Husni Kamil Manik: Silakan Saja Gugat, Kami Siap Menghadapi

Keterlambatan pengumuman partai calon peserta pemilu bukan karena tekanan politik. Tapi proses verifikasi yang berlapis.    

“Verifikasi yang dilakukan cu­kup ketat, berlapis dan beru­lang kali dilakukan pengecekan. Tidak benar kalau ada tekanan politik,” kata Ketua KPU Husni Ka­mil Manik kepada Rakyat Mer­deka, di Jakarta, Kamis (1/11).

Seperti diketahui, pengurus 18 partai politik yang tidak lolos ve­rifikasi administrasi menda­ta­ngi Kantor Komisi Pemilihan Umum (KPU), Jalan Imam Bon­jol, Ja­karta, Rabu (31/10).

Mereka keberatan atas hasil verifikasi KPU yang membuat par­tainya tak lolos Pemilu 2014. Di Kantor KPU, para ketua umum dan pengurus partai itu berteriak-te­riak. Mereka bahkan sempat me­lakukan sweeping para ko­mi­sio­ner KPU. Mereka meng­ingin­kan KPU segera mem­beri­kan hasil verifikasi Admi­nistrasi yang sudah dilakukan.

Husni Kamil Manik selanjut­nya mengatakan, hasil verifikasi diberikan menjawab per­min­taan partai politik.

“Malam ini (1/11) sedang dila­kukan finalisasi hasil verifikasi administrasi.  Hasilnya akan  diserahkan kepada partai politik,” ujarnya.

Berikut kutipan selengkapnya;

Kenapa tidak segera diberi­kan hasil verifikasi adminis­trasi?

Tadinya kami mau segera me­nyerahkan kepada partai me­ngenai hasil verifikasi admi­nis­trasi partai calon peserta pemi­lu. Tapi mengingat waktu yang me­pet, kita lakukan skala prio­ritas da­ta itu diberikan dulu pada ting­kat provinsi dan kabupaten /kota.

Apa hanya partai yang tidak lolos saja yang dapat rapor?

Tidak. Semua partai nantinya akan diberikan rapor hasil veri­fi­kasi administrasi, sehing­ga dapat di­ketahui di mana ke­kurangannya.

Memangnya apa saja keku­rangan partai yang tidak lolos itu?

Waduh, bermacam-macam. Ada yang tidak bisa memenuhi kuo­­ta 30 persen keterwakilan pe­­­rempuan.Tapi itu tidak banyak. Ada yang keterpenu­han ke­pe­ngurusan, sehingga mem­pe­nga­ruhi tingkat provinsi dan na­sio­nal.

Selain itu, data rekening koran yang seharusnya dilampirkan ta­pi hanya melampirkan bukti slip setoran. Belum lagi ditemukan permasalahan surat-surat perjan­jian sewa kantor partai di daerah. Akhirnya mereka tidak bisa penuhi persyaratan itu.

Sebenarnya kalau partai itu mau menilai diri sendiri, sudah tahu apakah partainya bisa lolos atau tidak. Sebab, yang tahu kesiapan mengikuti pemilu itu mereka sendiri.

Mereka mengatakan ada par­tai yang tidak memenuhi ke­ter­wakilan perempuan 30 per­sen tapi tetap lolos?

Ah itu isu, tidak benar itu. Saya akan beberkan masalah itu nanti saat penyerahan hasil ve­rifikasi.

Benar tidak ada te­kanan politik dari partai yang lolos?

Partai mana yang menekan sa­ya? Saya rasa semua yang men­jadi komisioner KPU adalah kala­ngan profesional dan tidak bisa ditekan-tekan.

18 partai menemui Bawaslu dan DKPP minta 7 komisioner di­pecat karena tidak becus, tang­gapan Anda?

Oh, kalau itu silakan saja. Kami sudah menjalankan tugas dengan benar. Bisa dibuktikan kalau kami sudah menjalankan sesuai koridor yang benar. Itu kan bagian dari konsekuensi tugas kami.

Partai-partai ini juga menga­jukan gugatan ke PTUN, apa ko­mentar anda?

Tidak apa, silakan saja digugat. Kami siap menghadapinya, nan­ti ka­mi berikan bukti-buk­ti yang di­bu­tuhkan, agar se­mua­nya clear.

Sudah disiapkan penasihat hukum?

Secara struktur kita sudah me­miliki biro hukum sendiri. Tapi kami belum menyiapkan secara khusus penasihat hukum  menghadapi gugatan itu.

Kenapa?

Kami melihat terlebih dulu res­pons pengadilan di PTUN. Tapi tentunya kami akan siapkan pe­nasihat hukum itu. [Harian Rakyat Merdeka]