Berita

ist

Bakar Foto Jero, LMND Tuntut Nasionalisasi Semua Tambang Asing

JUMAT, 09 NOVEMBER 2012 | 22:57 WIB | LAPORAN: ALDI GULTOM

Liga Mahasiswa Nasional untuk Demokrasi (LMND) membulatkan tekad menolak penyerahan Blok Tangguh ke British Petroleum (BP) dengan unjuk rasa disertai pembakaran foto Menteri ESDM, Jero Wacik, di kantor Kementerian ESDM Jalan Medan Merdeka Selatan, tadi petang (Jumat, 9/11).

Dalam banyak kesempatan sebelumnya, Ketua Umum LMND Lamen Hendra Saputra, menyebut penghargaan dari Ratu Inggris kepada Presiden SBY sebagai suatu penghinaan besar bagi rakyat Indonesia. Dia mengakaitkan penganugerahan itu dengan penyerahan ladang gas Tangguh ke Inggris sebagai barternya.

"Rakyat Indonesia merasa malu memiliki Presiden yang lebih mirip dengan londo ireng daripada dengan seorang Bapak Demokrasi seperti yang belum lama ini dianugerahkan KNPI. SBY sudah melanggar pasal tentang demokrasi ekonomi di Pasal 33 UUD 1945 dan cita-cita nasional bangsa ini," ujarnya.


Massa yang geram menunjukkan kekecewaannya pada pemerintah dengan membakar foto Menteri Jero Wacik dan berusaha mendobrak pagar kantor kementerian.

Seperti halnya Blok Mahakam yang tidak boleh diserahkan ke Total-Perancis, LMND berposisi politik tegas bahwa ladang gas Blok Tangguh juga tidak boleh diserahkan ke BP. Blok Tangguh di Papua yang memiliki cadangan gas hingga 14 triliun kaki kubik adalah blok terkaya di dunia.

"Gas merupakan pasokan energi penting bagi kebutuhan industri nasional, per tahun rata-rata 8-9 persen industri tumbuh dan itu berdampak pada meningkatnya kebutuhan akan gas termasuk pembangkit PT PLN dan terminal LNG membutuhkan gas," terangnya.

LMND menyuarakan cara perubahan bagi masa depan bangsa Indonesia dengan menasionalisasi Blok Tangguh demi kesehatan gratis, pendidikan gratis, lapangan kerja dan upah layak nasional. Selain itu, pemerintah dan DPR harus mencabut seluruh produk UU yang merusak kedaulatan dan kemandirian bangsa diantaranya UU Migas 22/2001 dan UU Penanaman Modal 25/2007. Indonesia pun mesti mengambil alih seluruh kekayaan alam yang telah dikuasai oleh perusahaan tambang asing. [ald]

Populer

KSAD Maruli: Saya Minta Maaf dan Bertanggung Jawab

Jumat, 04 September 2026 | 20:28

Masa Jabatan Gibran Tinggal Hitungan Hari

Kamis, 03 September 2026 | 14:46

Muhadjir Terbitkan Surat Pengalihan Kuota Haji Usai Konsultasi ke Jokowi

Selasa, 01 September 2026 | 15:17

MAKI Puji Kerja Senyap Jampidsus Kuntadi Fokus Rampas Aset

Selasa, 01 September 2026 | 01:59

Purbaya Bantah Terima Suap untuk Pertahankan Pejabat Bea Cukai

Sabtu, 05 September 2026 | 16:59

Usai Dimaafkan Jusuf Hamka, KAKI Dorong Polri Buka Kembali Kasus NCD Unibank

Sabtu, 05 September 2026 | 19:53

KPK Sita Rumah Mewah Milik Vinna Ledy Anggraheni di Jaksel

Selasa, 01 September 2026 | 11:03

UPDATE

Pabrik Bioetanol Bakal Diperbanyak, Pemerintah Siapkan Revisi Perpres 40

Selasa, 08 September 2026 | 18:19

BUK Migas Harus Lebih Gesit Kejar Investasi dan Lifting

Selasa, 08 September 2026 | 17:57

Menimbang Ulang Bencana

Selasa, 08 September 2026 | 17:41

Pemerintah Harus Antisipasi Kekeringan dan Gagal Panen akibat El Nino

Selasa, 08 September 2026 | 17:34

Purbaya soal Utang Whoosh Dicicil 80 Tahun: Kita Udah Mati, Santai Aja!

Selasa, 08 September 2026 | 17:23

KPK Panggil Anggota DPRD Hingga Pengurus Golkar Jateng di Kasus Bupati Pemalang

Selasa, 08 September 2026 | 17:14

Masa Jabatan Kapolri: Open Legal Policy atau Celah Subjektivitas?

Selasa, 08 September 2026 | 16:47

Rusia dan Korea Utara Buka Jembatan Darat Pertama di Perbatasan

Selasa, 08 September 2026 | 16:40

RUU Pemilu Jangan Keluar dari Filosofi Dasar Demokrasi

Selasa, 08 September 2026 | 16:34

Purbaya Curhat Suka Duka jadi Menkeu, Berat Badan Sempat Turun 14 Kg

Selasa, 08 September 2026 | 16:31

Selengkapnya