Tak mudah untuk naik ke lantai 19 Hotel Borobudur yang dijaÂdikan tempat kerja staf KPU yang melakukan verifikasi. Di lobby hotel ini tersedia delapan lift unÂtuk naik turun. Tapi hanya satu lift yang di-setting untuk ke lantai 19. Lift lainnya hanya sampai lantai 18 saja.
Di sebelah kanan lift yang meÂnuju lantai 19 ditempatkan meja. Meja ini ditunggui tiga petugas sekuriti. Ketiganya sama-sama meÂngenakan safari dan dilengÂkapi handy talky (HT) untuk berkomunikasi.
Di antara mereka yang berjaga di sini terdapat petugas petugas KPU. Ini bisa dilihat dari kartu identitas dengan logo lembaga itu. Lainnya dari pihak hotel.
Para petugas itu akan bertanya kepada setiap orang yang hendak masuk ke lift khusus ini. Jika suÂdah memiliki izin untuk ke lantai 19, salah seorang petugas akan mengawal naik lift.
Pengawalan ini juga berlaku bagi komisioner KPU yang henÂdak melihat perkembangan proÂses verifikasi. Pengawalan diÂlaÂkukan saat naik maupun turun meÂnggunakan lift.
“Media hanya boleh meliput, kalau didampingi atau mendapat izin dari komisioner KPU. Dan jadÂwal meliput hanya sampai puÂkul 16.00 WIB saja. Itu pun haÂnya mengambil gambar, bukan waÂwancara,†ujar seorang petuÂgas keamanan bernama Djoko.
Menurut Komisioner KPU Juri Ardiantoro, hanya petygas KPU, Bawaslu, media dan pemantau saja yang diperbolehkan naik ke atas. “Unsur partai politik tidak diÂperkenankan masuk,†tegasnya.
Walaupun media diperÂkeÂnanÂkan naik, tapi ada prosedurnya. “Ini sudah jadi kesepakatan,†kata bekas anggota KPU DKI Jakarta ini.
Rakyat Merdeka akhirnya diÂizinkan naik ke lantai 19 dan meÂmasuki ruang verifikasi. Sebelum masuk ke ruangan melewati meja sekuriti terlebih dulu.
Di sebelah meja sekuriti ditemÂpatkan meja kayu panjang yang disandarkan pada dinding. Di atasnya terdapat tumpukan tas dari berbagai model.
Mereka yang hendak masuk ke dalam ruangan diminta untuk meÂnitipkan tasnya di meja sekuriti. “Termasuk para pegawai (KPU) yang ada di dalam,†kata Djoko sambil menunjuk pada tumpukan tas di atas meja.
Akses untuk masuk ke dalam ruangan verifikasi melewati loÂrong yang biasa digunakan seÂbaÂgai lobby atat tempat menerima tamu. Namun ruangan in kosong tanpa ada furnitur apa pun.
Spanduk panjang bertuliskan serÂuan untuk sukseskan pendafÂtaran dan verifikasi parpol peserta pemilu terbentang di bagian paÂling depan ruangan. Spanduk diikat pada dinding langit-langit membelakangi layar untuk presentasi.
Tak jauh dari spanduk itu terÂdapat tumpukan kontainer plastik yang memenuhi lantai. Ruangan itu dilapisi karpet tebal bercorak coklat.
Sebagai identitas, setiap koÂnÂtainer ditempeli kertas berlogo partai politik. Boks-boks itu diÂkumÂpulkan berdasarkan logo parpol-parpol ini.
Beberapa petugas KPU terlihat sedang memeriksa tumpukan boks plastik milik Partai Keadilan Sejahtera (PKS). Dengan berÂalÂaÂsan boks plastik ini, dia mencatat hasil penelitian berkas yang telah dilakukannya.
Selesai, petugas yang meÂngenakan baju batik itu meÂngÂhampiri rekannya yang duduk di atas meja sebelah kiri. Ia pun meÂnyerahkan hasil pencatatannya.
Untuk diketahui, ruangan yang dipakai untuk melakukan verifÂiÂkasi administrative ini merÂuÂpaÂkan hold yang bentuknya meÂmaÂnjang. Dua meja panjang ditata berjejer pada kiri dan kanan ruaÂngan, saling berhadapan.
Satu deret meja di tempati puÂluÂhan petugas bekerja. Di depan mereka terdapat layar komputer. Ada yang petugas yang bekerja menggunakan laptop. Tumpukan boks plastik diletakkan di belaÂkang meja para petugas ini.
Menurut Juri, berdasarkan unÂdang-undang, KPU hanya diÂbeÂriÂkan waktu lima bulan untuk proÂses pendaftaran, verifikasi hingga penetapan parpol peserta Pemilu 2014.
