Daripada Bangun JSS, Lebih Baik Pemerintah Perkuat Kapal Antarpulau

International Transport Worker’s Federation (IT) mengecam  rencana pembangunan Jembatan Selat Sunda (JSS) yang memakan biaya Rp 160 triliun. Daripada membangun jembatan  “mercusuar”  itu,  pemerintah  diimbau memprioritaskan memperkuat armada kapal antar pulau sesuai Inpres 5/2005 tentang Pemberdayaaan Industri Pelayaran Nasional.

"Jika dananya dialihkan pembangunan armada laut nasional,  mobilitas transportasi barang maupun penumpang dapat diangkut dengan kapal dalam jumlah lebih banyak dan mengurangi beban kepadatan  jalan raya yang belakangan semakin macet," kata  Koordinator ITF Hanafi Rustandi di Jakarta,  Senin (10/9).

Hanafi menambahkan,  Indonesia adalah negara kepulauan terbesar di dunia, tapi 70 persen dari pengiriman barang dan 82 persen dari penumpang diangkut melalui darat. "Kita perlu mengembalikan angkutan penumpang dan pengiriman barang dari angkutan darat ke kapal," harapnya.

Dia juga memprihatinkan, pertumbuhan ekonomi Indonesia yang diperkirakan mencapai 6,4 % persen tahun ini, belum  dinikmati  seluruh lapisan masyarakat. Banyak masyarakat, terutama kalangan bawah, masih hidup di bawah garis kemiskinan dengan penghasilan kurang dari 2 dolar AS setara Rp 20.000 per hari, atau sekitar Rp 600.000 sebulan.

Rendahnya upah minimum  (di Jakarta sebesar Rp1,5 juta per bulan) hanya cukup digunakan hidup dua minggu menunjukkan tingkat kesejahteraan pekerja sangat memprihatinkan, terutama  mereka yang bergelut  di sektor transportasi, termasuk pelaut di kapal antar pulau, buruh pelabuhan, dan supir truk kontainer/trailer.

Menurut dia, pembiaran pemerintah terhadap kondisi masyarakat tingkat bawah tersebut akan menyebabkan kesenjangan ekonomi dan sosial semakin melebar. Bila masalah tersebut tidak segera diatasi dengan baik, dikhawatirkan menimbulkan ’bom waktu’ di masa mendatang.

Dijelaskannya di sektor transportasi, upah yang diterima  masih  jauh di bawah upah minimum buruh pabrik. "Kita sudah sering mengajukan konsep upah minimum sektor transportasi tapi tak pernah digubris pemerintah," katanya.

Semestinya, lanjut dia, standar minimal upah pokok di sektor transportasi  Rp 3,5 juta sebulan  dengan mempertimbangkan kebutuhan hidup layak pekerja.

Saat ini, katanya, upah buruh pelabuhan di Indonesia yang  terendah di Asia Tenggara. Hanya Rp 40.000 sehari dengan 15 jam kerja dalam sebulan.  Kondisi tersebut, lanjut Hanafi, akan lebih parah jika pemerintah tahun depan jadi menaikkan tarif dasar listrik (TDL).

"Masyarakat kecil, termasuk buruh, akan lebih menjerit jika kenaikan TDL diberlakukan pada pelanggan 450 watt,"  tandasnya.

Di bagian lain, Hanafi pun yang juga salah satu pembina SPSI mengingatkan pemerintah perlunya mempercepat pembangunan SDM trampil di bidang kelautan.  Dia juga menyoal rencana pembangunan pelabuhan Kalibaru sebagai pengembangan pelabuhan Tanjung Priok dengan perkiraan biaya hampir 2,4 miliar dolar AS. Demikian pula dengan rencana pemerintah  membangun pelabuhan lainnya di wilayah Sumatera dan Papua.

"Penambahan fasilitas dan peralatan pelabuhan harus diikuti dengan pembangunan SDM yang trampil  mengoperasikan alat-alat berteknologi tinggi dan terjaminnya kesejahteraan pekerja," katanya. 

Karena, tanpa disertai SDM yang handal, pembangunan infrastruktur meningkatkan kelancaran distribusi logistik tidak akan mampu memacu produktivitas kerja. [zul]