Anies Baswedan: Perangi Korupsi Jangan Sampai Cuma Didukung Rakyat Jelata

Banyak predikat kurang terpuji diberikan kepada DPR. Misalnya, dicap nggak peka terhadap suara rakyat. Hanya memikirkan dirinya sendiri dan kelompoknya saja.

Tapi bagi Rektor Universitas Pa­ra­madina Anies Baswedan masih ada politisi DPR yang bersih. Ma­sih ada yang peka terhadap suara rakyat. Namun seringkali mereka tidak bersuara.

“Dalam revisi Undang-Undang KPK, saya berharap politisi ber­sih itu bersuara nyaring-lah. To­lak revisi tersebut,’’’kata Anies Bas­wedan kepada Rakyat Mer­deka, kemarin.

Berikut kutipan selengkapnya:

Anda yakin para politisi yang bersih itu berhasil menggagal­kan revisi Undang-Undang KPK?

Kalau mereka bersuara, tentu yakin bisa digagalkan. Politisi yang anti-korupsi harus berdiri tegak. Mereka jangan tutup mata. Jika para politisi mendukung atau mem­perkuat KPK, justru imbas­nya akan membuat citra positif bagi semua­nya, termasuk politisi DPR.

Sampai sekarang rencana revisi UU KPK itu masih terus berlanjut kan?

Betul. Tapi dengan banyaknya du­kungan yang mengalir ke KPK, saya rasa politisi DPR ter­ke­­tuk hatinya untuk tidak meng­amputasi kewenangan KPK.

Undang-Undang KPK yang ada sekarang sudah cukup bagus. Ka­lau mau revisi, jangan mele­mahkan tetapi menguatkan KPK.  

Bagaimana penilaian dengan kinerja KPK saat ini?

Kalau sempurna, saya rasa masih belum. Tetapi dari adanya serangan yang dihadapi KPK itu sudah me­nunjukkan bahwa KPK dipan­dang sebagai ancaman. Sebab, KPK tugasnya memerangi korup­tor. Ten­tunya koruptor pasti menye­rang balik. Dengan adanya se­rangan balik itulah, bisa dika­takan KPK sudah menjalankan tugasnya.

Sekarang ini banyak pihak yang menyerang KPK. Makanya  du­kungan masyarakat sangat di­harapkan agar kewenangan KPK tidak dilemahkan. Kalau KPK lemah, tentu tidak bisa me­wu­jud­kan harapan masyarakat ter­hadap pemberantasan korupsi.

Bagaimana seharusnya sikap Presiden?

Presiden diminta untuk turun tangan dan bertindak tegas. Se­bab, beliau telah berjanji untuk mem­berantas korupsi. Saya rasa, kalau Presiden SBY mengambil tindakan tegas, maka banyak pi­hak yang lebih tegas lagi.

 Pemberantasan korupsi tidak akan pernah berhenti. Namun, KPK harus didukung semua ele­men dari yang paling puncak hing­ga rakyat jelata.

Jangan sampai, perang mela­wan korupsi ini hanya didukung rak­yat jelata. Tetapi KPK harus di­dukung dari yang paling pun­cak agar lebih kuat. Karena saat ini KPK sedang diserang.

Makanya saya bersama Sa­lahuddin Wahid (Adik Gus Dur), Ko­marudin Hidayat (Rektor UIN Jakarta), dan budayawan Taufik Ismail mendatangi pimpinan KPK, Senin lalu,  sebagai bentuk du­ku­ngan kepada KPK agar lebih kuat dan terus memberantas korupsi dengan tidak pandang bulu.

Kapasitas Anda mendatangi KPK sebagai apa?

Sebagai warga negara saya merasa punya kepedulian kepada KPK. Dukungan saya dan teman-teman yang lain ke KPK agar KPK terus maju di dalam seluruh penyelidikan.

Saya sangat yakin, banyak se­kali komponen bangsa yang me­ni­tipkan harapan pada KPK un­tuk memberantas korupsi. Ma­ka­nya saya hadir di kantor KPK un­tuk menyampaikan itu kepada pa­ra pimpinan KPK.

Anda dan beberapa tokoh itu sudah merencakan sebelumnya untuk datang ke KPK?

Saya dengan yang lainnya sa­ling ngobrol dan sama-sama me­rasakan keprihatinan. Ada kesa­maan pera­saan mengenai keada­an KPK saat ini. Lalu kami atur untuk bareng-bareng ke KPK menyam­paikan dukungan. Kami pun ketemu dengan pak Abraham Samad dan pimpinan KPK lainnya.

Sejauhmana keprihatinan itu?

KPK terus diserang. Makanya kita perlu mendukungnya. Tujuan KPK ini kan berbeda dengan pro­gram pemerintah, seperti pen­didi­kan, kesahatan, dan pekerjaan umum. KPK ini tujuannya mem­bongkar dan merusak. Ini tentu tidak disukai sebagian orang yang selama ini menikmati hasil ko­rupsinya.

Maksud Anda merusak itu apa?

KPK ini memang dibangun untuk membongkar dan merusak para koruptor itu. KPK itu kan memangkas penghasilan korup­tor, menyeret para koruptor ke penjara.

KPK ini sifatnya memerangi tin­­­dakan korupsi. Para koruptor pun tidak akan tinggal diam. Tapi melawan KPK dengan meng­gu­nakan segala cara untuk meng­ham­bat pemberantasan korupsi.   [Harian Rakyat Merdeka]