“Ada proses pendaftaran, ada waktu pengumpulan berkas adÂministrasi bagi parpol yang masih kurang. Selanjutnya ada proses verifikasi administrasi dan diÂlanjutkan dengan verifikasi fakÂtual dan ditutup dengan rapat pleno (penetapan peserta peÂmilu),†jelasnya.
Juru mengingatkan parpol masih diberi kesempatan untuk melengkapi berkas persyaratan sampai 29 September 2012.
“Meskipun sudah ditutup, nanti akan ada jadwal perbaikan lagi bagi parpol untuk melengkapi perÂÂsyaratannya. Itu bisa diketahui setelah KPU melakukan peneÂlitian terhadap berkas yang diÂkiÂrim oleh parpol,†jelasnya.
Apa saja yang diperiksa? PerÂtama, kata dia, kelengkapan berÂkas. Apakah dokumen yang diÂseÂrahkan sudah memenuhi syarat yang ditentukan.
“Kami juga akan periksa apaÂkah berkas yang diÂsampaikan meÂrupakan doÂkuÂmen yang beÂnar,†tambahnya.
Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) mewajibkan seluruh partai naik baru maupun lama untuk ikut verifikasi. Parpol-parpol yang sudah lolos parliamentary threshold Pemilu 2009 harus siap dibedah lagi isi perutnya.
Untuk bisa jadi peserta Pemilu 2014, parpol harus memenuhi sejumlah persyaratan. Di anÂtaranya memiliki kepengurusan di seluruh provinsi, memiliki keÂpengurusan minimal 75 persen jumÂlah kabupaten/kota di proÂvinsi yang bersangkutan, dan meÂmiliki kepengurusan minimal 50 persen di jumlah kecamatan di kaÂbupaten/kota bersangkutan.
Syarat lainnya, kesekretariatan partai politik di masing-masing tingkatan yang berlaku tetap. AdaÂpun keanggotaan partai poliÂtik di masing-masing struktur seÂrÂibu anggota. Adanya keputusan tersebut cukup menyulitkan parÂtai baik baru maupun lama.
Awas, Parpol Bisa Mengakali Verifikasi
Verifikasi parpol calon peÂserta Pemilu 2014 dinilai rawan kecurangan. Di mana saja titik-titik kecurangan itu?
Menurut Koordinator Jaringan Pendidikan Pemilih untuk Rakyat (JPPR) Yusfitriadi, ada tiga titik keÂcurangan yang mungkin terjadi.
Pertama, terjadinya kompromi politik. Menurutnya, kompromi poÂlitik itu bisa terjadi antara parÂpol dan penyelenggara pemilu, parpol dengan pengawas pemilu, maupun parpol dengan parpol.
“Di mana parpol yang sudah mendapatkan kursi di parlemen yang secara psikologis belum siap (verifikasi) itu melakukan kompromi politik dengan yang baru yang juga sama-sama ingin lolos. Sehingga pada akhirnya kompromi itu output-nya untuk meloloskan semua parpol,†tutur Yusfitriadi.
Ia melihat banyak parpol yang terÂlambat mempersiapkan diri unÂtuk mengikuti proses veriÂfiÂkasi. “Mereka baru sewa kantor, berarti kan baru disiapkan, berkas yang diserahkan ke KPU juga fotokopian,†kata dia.
Ia melihat kecenderungan parÂpol baru ramai ketika mau kamÂpanye. “Ini korelasinya dengan ketidaksiapan. Sehingga itu keÂmudian yang mendorong parpol untuk kompromi politik,†papar Yusfitriadi.
Kedua, parpol calon peserta peÂmilu hanya memaksimalkan doÂkuÂmen persyaratan di daerah yang akan diverifikasi faktual. Untuk verifikasi faktual ini, KPU haÂnya mengambil sampel 10 perÂsen dari dokumen yang diÂseÂrahÂkan. Sembilan puluh persen lainÂnya tak diperiksa.
“Terutama keanggotaan, ada kekhawatiran parpol menyiapkan dokumen faktualnya di daerah 10 persen yang menjadi objek samÂpling saja. Yang 90 persen tidak. Sementara infrastruktur di bawah tidak siap. Menjelang pemilu tiÂdak siap,†katanya Yusfitriadi.
Dalam proses verifikasi ini, meÂnurut dia, bisa saja terjadi komÂÂpromi antara parpol dengan petugas verifikasi dengan parpol. Tujuannya agar parpolnya bisa diloloskan.
Titik kecurangan lainnya yakni
pembajakan kader politik. JPPR, kata Yusfitriadi, sudah meÂÂlihat ada parpol yang meÂlakukan itu. Ketika banyak kader yang keÂcewa terhadap parÂpolÂnya, mereka berpeluang pindah ke parpol baru yang dianggap leÂbih mengÂaÂkoÂmoÂdasi. PemÂbaÂjakan kader ini rawan terjadi di tingkat bawah.
