Enam Bulan Bisa Bentuk Cabang Di 350 Kabupaten

Diam-diam Marwah Daud Ibrahim keluar dari Golkar. Ia pun mempersiapkan kendaraan politik baru untuk 2014. Yakin partainya bisa lolos jadi peserta pemilu.

Perempuan berjilbab itu ber­jalan terburu-buru menuju kantor milik PT Ilthabi Rekatama di Kan­tor Taman A9, Jalan Mega Ku­n­ingan, Jakarta Selatan, Rabu sore (19/9). Didampingi asisten pribadinya, dia masuk ke pintu kaca bernomor C8-C10.

Melihat kedatangan perem­puan ini, petugas sekuriti ber­pa­kaian safari langsung mem­bu­ka­kan pintu kaca dari arah dalam. Tampaknya dia sudah mengenali orang yang datang. Sambil mem­berikan salam, petugas itu mem­persilakan masuk.

“Ini kantor teman. Saya di sini mau ada rapat ICMI dengan pe­ngurus lain. Kalau rapat ICMI, kami memang sering menggelarnya di sini,” kata Mar­wah Daud Ibrahim.

Nama Marwah lama tak ter­dengar di dunia politik. Ia sibuk sebagai Ketua Presidium Ikatan Cendekiawan Muslim Indonesia (ICMI) Pusat.

Belum lama terungkap dia men­jadi ketua umum Partai Republik. Marwah yang pernah jadi anggota DPR beberapa pe­riode itu meninggalkan Partai Golkar tepat pada peringatan HUT Kemerdekaan RI tahun lalu.

Pengunduran ini ditandai de­ngan mengembalikan kartu tanda anggota (KTA) Golkar. Ibu tiga anak itu memutuskan keluar dari partai yang telah membesarkan namanya karena hendak mem­per­siapkan diri mengikuti kongres Partai Republik. Salah satu agenda kongres, memilih ketua umum baru.

“Saya sudah berkali-kali dita­wari untuk bergabung dan me­mim­pin Partai Republik. Akhir­nya saya istikharah sebelum memberikan jawaban. Dan habis itu, hati kecil saya menjawab mung­kin ini jalan saya selanjut­nya untuk berkarier di partai po­litik,” ungkap Marwah.

­Sebelumnya, Marwah sudah enggan untuk kembali ke dunia politik. Tapi hatinya luluh karena sejumlah pengurus Partai Re­publik terus memintanya untuk memimpin partai ini.

 â€œMakanya saya mundur dari Golkar, karena memang tidak boleh double partai. Dan pengun­du­ran diri saya itu memang ter­tutup, artinya tidak dikabarkan ke publik,” jelasnya.

Apa ada kontrak politik? Me­nurut Marwah, ada banyak kon­sep dan pemikiran yang sejak dulu ingin dia wujudkan ketika masih bergabung dengan Golkar. Na­mun di partai itu, ruang gerak­nya terbatas.

Tak semua ide-ide­nya diteri­ma­nya. Maklum, ba­nyak kader cerdas di Golkar yang juga me­mi­liki pemikiran dan kon­sep un­tuk membesarkan partai.

“Golkar itu partai demokrasi. Ketika dulu saya sering berbeda pemikiran, Akbar Tanjung yang kali itu menjabat sebagai ketua umum tidak marah. Justru dia me­nganggap itu sebagai dina­mika politik,” ujarnya.

Lantas kenapa keluar? Mar­wah mengatakan sejak tidak lagi men­calonkan diri sebagai anggota DPR pada Pemilu 2009 lalu mu­lai muncul niat untuk me­ngun­durkan dari dari politik. Ia ingin lebih aktif di ICMI dan mengajar.

“Saya sudah puas menjadi ang­gota DPR, sudah puas di Golkar. Biar yang muda-muda saja yang meneruskannya. Tapi karena ada tawaran dan feeling saya mung­kin itu jalannya akhirnya saya mau kembali ke politik dengan ben­dera yang berbeda,” ujarnya.

“Dan saya kaget, ternyata du­ku­ngan yang datang dari pengu­rus di seluruh daerah begitu besar. Saya yang dipilih secara akl­a­masi, tentu tidak bisa lagi me­no­lak amanah yang diberikan pada saya,” kata Marwah.

Menurutnya, Partai Republik me­miliki niat yang kuat untuk mengubah imej bahwa politik itu kotor, menghalalkan segala cara, sarat money politics, saling men­jatuhkan, dan hal buruk lainnya.

“Politik itu mulia dan dijalan­kan dengan karakter dan in­teg­ri­tas. Spiritual politik, bersinergi positif dan saling percaya, saling kerjasama sebagai bentuk pe­ngabdian kepada Tuhan Yang Maha Esa,” katanya.

Dengan semangat itulah partai ini mendaftarkan diri ke Komisi Pemilihan Umum (KPU) untuk jadi peserta Pemilu 2014.  Pada 9 September lalu, KPU me­ngu­mum­kan Partai Republik sebagai satu dari 34 partai yang telah me­me­nuhi persyaratan pendaftaran. Partai ini pun berhak mengikuti ve­rifikasi administatif.

