Komisi I DPR terus mencari solusi terbaik agar situasi di Papua kembali kondusif sesuai tuntutan masyarakat. Untuk itu sembilan fraksi di Komisi I DPR sepakat membentuk Panitia Kerja (Panja) Papua.
"Panja ini akan dilaporkan dan disahkan pimpinan DPR. Tapi belum ditunjuk siapa ketuanya. Tapi mungkin salah satu (dari unsur pimpinan Komisi I)," ungkap Wakil Ketua Komisi I DPR, TB Hasanuddin, di Gedung Nusantara II DPR, Senyan, Jakarta, Selasa (4/9).
Politisi PDIP menjelaskan, pihaknya belum membahas mengenai tugas Panja yang akan dibentuk itu secara rinci. Namun, Panja ini secara konstituonal bertugas mengawasi pemerintah dalam menangani berbagai masalah, termasuk keamanan di Papua.
"Secara konstituonal memberikan pengawasan. Kita boleh mengumpulkan informasi dan pengawasan pemerintah. Kita tidak akan keluar track," jelasnya.
Lebuh lanjut ia memastikan, Panja Papua ini nanti kinerjanya tidak akan tumpang tindih dengan tugas pemerintah.
Apakah akan digelar dialog dengan Papua?
"Saya kira harus kita garis bawahi dialog itu seperti apa. Siapa yang mewakili. Kalau pemerintah sudah mengirim UP4B itu kan bentuk dialog. Yang penting semua aspirasi dari warga Papua itu terakomodir dan kemudian menyelesaikan seluruh (persoalan di) masyarakat," jawabnya. [zul]
