Ratusan Anggota DPR Tetap Saja Membolos

Waktu baru menunjukkan pukul 09.30 pagi, Selasa (2/10). Hendra Singkaru berjalan santai menuju ruang rapat Paripurna Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) yang berada di lantai tiga Gedung Nusantara II, Senayan, Jakarta.

Langkahnya terhenti sej­e­nak di depan pintu masuk. Satu petugas dari Sekretaris Jenderal DPR lantas membimbing politisi PAN ini untuk mengisi absen elektronik. Mereka meminta Ben­dahara Umum Fraksi PAN ini meletakkan jempol sebelah kanan ke finger print dilanjutkan de­ngan empat jari lainnya.

Usai meletakkan semua jari­nya, petugas meminta anggota Ko­misi IV DPR ini kembali me­le­takkan jempol sebelah kanan ke mesin absensi elektronik ini.  

Setelah merekam sidik jari, pe­tugas meminta Hendra me­ma­suk­kan nomor anggota ke mesin se­be­sar dua kali telapak tangan orang dewasa ini. “Alhamdulilah telah selesai direkam. Prosesnya cepat,” kata pria asal Poliwali Mandar, Sulawasi Barat ini.

Hendra mendukung dite­rap­kan­nya absensi elektronik di si­dang paripurna untuk me­ning­kat­kan tingkat kehadiran anggota de­wan. “Semoga dengan cara ini ba­nyak anggota DPR yang meng­hadiri rapat,” katanya.

Ia meminta penerapan absensi elektronik ini tidak hanya di rapat pa­ripurna akan tetapi di setiap ra­pat komisi. “Idealnya disetiap ra­pat komisi juga diadakan untuk le­bih mendisiplinkan anggota de­wan,” katanya

Pria kelahiran 1959 ini me­nga­ku selalu datang saat rapat pari­pur­na dan rapat komisi, tidak pernah sekalipun bolos. “Saya baru bolos bila ada agenda lain yang sangat mendesak dan tidak bisa ditinggalkan,” katanya.      

Pendapat serupa juga di­uta­ra­kan Anggota Komisi III Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Ruhut Sitompul. Ia kaget melihat kon­disi ruang rapat paripurna yang lebih ramai dari biasanya, bahkan kondisi halaman parkir macet lantaran antrean kendaraan ang­gota Dewan.  “Takut mereka de­ngan mesin,” katanya.

Politisi Partai Demokrat ini me­n­ilai, anggota DPR hanya ta­kut kepada mesin, namun tak ta­kut kepada rakyat yang memilih. “Rupanya lembaga yang mem­bawa nama rakyat yaitu DPR dan MPR bukan takut dengan rakyat, tapi takut dengan mesin,” katanya.

Ia meminta, nantinya harus di­umumkan siapa saja anggota De­wan yang malas hadir. “Itu harus diumumkan. Harus ada budaya malu. Rusak negara ini karena ti­dak ada budaya malu,” katanya.

Tidak semua anggota DPR se­tuju, salah satunya Politisi Partai Hanura Akbar Faisal yang mem­per­tanyakan parlemen di negara mana yang menerapkan sistem presensi dengan finger print. Bah­kan, ia mengkaitkan pemasangan finger print itu dengan kondisi di pabrik.

“Dengan tidak mengurangi rasa hormat kepada para pekerja di Karawang sana atau di kan­tong-kantong pabrik di seluruh In­do­ne­sia, saya tiba-tiba merasa sama saja dengan mereka,” katanya.

Selain itu, Akbar meminta agar sistem presensi finger print juga di­pasang di seluruh kantor pe­nye­lenggara negara. Dia menyebut harus terpasang di Istana Negara dan kementerian/lembaga lain.

“Saya tidak protes pekerjaan saya diawasi. Tapi masih banyak te­man-teman di sini yang rajin ma­­suk rapat paripurna. Kalau mau ini dikatakan langkah maju, perlakukan semua sama,” kata anggota Komisi II DPR itu.

Anggota Komisi III DPR, Ahmad Basarah menilai absensi sidik jari ini tidak efektif. Me­nurutnya, DPR merupakan lem­baga politik yang berbeda dengan perusahaan.  

“Saya lihat tidak efektif, karena DPR itu kan lembaga politik, bukan karyawan perusahaan yang office hour, masuk jam 8 pulang jam 5 sore. Sehingga penetapan sistim finger print justru menu­runkan kelas para anggota dewan DPR,” katanya.

