Participating Interest 10% Di Blok Madura Terganjal

.Kementerian ESDM dan BP Migas diminta tidak memperlambat penyerahan participating interest (PI) sebesar 10 persen blok West Madura Offshore (WMO) kepada BUMD.

HINGGA kini, penanganan sen­g­­­­keta pembelian saham 10 persen yang merupakan hak dae­rah ter­hadap blok migas di wilayah­nya (PI) di blok tersebut ber­jalan lam­ban. Akibatnya, rak­yat tidak bisa menikmati ha­sil dari kebe­radaan blok yang punya ca­dangan mi­nyak dan gas (mi­gas) tersebut.

Kelambanan ini bisa dilihat dari berlarut-larutnya permasa­lah­an pembelian saham PI di be­berapa daerah. Seperti di Kabu­paten Sumenep untuk pembelian saham blok Kangean serta Kabu­paten Bangkalan untuk blok WMO. Selain itu, juga sengketa yang terjadi dalam pembelian saham di Blok Masela, Maluku. Participating interest sendiri me­rupakan proporsi kepemilikan produksi dan eksplorasi atas suatu wilayah kerja migas.

“Sengketa itu sudah terjadi le­bih dari setahun yang lalu dan hingga kini belum ada penyele­sain. Pa­dahal secara teknis mau­pun fi­nansial, kita sudah siap,” kata Dirut Badan Usaha Milik Dae­rah (BUMD) Ka­bu­paten Su­menep Sitroel Arsyi Musa’ie saat dihu­bungi di Ja­karta, Jumat (5/10).

Dari pembelian saham PI se­besar 10 persen itu, Pemda Sume­nep mendapat 6 persen, semen­tara Pemerintah Provinsi (Pem­prov) Jatim 4 persen. Setelah di­peroleh kesepakatan dalam pem­bagian saham, Bupati Sumenep Busyro Karim bebe­rapa kali me­ngirim surat ke Men­teri ESDM Jero Wacik dan Ke­pala BP Mi­gas Raden Priyono.

Dia meminta agar PI 10 persen segera didistribusikan. Kenya­taan­nya, saham 10 persen itu sam­­pai sekarang belum bisa di­nik­mati baik oleh Pemda Sume­nep maupun Provinsi Jatim.

“Pada­hal hasil dari pembelian saham itu kan masuk ke APBD. Ini berarti untuk kepentingan rakyat. Dengan begitu, kalau ma­­salah PI ini tidak segera ditun­tas­kan, ya rakyat yang dirugi­kan,” kata Sitroel.

Selain dianggap lelet, peme­rin­tah, dalam hal ini BP Migas juga dinilai telah mengabaikan kon­trak, utamanya yang terjadi di Blok Kangean Sumenep. Yakni, kon­trak antara BP Migas dan EMP Kangean Limited se­laku kontraktor production sha­ring yang diteken pada 12 De­sember 2004.

Sitroel menilai, BP Migas m­engabaikan kontrak dengan tidak mengirimkan peringatan ke­pada EMP Kangean Limited agar se­gera memberi penawaran PI ke BUMD Sumenep. Selama ini, perjuangan untuk mendapat PI dilakukan sendiri oleh Pemda Sumenep dan Jatim.

Dihubungi terpisah, juru bi­cara PT Gerbang Oil & Gas Jatim Bu­chori Muslim mene­gaskan, akan berjuang sekuat tenaga untuk memperoleh jatah saham PI tersebut.

“Apapun akan kami lakukan, karena ini demi kesejahteraan mas­yarakat. Jika tidak, kami akan menggelar ber­bagai aksi, terma­suk aksi massa. Pemda juga tidak akan menge­luarkan izin prinsip pengeboran,” cetus dia.

Menanggapi desakan ini, Ke­pala Divisi Humas, Sekuriti dan Formalitas BP Migas Hadi Pra­setyo mengatakan, dalam per­m­asalahan  pembelian saham PI di sejumlah daerah, seperti di Ka­bupaten Sumenep untuk pem­be­lian saham blok Kangean, serta Kabupaten Bangkalan untuk blok WMO, harus dilihat dulu Produc­tion Sharing Contract/KPS-nya (kon­trak bagi hasil).

Hadi membantah terkait ada pernyataan mengenai anggapan bahwa BP Migas lelet dan  meng­abaikan kontrak yang terjadi di blok Kangean Sumenep.

“Tidak mung­kinlah BP Migas bertindak seper­ti itu. Kalau me­mang dikon­trak­nya ada ya kami kejar,” kilah Hadi. [Harian Rakyat Merdeka]