basuki tjahaja purnama/ist
Indonesia adalah sebuah negeri yang plural. Pluralisme di Indonesia telah ada bahkan jauh sebelum kepulauan di Asia Tenggara ini menjadi entitas politik yang bernama negara Indonesia.
Selain itu, pluralisme di Indonesia juga hidup dan berkembang, dan tidak hanya tertulis di dalam buku pelajaran.
"Saya kira sulit mencari keluarga di Indonesia yang tunggal dalam hal latar belakang dari kakek buyut sampai cicit. Pasti ada persilangan di tengah jalan, entah dari perkawinan atau hubungan kekerabatan lain," ujar praktisi media Teguh Santosa usai bicara dalam diskusi mengenai pemilihan gubernur DKI Jakarta di Taman Ismail Marzuki, Rabu siang (6/9).
Karena itu, menurut Teguh, dirinya prihatin bila pendukung kedua pasangan yang sedang bertarung di arena pilkada memanfaatkan dan menggunakan isu SARA, entah dengan cara memojokkan atau dengan cara membuat kisah seolah-olah menjadi korban praktik politik SARA. Menurut dosen politik di FISIP UIN Syarif Hidayatullah, Ciputat itu, kedua hal ini sama jeleknya dalam sistem demokrasi.
"Kalau ada yang tidak mendukung Jokowi dan Ahok jangan dikira karena Jokowi adalah abangan atau Ahok adalah Tionghoa, misalnya. Saya kira banyak yang berpikir jernih, tidak mendukung pasangan itu karena menilai mereka tidak mampu dan tidak amanah. Bukan karena karena faktor-faktor identitas apalagi soal keturunan Tionghoa," ujarnya lagi.
Teguh mencontohkan, ketika Susi Susanti, Liem Swie King atau Rudy Hartono menang dalam pertandingan, semua orang bergembira dan menangis haru dan bangga karena merah-putih berkibar sebagai juara. Bukan karena suku dan keturunan.
Teguh menyarankan agar persoalan SARA jangan dikembangkan lagi. Kalau ada yang tidak memilih Jokowi-Ahok jangan dipelintir seakan-akan karena faktor SARA.
Faktanya, banyak yang tidak mendukung Ahok karena menilai Ahok tidak amanah dan terlalu berambisi mengejar jabatan yang lebih tinggi.
Ahok hanya tujuh bulan menjadi anggota DPRD Belitung Timur, lalu mundur untuk mengejar jabatan Bupati Belitung Timur. Tidak tuntas, hanya 16 bulan, mundur lagi untuk mengejar posisi Gubernur Bangka sampai akhirnya kalah. Lalu mencoba ke Sumatera Utara dan tidak diterima.
Setelah itu Ahok pindah partai dan menjadi anggota DPR RI dari Golkar. Tetapi selama 2,5 tahun di DPR RI tidak ada legacy Ahok sampai dia memilih meninggalkan Senayan dan mencalonkan diri dalam pilgub melalui Partai Gerindra.
"Hal yang relatif sama juga dilakukan Jokowi. Jadi pantas kalau dinilai tidak setia pada janji," demikian Teguh.
[arp]
