Jenderal Timur Pradopo: Kami Terus Amankan 180 Titik Rawan Konflik

Kapolri Jenderal Timur Pradopo mengatakan, pengamanan terhadap daerah konflik menjadi prioritas. Termasuk 180 titik rawan konflik, seperti kasus Lampung Selatan.

 â€œPolri terus melakukan tu­gas­nya melakukan penga­ma­nan di seluruh Indonesia, ter­ma­suk di titik-titik rawan kon­flik,” kata Timur Pradopo kepada Rakyat Merdeka, di Jakarta.

Seperti diketahui, Menteri So­sial Salim Segaf Al Djufri me­nye­but­kan, ada 180 titik rawan kon­flik yang tersebar di Indonesia. Di titik-titik ini, mudah tersulut per­ti­kaian dan bentrokan antar ma­syarakat seperti di Lam­pung Selatan.

Timur Pradopo selanjutnya me­ngatakan, kerusuhan yang ter­jadi di Lampung Selatan telah dire­habilitasi. Semuanya berang­sur-angsur membaik.

“Setelah Polri lakukan reha­bi­li­tasi, semua mulai membaik. Ma­­syarakat sudah bisa ber­akti­fitas lagi,” ujarnya.

Berikut kutipan selengkapnya:

Sampai kapan rehabilitasi  dilakukan?

Terus kami lakukan agar ke­hidupan masyarakat normal kembali.

Langkah-langkah rehabili­tasi yang dilakukan Polri terus kami kembangkan.

Apa seluruh pengungsi su­dah  kembali ke rumah masing-ma­sing?

Ya. Seluruh pengungsi kini su­dah kembali. Makanya Polri be­rupaya menciptakan kondisi yang kodusif.

Artinya, menjadi normal kembali.

Sampai kapan pihak kea­ma­nan di sana?

Sampai kondisinya aman betul. Tujuan kami agar masyarakat bisa melakukan kegiatan seperti bia­sanya.

Berapa lama rehabilitasi yang dilakukan Polri bersama sejumlah menteri?

Rehabilitasi kami lakukan be­berapa minggu ini.

Berapa banyak pasukan Pol­ri ditugaskan di sana?

Tentunya akan kita sesuaikan de­ngan kondisi yang ada sam­pai keamanan utuh.

Apa ada rencana penarikan pasukan?

Nanti dilihat perkembangan­nya, sekarang masih dalam posisi ber­jaga-jaga. Namun, nanti akan di­ta­rik secara bertahap.

Mengenai 20 saksi yang di­pe­riksa terkait kerusuhan Lam­pung Selatan bagaimana?

20 saksi sedang dimintai ke­te­rangan.

Nanti dilihat perkembangan­nya, sekarang masih dalam posisi ber­jaga-jaga. Namun, nanti akan di­ta­rik secara bertahap.

Mengenai 20 saksi yang di­pe­riksa terkait kerusuhan Lam­pung Selatan bagaimana?

20 saksi sedang dimintai ke­te­rangan.

Apa ada kesulitan untuk cip­ta­kan kedamaian di daerah kon­flik?

Tidak, kan semangatnya untuk damai. Itu yang membuat kita ber­semangat menyelesaikannya.

Seperti dikatakan Mensos ada 180 titik rawan konflik di In­­do­nesia, bagaimana antisi­pasi Polri?

Daerah yang memang berpo­ten­si mengganggu keama­nan, pas­ti akan kita lakukan pe­nga­ma­nan dan rehabilitasi. Tapi itu be­lum masuk dalam wilayah hu­kum.

Yang kita kedepan­kan seka­rang adalah peranan pe­merintah daerah, tokoh masya­ra­kat, tokoh agama dan instansi ter­kait me­nangani masalah konflik.

Instansi mana saja?

Kalau masalah kehutanan tentu Kementerian Kehutanan. Ka­lau masalah pertanahan, BPN yang ikut menyelesaikannya. Pola-po­la seperti itu yang harus dike­de­pankan.

Sudah ada komunikasi de­ngan instansi terkait, termasuk kepala daerah setempat?

Ya, sudah. Pastinya komuni­kasi terus kita lakukan untuk  ber­sama-sama menjaga keama­nan di daerah masing-masing.

O ya, apa bantuan TNI selalu dibutuhkan Polri?

Saya kira semua tergantung si­tua­sinya dan semua berjalan se­suai dengan apa ko­mitmen kita antara Polri dan TNI.

Situasi seperti apa saja yang membutuhkan bantuan TNI?

Kalau Polri membutuhkan per­­sonel yang banyak di­sebab­kan oleh daerahnya luas dan kon­­flik yang makin mem­besar, ma­ka Polri minta bantuan TNI.  [Harian Rakyat Merdeka]