. Relawan Perjuangan Demokrasi (Repdem) DKI Jakarta menyerukan agar warga Jakarta, terutama etnis Tionghoa, menggunakan hak pilihnya dengan mendatangi TPS-TPS terdekat pada hari H pencoblosan Pemilukada DKI putaran dua, Kamis (19/9). Repdem pun siap memberikan pengawalan terhadap siapa saja yang merasa terintimidasi sehingga tidak dapat menggunakan hak pilihnya.
Repdem beranggapan, maraknya isu SARA dalam bentuk intimidasi menjelang pelaksanaan Pemilukada DKI putaran kedua sangat meresahkan etnis tertentu sehingga berpengaruh pada tingkat partisipasi pemilih.
Secara substansi, seruan Repdem ini telah membuat warga Jakarta terkotak-kotak dan justru memprovokasi perbedaan atas isu SARA.
"Saya khawatir isu SARA ini justru membangunkan emosi warga yang sebenarnya tak terlalu masalah dengan perbedaan agama, suku, ras, dan lainnya," ujar pengamat politik dari UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, A Bakir Ihsan kepada Rakyat Merdeka Online, Rabu (19/9).
Terkait pernyataan Repdem yang berencana memberikan pengawalan terhadap warga DKI yang khawatir diintimidasi, Bakir menilai secara tidak langsung hal itu mendegradasi peran polisi sebagai aparat keamanan. Seharusnya, kata dia, Repdem bersama-bersama kekuatan sosial lainnya mengawal Pemilukada agar transparan, jujur, dan fair.
"Pada aspek-aspek tertentu pernyataan tersebut bisa dianggap sebagai bentuk lain dari mobilisasi etnis tertentu untuk memilih calon tertentu. Menjelang hari H biarkan masyarakat menentukan pilihannya, pilihan untuk memilih atau tidak. Serahkan masalah keamanan warga pada aparat keamanan," imbuh Bakir.
Selayaknya, lanjut Bakir lagi, kalau memang ada warga yang tidak aman dalam memilih atau diintimidasi, bisa ditunjukkan buktinya dan dilaporkan sebagai bagian dari pelanggaran Pemilukada.
"Mari kita kawal Pemilukada menjelang hari H ini dengan menyerahkan sepenuhnya pada warga Jakarta dan serahkan masalah-masalah pelanggaran pada lembaga terkait. Bukan membuat lembaga tandingan yang bisa mendegradasi lembaga yang seharusnya," seru dia.
[dem]
