Pada masa sidang DPR ini, Tim Pengawas Kasus Bank Century di DPR mengagendakan beberapa hal.
Pertama, mengecek aset-aset eks Bank Century yang ada di luar negeri. Akan diputuskan pengecekan itu ditunda atau tetap dilaksanakan karena sebelumnya sudah disepakati bahwa anggaran DPR ke luar negeri diprioritaskan untuk kegiatan legislasi.
"Kami dulu usulkan ke luar negeri untuk mengecek apakah laporan Kejagung, Kepolisian dan tim terpadu pemburu aset benar, tidak benar atau sekadar angin surga dan bualan," ujar anggota Timwas Century, Hendrawan Supratikno, di Gedung KK1 DPR, Senayan, Jakarta, Rabu (5/9).
Agenda kedua adalah panggilan terhadap mantan Ketua KPK Antasari Azhar dan mantan Wakil Presiden Jusuf Kalla (JK) pada Rabu (12/9).
"JK dulu Wakil Presiden, dalam tanda petik mendapatkan penugasan khusus dalam bidang ekonomi. Tetapi dalam rapat-rapat terpenting bidang ekonomi dalam mengantisipasi krisis, JK tidak dilibatkan," kata Hendrawan.
Bahkan, kabarnya dari 13 rapat yang ada, JK hanya diundang dua kali saja. Jadi, ada semacam upaya sistemetis untuk tidak melibatkan atau mengecoh JK. Dikuatkan oleh transkrip rapat Komite Stabilitas Sistem Keuangan yang memuat pernyataan Sri Mulyani Indrawati.
"Dalam tanda petik, JK dikecoh dalam rapat-rapat penting bulan Oktober-November 2008," tambahnya.
"Pak JK itu menarik, karena dia tahu persis proses dan ruh dan niatan di balik semua langkah-langkah penyelamatan bank gagal," tutupnya.
[ald]