Staf bagian gedung dan per­ta­ma­nan DPR, Sumbodo me­nga­takan, semua finger print dan satu unit hands key mulai digunakan untuk memasukan data sidik jari para anggota dewan.

“Ini untuk perekaman atau input data sidik jari. Jadi ab­sennya belum. Setelah semuanya diinput akan disin­kronisasi,” katanya.

Ke-15 unit finger print  dile­takkan di semua pintu masuk ruang sidang Paripurna DPR. “Ini memang untuk Pa­ripurna. Seluruhnya ada 15 unit. Biayanya Rp 279 juta,” katanya.

Namun Sumbodo mengaku tak begitu tahu secara pasti mengenai tujuan penggunaan finger print di ruang Sidang Paripurna. “Tu­juan­nya saya kurang tahu pasti, kami hanya memasang,” katanya.

Ia menambahkan, hands key berbeda dengan finger print. Hands key digunakan untuk me­rekam lima sidik jari sekaligus. “Jadi kalau finger print tidak ber­hasil, maka menggunakan ini (hands key). Tapi ini untuk cadangan saja,” katanya.

Agenda rapat paripurna ke­marin membahas pengesahan Ran­ca­ngan Undang-Undang Ve­teran dan Rancangan Undang-Undang Industri Pertahanan. Ke­duanya selesai dibahas di Komisi I DPR.

Seperti biasa sebelum masuk ke ruang rapat paripurna seluruh anggota DPR harus mengisi absen terlebih dahulu.

Namun hari ini (kemarin-red) lain dari bia­sanya karena mereka harus me­lakukan absensi secara elek­tronik, padahal sebelumnya ha­nya cukup dengan menan­da­ta­ngi daftar absensi yang telah ter­sedia di atas meja di depan ruang rapat paripurna.

Finger print diletakkan di­be­la­kang pintu masuk ruang rapat pa­ri­purna. Ada tiga pintu yang bisa di­gunakan anggota dewan un­tuk me­masuki ruang rapat. Pintu uta­ma di bagian depan, se­dangkan dua pintu selanjutnya be­rada di sam­ping kanan dan kiri ruang rapat.

Masing-masing pintu dis­e­dia­kan tiga finger print yang ditem­pat­kan di atas meja. Satu per satu anggota Dewan yang hadir secara bergantian merekam sidik jari di­pandu petugas Setjen DPR. Awal­nya, dilakukan perekaman be­be­rapa jari. Setelah itu, perekaman ter­hadap jari dan telapak tangan. Mereka juga memasukkan nomor anggota ke mesin.

Namun rupanya pemasangan finger print tidak cukup signi­fi­kan dalam meningkatkan daftar kehadiran anggota DPR.

Berdasarkan data dari Sek­re­tariat Jenderal ketika rapat dibuka sekitar pukul 10.30 WIB, daftar hadir anggota ditandatangani oleh 327 dari 560 anggota De­wan. Berarti masih ada 200-an lebih anggota dewan yang tidak hadir. Bagi yang tak hadir, Setjen DPR akan menghampiri anggota tersebut.

Finger Print Hanya Dipasang Di Ruang Rapat Paripurna

Ketua Badan Kehormatan DPR, M Prakosa mengatakan, pihaknya belum akan mem­ber­la­kukan absensi elektronik be­rupa finger print kepada para ang­gota dewan.

“Hari ini (ke­marin-red) pi­hak­nya baru me­lakukan rekam jejak sidik jari kepada seluruh anggota DPR,” katanya.

Ia mengatakan, sebelum si­dang Paripurna dimulai, pi­hak­nya akan melakukan rekam je­jak sidik jari kepada seluruh ang­gota dewan.

Sedangkan pemberlakuan absensi elektronik dengan meng­­gunakan finger print ini rencananya baru akan mulai di­berlakukan pada masa sidang anggota dewan berikutnya, yaitu November mendatang.

Politisi Partai Demokrasi In­do­nesia Perjuangan ini men­je­las­kan, terdapat 14 alat absensi finger print yang akan dipasang disekitar ruang Paripurna di Nusantara II Gedung DPR, Se­na­yan, Jakarta. Seluruh alat ter­se­but dipasang di dalam rua­ngan yang tersebar di seluruh pintu masuk ruang Paripurna.

Selain ke 14 alat absensi fi­nger print itu, BK DPR juga akan menyiapkan dua alat ab­sensi finger print cadangan. Se­luruh mesin absen finger print, lanjutnya dipasang di dalam ruangan, termasuk dua alat ca­da­ngan. “Kami pasang di da­lam, untuk memudahkan ang­go­ta melakukan absen. Kalau di luar nanti susah, karena akan me­ngantre terlalu panjang,” katanya.

