Berita

m. prakosa/ist

Ketua BK DPR Juga Belum Yakin Pemindai Sidik Jari Bisa Atasi Absensi Anggota

SELASA, 04 SEPTEMBER 2012 | 13:15 WIB | LAPORAN: RUSLAN TAMBAK

. Untuk mengatasi persoalan tingkat absensi anggota DPR dalam rapat, Badan Kehormatan (BK), lewat Setjen DPR, akan segera memasang absensi elektronik dengan mesin pemindai sidik jari atau finger print, sebagaimana telah direncanakan sejak lama.

"Mudah-mudahan bulan ini," kata Ketua BK, Muhammad Prakosa, di Gedung Nusantara II DPR, Komplek Parlemen, Senyan, Jakarta (Selasa,(4/9).

Ke depan, kata Prakosa, akan ada dua jenis absen. Yaitu absen lewat pembubuhan tanda tangan dan absen dengan pemimndai sidik jari.


"Cap jari ini tidak akan bisa dipalsukan," kata Prakosa, sambil mengatakan bahwa dua cara ini juga belum tentu efisien, sebab pembubuhan tanda tangan dan cap cari hanya dilakukan pada awal masuk saja.

"Itu dalam UU nya, hanya pada awal masuk," ujarnya

Selama ini, masih kata Prakosa, BK kesulitan memverifikasi kehadiran anggota dewan karena bisa saja tanda tangan absensi diwakilkan oleh staf mereka. Atau ada juga anggota DPR pulang setelah mengisi absen.

Untuk diketahui, dalam sidang paripurna hari ini, ada 249 anggota yang tidak hadir dari 560 anggota. [ysa]

Populer

KPK Harus Jemput Paksa Bos Rokok HS M Suryo

Minggu, 05 April 2026 | 09:04

Kapolri Diminta Turun Tangan terkait Kasus Temuan Senpi di Bekasi

Sabtu, 04 April 2026 | 02:17

Permohonan Pengosongan Rumah Anak Zulhas Diajukan ke PN Jaktim

Rabu, 01 April 2026 | 18:05

Oknum Guru Diduga Tilep Rp1,1 Miliar dengan Modus Tukar Uang Lebaran

Sabtu, 04 April 2026 | 02:23

4.661 PPPK di Pemkab Jepara Terancam PHK

Senin, 06 April 2026 | 05:31

Mengapa Kapal Pertamina Tidak Bisa Lewat Selat Hormuz?

Sabtu, 28 Maret 2026 | 02:59

Pelaku Penembakan Rombongan Tito Karnavian Diringkus

Jumat, 03 April 2026 | 19:59

UPDATE

Nasdem Ingatkan Ancaman El Nino dan Dampak Geopolitik ke Pangan Nasional

Selasa, 07 April 2026 | 14:17

Istana Kaji Wacana Potong Gaji Menteri, Belum ada Keputusan

Selasa, 07 April 2026 | 14:14

Pemerintah Genjot Biofuel untuk Redam Dampak Kenaikan Harga Pangan

Selasa, 07 April 2026 | 14:02

Benteng Etika Digital: Pemerintah Godok Dua Perpres untuk Jinakkan Risiko AI

Selasa, 07 April 2026 | 13:53

KPK Panggil Petinggi 5 Perusahaan Travel Haji

Selasa, 07 April 2026 | 13:34

Seruan Saiful Mujani Tak Digubris, Istana: Prabowo Fokus Agenda Strategis

Selasa, 07 April 2026 | 13:33

Monitoring Ketat Jadi Kunci WFH ASN Tetap Produktif

Selasa, 07 April 2026 | 13:21

Pemerintah Klaim Ketahanan Pangan Nasional Stabil hingga 11 Bulan ke Depan

Selasa, 07 April 2026 | 13:17

Jangan Adu Domba Rakyat dengan Pemerintah Soal BBM

Selasa, 07 April 2026 | 13:11

Kasus Suap Pemkab Bekasi: KPK Periksa Istri Ono Surono Sebagai Saksi

Selasa, 07 April 2026 | 13:08

Selengkapnya