Takaran Bensin Tidak Akurat, Pertamina Audit Kualitas SPBU

PT Pertamina (Persero) akan memberikan sanksi kepada Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU) yang mengurangi takaran bensin.

Vice President Corporate Com­munication Pertamina Ali Mun­da­kir mengatakan, perseroan te­rus meningkatkan pelayanan ke­pada pelanggan. Salah satu­nya dengan melakukan audit pela­yanan dan kualitas pom bensin.

“Saat ini, SPBU-SPBU yang sudah memenuhi standar dibe­rikan tanda Pasti Pas,” katanya.

Meski begitu, kata dia, pom ben­sin itu setiap bulannya akan diaudit secara ketat. Apabila da­lam proses audit tidak berhasil mempertahankan standarnya, ma­ka pom bensin itu dapat ke­hi­langan sertifikat Pasti Pas-nya.

Pom bensin yang sudah diaudit tiga bulan sekali ini tak bisa ber­santai-santai karena sekali saja tidak dapat memenuhi standar, maka pom bensin tersebut akan kembali masuk ke daftar yang harus diaudit setiap bulan dan memiliki risiko kehilangan ser­tifikat Pasti Pas.

Assistant Manager Service Improvement Pertamina Rama Suhut Sinaga mengatakan, saat ini terdapat 1.300 SPBU yang be­lum mengikuti program Pasti Pas. Padahal, program ini sudah ber­jalan selama enam tahun.

Menurut Rama, jum­lah pom bensin yang belum me­nyandang predikat Pasti Pas masih lebih rendah dibanding yang sudah mendapat label Pasti Pas. Per­tamina mencatat, ada 3.664 pom bensin yang telah memperoleh sertifikasi ini.

Untuk menyandang sertifikasi Pasti Pas, kata dia, pom bensin ha­­rus menggunakan takaran yang akurat, pelayanan yang baik dan format fisik SPBU.

Ketua Himpunan Wiraswasta Nasional Minyak dan Gas (His­wana Migas) Eri Purnomohadi mengakui, ada anggotanya yang sudah diberikan skorsing karena tidak lolos audit.

“Ada beberapa yang dikenakan skorsing karena penyalahgu­na­an,” kata kepada Rakyat Merdeka.

Eri mengatakan, setiap tiga bu­lan sekali pom bensin milik ang­go­tanya diaudit oleh Perta­mina untuk meningkatkan pela­yanan. Audit itu meliputi pela­yanan, ke­bersihan dan takaran BBM.

Ditanya masih ditemukannya per­bedaan takaran bensin di SPBU yang sudah ada logo Pasti Pas-nya, Eri mengatakan, itu bi­sa dipengaruhi oleh mesinnya. Me­nurutnya, saat ini mesin ada yang berasal dari China, Jepang dan Korea, karakteristik masing-ma­sing mesin berbeda.

Namun, ia menegaskan, saat ini hampir 90 persen pom bensin milik anggotanya sudah menda­pat sertifikat Pasti Pas. “(Yang be­lum) ada yang disebabkan oleh masih bermasalah, renovasi dan kena skorsing,” tandasnya.

Direktur Eksekutif Energy Watch Mamit Setiawan meminta Pertamina dan BPH migas mela­kukan audit terhadap pom-pom bensin untuk mencegah kecu­rangan. Apalagi, takaran bensin setiap SPBU masih berbeda-beda.

“Harus ada sanksi tegas, jika perlu ditutup SPBU yang mengu­rangi takaran bensinya karena merugikan konsumen,” katanya.

Untuk pom bensin yang sudah memiliki logo Pasti Pas, menurut Mamit, mungkin akan mudah diawasi karena Pertamina selalu mengeceknya. Tapi, bagaimana dengan pom bensin di luar itu dan berada di daerah.

Anggota Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas (BPH Migas) Qoyum Tjandranegara menga­takan, pihaknya kesulitan menga­wasi pom-pom bensin terutama di luar Jabodetabek agar tidak menyimpang menjual BBM.

“BPH Migas kan orangnya sedikit, tidak semuanya (pom ben­sin) bisa diawasi. Terutama yang di luar Pasti Pas,” kata Qoyum kepada Rakyat Merdeka.

Menurut Qoyum, saat ini yang melakukan audit di pom bensin masih banyak dilakukan Perta­mina. Kendati begitu, dia mene­gaskan, pihaknya tetap melaku­kan pengawasan terhadap SPBU yang rawan penyimpangan.

Untuk diketahui, pemerintah dan DPR menyepakati besaran vo­lume kuota bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi untuk 2013 sebesar 46,01 juta kilo liter (KL).  Untuk bensin premium 29,20 juta KL, minyak tanah 1,70 ju­ta KL dan minyak solar 15,11 juta. Alpha BBM subsidi dise­pakati Rp 642,64 per liter degan asumsi Indonesian Crude Price (ICP) 100 per dolar AS barel. [Harian Rakyat Merdeka]