Pramono Anung: Turun Ke Bawah Tetap Penting, Nggak Perlu Dikritik Berlebihan

Langkah Gubernur DKI Jakarta Jokowi turun ke bawah cukup baik. Tidak perlu dikritik secara berlebihan.  “Turun ke bawah setelah berkantor itu langkah yang  bagus dan brilian,” kata Wakil Ketua DPR Pramono Anung kepada Rakyat Merdeka, kemarin.

Sebelumnya Ketua Komisi B DPRD DKI Jakarta Selamat Nurdin mendesak Gubernur Jokowi mengurangi jalan-jalan ke lokasi pemukiman warga, sehingga mempunyai waktu lebih luang untuk mempelajari masalah krusial. Sebab, masalah Jakarta sangat kompleks.

Hal senada disampaikan pe­nga­mat politik Sugiyanto. Ki­nerja Jokowi yang kerap ber­kun­jung ke masyarakat layaknya se­perti seorang turis lokal.

Pramono Anung selanjutnya me­ngatakan, masyarakat Jakarta di pemukiman padat dan kumuh sangat membutuhkan sentuhan Gubernur yang mau mem­per­ha­tikan keberadaan mereka.

“Dengan turun ke bawah, Pak Jokowi akan mendapatkan data riil di lapangan dan bisa dikom­binasikan dalam pengambilan ke­bijakan. Tidak ada masalah kok,” paparnya.

 Berikut kutipan selangkapnya:

Kenapa Anda bilang tidak ada masalah?

Pak Jokowi saat kampanye ber­janji membangun Jakarta mu­lai dari pinggir.  Maka yang akan dibenahi adalah daerah-daerah yang kumuh dan padat.

Saya rasa berkantor dan terjun langsung ke sana (daerah kimuh dan padat-red) adalah kombinasi kinerja yang bagus dan patut diapresiasi.

 Ada anggapan ini pen­cit­raan saja?

Ini bukan pencitraan. Karena se­jak dia menjadi walikota Solo da­lam dua periode. Kita juga bisa melihat konstiensinya dalam me­majukan Solo dan itu sama se­perti yang dilakukan sekarang.

Maksudnya?

Apa yang dikatakannya saat kampanye, itu pasti diwu­jud­kannya, termasuk membangun daerah kumuh dan padat.

Kebanyakan jalan apa tidak membuat pekerjaan kantor me­numpuk?

Menata masyarakat DKI Ja­kar­ta kan adalah salah satu persoalan utama, selain menyangkut trans­portasi, kemacetan, dan  banjir.

Sekarang bagaimana seorang pemimpin mau menata masya­ra­kat­nya kalau jarang atau bahkan tidak pernah turun ke bawah. Jo­kowi ingin apa yang dilakukan pemerintah sesuai dengan as­pirasi dan harapan rakyat, ma­ka­nya beliau ingin sering turun.

Apa tidak cukup terima laporan dari bawahan saja?

Birokrasi kita selalu menina bobo-kan pemimpinnya. Itu yang salah, sehingga pemimpin tidak mengetahui fakta riil yang terjadi di lapangan. Maka jangan salah­kan kalau DKI Jakarta meng­ala­mi macet dan banjir karena pe­mimpin tahunya semua sudah be­res dan tidak ada masalah. Pa­da­hal laporan itu hanya membuat pemimpin senang saja.

Birokrasi kita selalu menina bobo-kan pemimpinnya. Itu yang salah, sehingga pemimpin tidak mengetahui fakta riil yang terjadi di lapangan. Maka jangan salah­kan kalau DKI Jakarta meng­ala­mi macet dan banjir karena pe­mimpin tahunya semua sudah be­res dan tidak ada masalah. Pa­da­hal laporan itu hanya membuat pemimpin senang saja.

Memangnya selama ini Anda lihat bagaimana?

Birokrasi kita bukan hanya di Jakarta kalau memberikan la­poran selalu yang baik-baik saja. Tapi kenyataannya berbeda ke­tika dicek di lapangan. Ma­kanya kalau Pak Jokowi mengambil peran untuk turun ke bawah se­cara langsung, merasakan apa yang dirasakan masyarakat Ja­karta seperti macet, banjir dan ma­salah lainnya serta, berin­ter­aksi dengan warga DKI Jakarta. Menurut saya itu hal yang baik.

Masalahnya turuh kebawah itu memang tipikal atau gaya Jokowi me­mimpin. Justru cara Jokowi ini patut ditiru pemimpin daerah lainnya.

 Bukankah birokrasi kita perlu dibenahi juga dengan kehadiran Jokowi di kantor?

Ya. Memang masalah birokrasi ini persoalan tersendiri yang harus dibenahi. kita sering me­lihat birokrasi di DKI Jakarta yang bisa mempercepat proses dan kadang kala justru menjadi beban.

Nah, sebagai Gubernur DKI Jakarta maka salah satu tugas pen­tingnya adalah menata biro­krasi dan untuk menata itu perlu waktu, tapi kan turun ke jalan juga bukan sesuatu yang salah.

Kan benahi birokrat butuh waktu dan perhatian Guber­nur?

Betul memang benahi birokrasi butuh waktu yang lama. Karena diperlukan kemampuan untuk mengetahui orang per orang, per­sonel yang tepat dalam mem­batu kinerja gubernur. Sehingga pe­nem­patan orang yang tepat untuk memperbaiki kekuranagn itu pasti dilakukan dengan kejelian dan kehati-hatian (jangan sampai salah-red).

Memperbaiki birokrasi pe­merintahan, Transportasi, dan menata masyarakat Jakarta ter­utama pada yang padat penduduk itu penting. Hal ini dilakukan agar Jakarta lebih humanis dan ma­nusiawi. Nah, itu yang akan men­jadi prioritas utama Pak Jokowi.

 Apa Jokowi mampu kalau hanya dengan jalan-jalan saja?

Saya yakin mampu. Kan sudah terbukti dalam sekala kecil yakni di kota Solo dan yang paling pen­ting di skala besar seperti DKI Ja­karta ini diperlukan pemimpin yang humble (rendah hati-red) yang mengedepankan sisi manu­siawi dan seseorang ini cukup baik.

 Belum lama memimpin Jo­ko­wi sudah mulai diserang DPRD DKI Jakarta dan penga­mat,bagaimana ini?

Kita tidak khawatir. Karena yang memenangkan Pak Jikowi bukan semata-mata partai, tapi itu dalah buah dukungan rakyat DKI Jakarta sendiri.

 Kalau ada kebijakan yang di tolak DPRD bagaimana?

Dengan sederhananya kalau ada hambatan dari fraksi-fraksi di DPRD DKI Jakarta dan itu me­nyangkut program kerakyatan yang dibuat Pak Jokowi. Beliau tinggal melaporkannya kepada rakyat yang memilih dia khu­susnya masyarakat atau warga DKI Jakarta.

Apa cukup dengan itu?

Ya. Saya yakin masyarakat DKI Jakarta adalah masyarakat yang sangat rasional dan dewasa. Mereka sangat mengikuti in­for­masi yang ada seputar Jakarta, sehingga dengan demikian yang perlu dilakukan adalah meng­ko­munikasikan kepada rakyat me­ngenai program-program ke­rak­yatan itu biar rakyat yang me­nilai kinerja gubernur.  [Harian Rakyat Merdeka]