Darmono: Tadinya Kami Sudah Bersyukur, Eh Muncul Lagi Jaksa Nakal...

Wakil Jaksa Agung Darmono menegaskan  jaksa yang nakal  pasti ditindak tanpa pandang bulu.

“Jika ada yang nakal, jaksa itu lang­sung ditangani Bidang Penga­wasan Kejaksaan Agung dan dise­rahkan ke Jampidusus un­tuk ditin­daklanjuti,” kata Dar­mono kepada Rakyat Merdeka, di Jakarta, kemarin.

Darmono mengaku kaget ma­sih terjadi jaksa yang berbuat na­kal. Padahal, sejauh ini sudah banyak yang ditindak tegas.

Seperti diketahui, Selasa lalu Ke­jaksaan Agung telah menang­kap dua jaksa yang diduga meme­ras pengusaha yang bergerak di bidang pelabuhan di Kalimantan Timur senilai Rp 2,5 miliar.

Darmono selanjutnya menga­takan, kedua jaksa yang berhasil ditangkap tersebut berinisial A dan AFP yang berdinas di Ke­ja­gung. Saat ini keduanya sedang diproses di bidang Pidana Khusus Kejagung.

“Tadinya kami ini sudah ber­syu­kur karena sudah sekian lama kondisinya tentram, tidak ada masalah apa-apa. Eh muncul lagi jaksa nakal,” paparnya.

Berikut kutipan selengkapnya:

Kenapa dua jaksa tersebut melakukan penyimpangan?

Sedang kami selidiki apa pe­nyebabnya. Kami belum tahu ide­nya dari siapa, apakah dari orang luar yang bekerja sama dengan jaksa atau memang dari orang dalam.

  Yang jelas, saat ini sedang kami tangani. Kami langsung bergerak untuk menindaklanjuti. Nanti hasilnya akan diketahui bahwa ide kejahatan itu dari siapa.

Motifnya apa?

Sejauh ini kami masih mencari tahu apa motifnya karena itu se­dang kami selidiki. Selain jaksa berinisial A dan AFP, ada juga ter­sangka berinisial S, dia sebagai staf tata usaha. Satu lagi berinisial DP yang mengaku sebagai jaksa.

Dari data yang kami didapat ke­empat orang itu meminta ke­pada PT BIM agar menemui me­reka. Na­mun karena merasa di­pe­ras oleh keempat orang terse­but, pihak PT BIM melaporkan ke Jak­sa Agung Muda Bidang Penga­sawan Kejagung.

Perusahaan yang diperas se­dang berkasus di kejaksaan ya?

Perusahaan yang diperas se­dang berkasus di Kejaksaan Agung. Tapi ketika penyerahan yang saat itu memakai tas, isinya Rp 50 juta. Awalnya DP mem­bawa data, lalu diserahkan ke S dan S bicara kepada A dan AFP.

Sanksi apa yang akan diberi­kan kepada dua jaksa terse­but?

Saat ini kami sedang kami se­lidiki. Mereka sudah ditahan kok.

Apakah akan diberhentikan?

Tentunya itu ada mekanis­me­nya. Jika kasusnya masuk tindak pidana khusus dan kalau yang bersangkutan ditahan, mekanis­menya akan diterbitkan surat pemberhentian sementara.

Tentunya itu ada mekanis­me­nya. Jika kasusnya masuk tindak pidana khusus dan kalau yang bersangkutan ditahan, mekanis­menya akan diterbitkan surat pemberhentian sementara.

Kejagung kecolongan ya de­ngan adanya kasus seperti ini?

Kami terus melakukan penga­wasan. Dari sisi tren. Kuantitas­nya sudah menurun jauh. Tapi ma­sih ada yang melakukan penyimpangan. Itulah bagian dari jumlah sekian banyak orang yang memang belum memahami betul sebagai upaya pimpinan untuk mendorong integritas dan kepri­badian.

 Pimpinan selalu berupaya dan mendorong serta memberikan pema­haman tapi belum sepenuh­nya dipahami. Seharunya semua­nya tidak melakukan hal-hal yang sudah jelas menyimpang.

Memangnya apa yang sudah dilakukan Kejagung agar tidak ada lagi jaksa yang nakal?

Sebenanrya yang kami lakukan sudah memberikan hasil maksi­mal dan memberikan pemaha­man bahwa langkah atau tinda­kan-tindakan yang menyimpang itu akan merugikan diri sendiri, ke­luarga, dan negara.

Dari sekian jaksa, sebetulnya su­dah banyak yang memahami soal itu. Tapi masih ada saja yang lalai dan itu menjadi risiko bagi dirinya.

Paling banyak, penyim­pa­ngan semacam apa yang dila­ku­kan jaksa?

Nakal itu ketika dia melakukan penyimpangan dari tugas dan ke­wenangannya selaku jaksa. Me­nyimpang dari tugas dan ke­we­nangan dia sebagai pegawai ne­geri kemudian demi kepen­tingan pri­badi dan sebagainya. Itulah yang harus ditindak tegas.  [Harian Rakyat Merdeka]