Berita

BM PAN Tolak Hasil Musda KNPI Papua Barat

SABTU, 29 SEPTEMBER 2012 | 14:09 WIB | LAPORAN: ADE MULYANA

Dewan Pimpinan Wilayah (DPW) Barisan Muda Penegak Amanat Nasional (BM PAN) Papua Barat menolak hasil Musyawarah Daerah (Musda) Komite Nasional Pemuda Indonesia (KNPI) Papua Barat yang dilaksanakan di Manokwari, Papua Barat.

Penolakan disampaikan karena Musda yang berlangsung tanggal 26 hingga 28 September kemarin dilakukan penuh manipulasi dan rekayasa.

"Kami dari DPW BM PAN sebagai salah satu OKP anggota KNPI menolak keras hasil Musda KNPI tersebut," ujar Ketua DPW BM PAN Papua Barat, Thomas Warijo dalam keterangan tertulisnya yang diterima redaksi, Sabtu (29/9).


Rekayasa dan manipulasi terjadi dalam proses pemilihan Ketua DPD KNPI Papua Barat. Tahap pendaftaran dilakukan secara tertutup, sementara persyaratan pendaftaran calon dilakukan penuh rekayasa. Dimana lima bakal calon yang mendaftar, ada empat yang didiskualifikasi. Panitia Seleksi beralasan keempat calon tidak melampirkan rekomendasi dari DPD KNPI Kabupaten/Kota dan minimal empat OKP Level Provinsi sebagai syarat dinyatakan lolos.

"Di sinilah menjadi senjata bagi Panitia Seleksi untuk mengarahkan pada aklamasi. Aturan ini menjadi ajang transaksional dari DPD Provinsi untuk mengunci rekomendasi DPD Kabupaten/Kota agar tidak memberikan rekomendasi pada bakal calon yang lain," imbuhnya.

Akibatnya aturan tersebut, hanya ada satu calon yang dinyatakan lolos, yakni incumbent Hermus Indow yang telah menjabat hampir lima tahun di Papua Barat. Sementara AD/ART KNPI hanya membolehkan satu periode selama 3 tahun.

"Kami meminta DPP KNPI segera bertindak dan mengambil tindakan tegas terhadap kondisi ini, yang merupakan kejahatan politik yang sistematis dalam dunia kepemudaan," tandas mantan Ketua BEM Uncen ini.[dem]

Populer

Seminar Petisi Ahli Diramaikan Pensiunan Jenderal hingga Akademisi Hukum

Selasa, 07 April 2026 | 05:19

KPK Panggil Boediono dalam Kasus Suap Pajak KPP Madya Jakarta Utara

Selasa, 07 April 2026 | 12:34

Bos Rokok HS dan Pengusaha Lain Diduga Beri Uang ke Pejabat Bea Cukai

Selasa, 07 April 2026 | 11:04

Bayang-Bayang LDII

Rabu, 08 April 2026 | 05:43

Giliran Sekda Kota Madiun Dipanggil KPK dalam Kasus Pemerasan Maidi

Senin, 13 April 2026 | 14:18

Karyawan dan Konsultan Pajak Hasnur Group Dipanggil KPK Terkait Kasus Restitusi Pajak

Kamis, 09 April 2026 | 12:18

GAMKI: Ceramah Jusuf Kalla Menyakiti Umat Kristen

Senin, 13 April 2026 | 08:21

UPDATE

Serentak di Tiga Lokasi, KPK Periksa Pegawai Kemenag dan Bos Travel

Jumat, 17 April 2026 | 14:16

Waspadai Phishing dan Malware, BNI Tekankan Keamanan BNIdirect

Jumat, 17 April 2026 | 14:15

Bitcoin Stabil di Level 74.900 Dolar AS

Jumat, 17 April 2026 | 14:11

Ekonomi Jatim Tumbuh 5,33 Persen di 2025, Didongkrak Sektor Manufaktur

Jumat, 17 April 2026 | 14:05

KPK Periksa Direktur Kepatuhan Bank Papua dalam Kasus Korupsi Dana Operasional Papua

Jumat, 17 April 2026 | 14:01

Rekrutmen Manajer Kopdes Tak Boleh Ada Titipan

Jumat, 17 April 2026 | 13:50

Kasus Chat Cabul Mahasiswa Merebak di IPB, DPR Minta Kampus Bertindak Tegas

Jumat, 17 April 2026 | 13:41

Penahanan Harga BBM Non-Subsidi Dikhawatirkan Ganggu Kesehatan Fiskal

Jumat, 17 April 2026 | 13:39

PPIH Ujung Tombak Keberhasilan Penyelenggaraan Haji

Jumat, 17 April 2026 | 13:31

KPK Temukan Dapur MBG Tak Layak, Kasus Keracunan Jadi Alarm Serius

Jumat, 17 April 2026 | 13:22

Selengkapnya