning system) ketinggian air di 14 Pintu Air, khususnya Depok dan di bendungan Katulampa Bogor, pun harus segera diketahui.

Apabila tinggi air melampaui batas normal, segera informasikan kepada warga dengan kentongan, pengeras suara, atau sarana komunikasi lain dan berkoordinasi dengan daerah hulu agar bencana banjir dapat terdeteksi sedini mungkin serta masyarakat yang tinggal di daerah rawan bencana banjir diberikan perhatian khusus. Petugas Pintu Air dan Operator Pompa,  agar terus berkoordinasi dengan petugas BPBD Provinsi DKI Jakarta termasuk kesiapan perahu karet.

Sebagai aparat, Pemprov DKI Jakarta berkewajiban mencegah terjadinya korban jiwa, berarti penyelamatan jiwa manusia harus diutamakan serta mencegah atau mengurangi sekecil mungkin kehilangan  harta benda akibat banjir. Bantuan harus terdistribusi dan ditangani dengan baik, jangan terlambat apabila tidak sama sekali, serta hindari berbagai penyimpangan di lapangan. [ald]