Rachmawati Soekarnoputri: Seharusnya Rehabilitasi Dulu Nama Baik Bung Karno...

Pemberian gelar pahlawan nasional untuk Bung Karno kurang sempurna. Sebab, tidak dilakukan rehabilitasi nama baik proklamator RI tersebut.

Bung Karno ditumbangkan da­lam kudeta yang berawal dari pe­ristiwa Oktober 1965 hingga puncaknya pada Sidang Istimewa MPRS 1967.

Begitu disampaikan Putri Bung Karno, Rachmawati Soekarno­pu­tri, kepada Rakyat Merdeka, di Jakarta, kemarin.

“Pemberian gelar pahlawan na­sional itu tidak sempurna sebe­lum dicabut TAP MPRS XXXIII/MPRS/1967  tentang Pencabutan Kekua­saan Pemerintah Negara dari Presiden Soekarno,” papar Ke­tua Dewan Pen­diri Yayasan Pendidikan Soekarno itu.

Berikut kutipan selengkapnya:

Kurang sempurna gimana?

Nama Soekarno pernah terce­mar karena dituduh terlibat  pem­berontakan 30 September 1965. Hal itu tertulis dalam per­tim­ba­ngan TAP XXXIII/MPRS/1967 tentang Pencabutan Ke­kuasaan Pemerintah Negara dari Presiden Soekarno.

Tidak hanya itu, TAP XXXIII/MPRS/1967 juga turut me­nye­ret-nyeret pendiri Partai Na­sio­nal In­donesia itu ke persoalan hu­kum. Dalam BAB II ketetapan tertulis, Menetapkan penyele­sai­an per­soa­lan hukum selanjut­nya yang menyangkut Dr. Ir. Su­kar­no, dila­kukan menurut ke­ten­tuan-keten­tuan hukum dalam rangka mene­gakkan hukum dan keadilan, dan menyerahkan pe­laksanaannya kepada Pejabat Presiden.

Tapi Anda merasa bangga de­ngan pemberian gelar pah­lawan nasional itu?

Ya, tentu bangga dan ter­san­jung atas pemberian gelar pah­la­wan nasional itu. Namun TAP XXXIII/MPRS/1967 itu belum dicabut.

Saat saya menanyakan ke Men­sesneg jika gelar pahlawan dibe­rikan tapi TAP XXXIII/MPRS/1967 belum dicabut, beliau me­nyebutkan, pencabutan tap itu domainnya MPR.

Saat Anda menjadi Wantim­pres, apa tidak  mengusulkan?

Saat saya menjabat sebagai De­wan Pertimbangan Presiden (Wa­timpres) di pemerintahan Pre­siden SBY, saya selalu minta ke­pada pemerintah mencabut TAP XXXIII/MPRS/1967. Tapi tidak ada jawaban positif.

Memang ada yang bilang  TAP XXXIII/MPRS/1967  itu pernah dianulir dan dihapus, tapi sam­pai sekarang belum ada dan nggak masuk akal.

Kalau dulu saya diberitahu­kan pada tahun 2003 ada peng­­anu­li­ran dan penghapusan TAP XXXIII/MPRS/1967  tentu sa­ya tidak akan terus mena­nyakan.

 Pertanyaannya, kalau ada ka­pan sidangnya dilaksanakan. Itu yang saya minta dari tahun ke ta­hun kepada presiden. Beberkan itu ke masyarakat. Saya minta ketegasan.

Lamanya poses politik ini ada keanehan tidak?

Ini masalah kesinisan politik sa­ja pada Bung Karno. Bahkan sempat terjadi Desoekarnoisasi saat Orde Baru. Di sini saya meli­hat bangsa ini tidak memiliki ka­rakter.

Kalau belum juga dihapus­kan bagaimana?

Tentunya pemberian gelar pahlawan ini kebohongan besar yang dibuat kepada masya­rakat.

Saya tetap minta TAP XXXIII/MPRS/1967 dicabut. Kalau tidak di­cabut, kan aneh dan lucu. Iba­rat­nya seseorang dianggap ber­sa­lah tapi mendapatkan gelar pah­lawan. Ini kan nggak benar.

Tentunya pemberian gelar pahlawan ini kebohongan besar yang dibuat kepada masya­rakat.

Saya tetap minta TAP XXXIII/MPRS/1967 dicabut. Kalau tidak di­cabut, kan aneh dan lucu. Iba­rat­nya seseorang dianggap ber­sa­lah tapi mendapatkan gelar pah­lawan. Ini kan nggak benar.

Seharusnya bagaimana?

Cabut dulu TAP XXXIII/MPRS/1967, setelah itu di­angkat menjadi pahlawan na­sional.  [Harian Rakyat Merdeka]