“Untuk partai yang baru bang­kit lagi, memang tidak mudah bagi kami untuk melewati ta­ha­pan demi tahapan yang dit­e­tap­kan baik di Kemenkumham dan KPU. Kami tetap optimis dan ti­dak berhenti berusaha untuk da­pat lolos pada tahapan-tahapan berikutnya,” ujar doktor ko­mu­ni­kasi internasional lulusan Ame­rican University, Washington DC, Amerika Serikat ini.

Sebenarnya, ketika terpilih jadi ketua umum, Marwah sempat pesimistis partainya mendaftar jadi peserta Pemilu 2014. Pa­sal­nya syarat jadi peserta pemilu sangat berat.

“Bayangkan, kami baru dek­larasi Partai Republik berdiri kem­bali bulan April kemarin. Paska deklarasi hingga 7 Sep­tem­ber lalu ternyata sudah terbentuk kepengurusan di 33 propinsi dan di 350 kabupaten/kota se-In­do­nesia. Artinya, belum genap satu semester, hampir di seluruh In­do­nesia telah terbentuk ke­pe­ngu­rusan sampai ke tingkat ka­bu­pa­ten,” ungkapnya.

Melihat antusiasme para kader, Marwah yakin Partai Republik bisa lolos jadi peserta pemilu. Ia pun sesumbar partainya bisa lolos parliamentary threshold 3 persen dan bisa menempatkan kader-ka­dernya di DPR. “Ini jalan Tuhan, saya yakin kerja keras kami akan berhasil baik,” tegasnya.

Partai Republik berdiri sejak 1998. Penggagasnya, Hamdan Ha­rahap, Lukman Syamra dan Ah­mad Yani Wahid. Pada 1999, par­tai ini masih bayi ini ikut pemilu. Tapi tak lolos electoral threshold.

Salah satu penggagas Partai Republik, Ahmad Yani Wahid be­la­kangan turut mendirikan Partai Demokrat. Pada Kongres II tahun 2003, Partai Republik memu­tus­kan tidak ikut pemilu dan vakum. Ahmad Yani Cs lalu men­dek­larasikan Relawan SBY me­n­je­lang Pilpres 2004.

Pada 2008, Partai Republik kembali mendaftarkan diri ke Ke­menterian Hukum dan HAM.  Ke­pemimpinannya sudah ber­ganti. Ahmad Yani Wahid yang wafat digantikan Hamdan Hara­hap. Lagi-lagi, partai ini me­mu­tuskan tak ikut pemilu. Alasannya persiapan mengikuti Pemilu 2009 sangat pendek.

Pada 21 Agustus 2011, partai ini menggelar kongres yang ketiga di Hotel Kaisar, Kalibata, Jakarta Selatan. Peserta kongres secara aklamasi menunjuk Mar­wah sebagai ketua umum baru.

Partai Republik bermarkas di Jalan Tiu Nomor 81 Kampung Kra­­mat, Kelurahan Setu, Cipa­yung, Jakarta Timur. Menempati ru­m­ah salah satu pengurusnya.

“Saya Bukan Kutu Loncat”

Fenomena politisi kutu lon­cat bukan barang baru di negeri ini. Pindah dari satu partai ke partai lain karena mengejar k­e­kuasaan maupun posisi sebagai anggota legislatif.

Marwah Daud Ibrahim membantah dirinya pindah dari Partai Golkar ke Partai Repub­lik karena mengejar kekuasaan. “Saya pindah dengan mem­ba­wa visi dan gagasan, bukan se­kadar pindah karena kekuasaan. Jadi ada nilai kepindahan saya ini. Bukan pragmatisme semata. Jadi salah kalau dibilang ini kutu loncat,” ujarnya.

Marwah pun membantah diri­nya keluar karena konflik yang terjadi di Golkar. Di era ke­pemimpinan Akbar Tand­jung, Marwah sempat men­du­du­ki posisi sebagai salah satu ke­tua Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Partai Golkar.

Karier politiknya di partai be­ri­ngin meredup seiring leng­ser­nya Akbar  dan digantikan Ju­suf Kalla. Pergantian kep­e­mimpinan ini diikuti dengan “penggusuran” orang-orang Akbar.

“Saya tetap ditawarkan untuk duduk di posisi ini itu atau me­ngisi jabatan ini itu (di Golkar). Tapi bagi saya sudah cukuplah di Golkar. Makanya saya me­nolaknya, karena memang ada keinginan untuk mundur. Me­mang sudah ingin pensiun dari politik,” kata Marwah.

Namun ada tawaran dari Par­tai Republik untuk memimpin partai ini. “Ada ruang untuk me­nyampaikan kembali gag­a­san dan pemikiran saya, kenapa juga saya tidak menerimanya,” ujarnya beralasan. [Harian Rakyat Merdeka]