Wakil Ketua BK Siswono Yudo Husodo mengatakan, pe­ne­rapan finger print itu sudah di­atur dalam Undang Undang MPR, DPR, DPD, dan DPRD (UU MD3) yang berbunyi, ke­ha­diran anggota DPR dibuk­ti­kan dari tanda tangan dan finger print. Oleh karena itu, dite­rap­kannya finger print dapat me­ne­kan angka ketidakhadiran ang­gota dewan.

Finger print ini bagus karena selama ini banyak anggota DPR yang tanda tangannya ada tapi orangnya tidak hadir, bahkan ti­dak pernah datang ke Gedung DPR. “Banyak anggota DPR yang tidak hadir tapi diabsenkan oleh tenaga ahlinya jadi seolah-olah dia hadir,” jelas politisi Golkar itu.

Penerapan finger print ini, lan­jut Siswono, hanya berlaku un­tuk rapat paripurna, bukan ab­sensi harian. Selanjutnya un­tuk anggota dewan yang mem­bolos sebanyak 6 kali pada pa­ri­purna, maka akan dipecat. Hal ini seperti tercantum dalam Pasal 127 UU MD3, BK baru bisa memberikan sanksi ang­gota Dewan setelah 6 kali be­r­tu­rut-turut tak hadir tanpa alasan yang sah

“Setiap bulan akan ada la­po­ran kepada fraksi masing-ma­sing berapa kali anggotanya ha­dir. Bagi anggota yang tidak ha­dir akan diberi peringatan, dan jika 6 kali tidak hadir akan di­pecat,” ujarnya.

Mengenai adanya penolakan dari beberapa anggota DPR atas aturan baru tersebut, Siswono memakluminya. “Mungkin me­reka belum tahu aturan di UU MD3,” kata dia.

Finger Print Bisa Di-Hack

Harga 14 unit mesin finger print dan satu hands key yang digunakan untuk daftar ke­ha­di­ran secara otomatis para ang­­gota DPR sebesar Rp279 juta di­nilai tidak wajar atau ter­lalu ma­hal.

Anggota Komisi IX Poem­pida Hidayatulloh menga­takan, angka Rp279 juta untuk 15 unit alat finger print memang terlalu mahal. Namun, harga itu akan wajar jika termasuk main­tenance dan software.

“Kalau itu termasuk, dari pe­rawatan, sistem, masih masuk akal. Sebab Kalau mendesain software mungkin enggak sam­pai Rp 20 juta, karena saya orang IT. Tapi untuk yang ini, saya enggak tahu detailnya. Agak enggak masuk akal kalau 15 unit harga segitu, tapi kalau dengan maintanance ke server itu masuk akal,” kata politisi Partai Golkar ini.

Biaya maintenance, lanjut­nya, tergolong mahal dan te­na­ga ahlinya juga harus digaji. “Itu mungkin paket service ya, buka paket pengadaan,” katanya.

Pada awalnya ia mengaku kaget karena ada pemberlakuan sistem daftar hadir dengan fi­nger print dalam Sidang Pari­purna. Padahal, data sidik jari­nya belum pernah dimasukkan. Namun, dia mengerti jika hari ini baru diberlakukan pen­da­taan dan belum mulai pem­ber­la­kuan alat untuk mendeteksi kehadi­ran anggota dewan da­lam S­idang Paripurna.

“Paling tidak saya apresiasi untuk memperbaiki kinerja anggota dewan, 98 persen bagus. Tapi, bisa saja di-hack, sebab sistem seperti ini tergan­tung dari operatornya. Segala sistem didesain untuk mem­perbaiki dan kalau ada oknum bisa memecahkan atau me­ma­nipulasi daftar hadir,” jelasnya.

Sebelumnya, Wakil Ketua DPR Pramono Anung me­nga­ta­kan, DPR telah memilih pe­me­nang tender alat absensi elek­trik. Untuk pengadaan finger print ini, DPR merogoh kocek sebesar Rp 240-Rp 270 juta. Pe­me­nang tender finger print itu, seperti dikutip dari situs DPR, adalah CV Galung Brothers.

“Sudah ada pemenang ten­dernya dan harganya cukup murah sekitar Rp 240 juta atau Rp 270 juta. Sekarang pemena­ngannya sudah diumumkan, dan sudah masuk tahap per­sia­pan pemasangan,” katanya. [Harian Rakyat Merdeka]