Pembajakan kader ini memunÂculkan persoalan baru. Yakni kepemilikan kartu tanda anggota (KTA) parpol ganda.
Menurut Yusfitriadi, peÂnyeÂlenggara pemilu harus melakukan verifikasi akurat bila ditemukan ada praktik ini.
Kerja Sampai Dini Hari, Sabtu-Minggu Tetap Masuk
KPU Ngebut Selesaikan Verifikasi
Lantaran hanya punya waktu lima bulan, KPU pun ngebut melakukan verifikasi berÂkas persyaratan parpol peÂserta Pemilu 2014. Hari Sabtu dan Minggu staf tetap bekerja.
Menurut Anggota KPU Juri Ardiantoro, menyelesaikan proÂses ini sesuai tenggat waktu menjadi tantangan bagi piÂhakÂnya. KPU tak bisa meminta perÂpanjangan waktu penetapan parpol peserta pemilu. Kendati begitu, dia yakin KPU akan tepat waktu.
Untuk itu, Juri mengatakan piÂhaknya bekerja over time. SeÂtiap hari, staf KPU yang meÂlakukan verifikasi dibagi ke daÂlam dua shift. Giliran pertama mulai pukul 8 pagi sampai 4 sore. Shift berikutnya mulai jam 4 sore sampai 12 malam.
“Kami bekerja setiap hari tanpa libur, termasuk Sabtu dan Minggu. Ini bagian dari koÂmitÂmen kami untuk bekerja secara professional dan tepat waktu,†tegasnya.
Menurut dia, bukan hanya staf yang tidak libur untuk meÂngejar tenggat ini. Para koÂmiÂsioÂner juga demikian. Mereka tuÂrut memantau proses veÂriÂfiÂkasi walaupun di akhir pekan.
Kenapa memilih Hotel BorÂoÂbudur sebagai tempat verifikasi administratif? Menurut Juri, pihaknya mempertimbangkan faktor keamanan berkas-berkas parpol saat melakukan verifiÂkasi ini. Hotel ini, kata dia, saÂngat ketat dalam melakukan peÂngamanan. Tidak sembarang orang bisa nyelonong masuk. ApaÂlagi ke tempat verifikasi.
“Tingkat sekuriti di sini tinggi dibanding dari hotel lain, terÂutama akses masuknya. Ruang verfikasi hanya bisa ditempuh dari satu akses, dan tidak semua orang bisa ke sana. Pintu itu diÂjaga. Di dalam lift juga dijaga,†jelasnya.
Pengamanan yang ketat diÂlakukan, agar tidak semua orang bisa mudah masuk ke tempat verifikasi dan melobi petugas. SeÂbab itu, petugas KPU, BaÂwaslu, pemantau dan media yang dilengkapi kartu identitas khusus yang bisa masuk ke tempat verifikasi.
Pengurus atau kader parpol diÂlarang masuk ke lokasi veriÂfikasi. “Kenapa parpol tidak bisa berkomunikasi dengan verifikator, karena kami tidak ingin mereka main belakang,†ujarnya.
Anggota KPU Hadar Nafis Gumay menjamin, proses veÂriÂfiÂkasi dilakukan secara transÂparan dan obyektif. KPU juga suÂdah berupaya mencegah ada peÂrmainan atau transaksi deÂngan memisahkan tim penerima doÂkumen dengan tim verifikator.
“Tim verifikator ini kami buat tersendiri. Dia betul-betul tak bisa disentuh oleh pihak lain, terÂutama parpol calon peserta pemilu,†katanya.
Bagaimana independensi para petugas ini?
“Kita pastikan mereka inÂdependen, karena semua pÂetuÂgas diambil dari kesekretariatan. Mereka sudah ditanamkan sejak awal untuk membangun koÂmitmen pakta integritas,†tegas Hadar. [Harian Rakyat Merdeka]
Populer
Selasa, 08 Oktober 2024 | 10:03
Senin, 07 Oktober 2024 | 04:21
Senin, 30 September 2024 | 05:26
Sabtu, 05 Oktober 2024 | 03:45
Rabu, 09 Oktober 2024 | 06:46
Senin, 07 Oktober 2024 | 14:01
Rabu, 09 Oktober 2024 | 01:53
UPDATE
Kamis, 10 Oktober 2024 | 07:48
Kamis, 10 Oktober 2024 | 07:38
Kamis, 10 Oktober 2024 | 07:31
Kamis, 10 Oktober 2024 | 07:17
Kamis, 10 Oktober 2024 | 06:50
Kamis, 10 Oktober 2024 | 06:20
Kamis, 10 Oktober 2024 | 05:50
Kamis, 10 Oktober 2024 | 05:25
Kamis, 10 Oktober 2024 | 04:58
Kamis, 10 Oktober 2024 | 04:30