Berita

ilustrasi/ist

Ini Solusi Politikus Demokrat Tekan Angka Korban Arus Mudik-Balik Lebaran

SENIN, 03 SEPTEMBER 2012 | 16:11 WIB | LAPORAN: RUSLAN TAMBAK

. Pemerintah harus mulai mempertimbangkan pengaturan jadwal libur menjelang hari besar, seperti libur bersama Lebaran. Hal ini bisa akan menekan dan sangat efektif menurunkan angka korban meninggal dan kecelakaan arus mudik-balik Lebaran yang sekian tahun semakin meningkat.

"Kita melihat, upaya pemerintah dalam menekan kemacetan dan kecelakaan itu sudah masksimal dari tahun ke tahun, tapi kenapa jumlah kecelakaan semakin banyak. Kalau terjadi setiap tahun, maka harus ada evaluasi mendalam. Bahwa kesalahan itu bukan pada tindakan di lapangan saja," kata anggota Komisi V Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dari Partai Demokrat, Sudewo, di sela-sela rapat kerja dengan Menteri Perhubungan di Gedung Nusantara, Komplek Parlemen, Senayan, Jakarta (Senin, 3/9).

Untuk itu, Sadewo mengusulkan pemerintah membuat hari libur dan hari masuk kerja yang beda agar arus mudik di jalan tidak membeludak.


"Misalnya PNS H-7 liburnya, berbeda dengan BUMN H-5 dan pihak swasta H-3, begitu juga masuk kerjanya. Jadi ada perbedaan, saya rasa tidak ada yang cemburu, sebab jumlah liburnya sama," tuturnya.

Lebih lanjut, katanya, masalah teknik Ia menyerahkannya kepada pemerintah. "Ide ini harus kita pertimbangkan, coba dilaksanakan tawaran ini. Saya rasa temen-teman akan menerima usulan ini," katanya.

Sebagaimana diketahui, jumlah korban meninggal tahun 2012 meningkat 16 persen, yaitu 908 korban jiwa. Sementara korban yang mengalami luka berat sekitar 1.505 orang dan korban yang mengalami luka ringan sekitar 5.139 orang. [ysa]

Populer

KPK Harus Jemput Paksa Bos Rokok HS M Suryo

Minggu, 05 April 2026 | 09:04

Kapolri Diminta Turun Tangan terkait Kasus Temuan Senpi di Bekasi

Sabtu, 04 April 2026 | 02:17

Permohonan Pengosongan Rumah Anak Zulhas Diajukan ke PN Jaktim

Rabu, 01 April 2026 | 18:05

Oknum Guru Diduga Tilep Rp1,1 Miliar dengan Modus Tukar Uang Lebaran

Sabtu, 04 April 2026 | 02:23

4.661 PPPK di Pemkab Jepara Terancam PHK

Senin, 06 April 2026 | 05:31

Mengapa Kapal Pertamina Tidak Bisa Lewat Selat Hormuz?

Sabtu, 28 Maret 2026 | 02:59

Pelaku Penembakan Rombongan Tito Karnavian Diringkus

Jumat, 03 April 2026 | 19:59

UPDATE

Nasdem Ingatkan Ancaman El Nino dan Dampak Geopolitik ke Pangan Nasional

Selasa, 07 April 2026 | 14:17

Istana Kaji Wacana Potong Gaji Menteri, Belum ada Keputusan

Selasa, 07 April 2026 | 14:14

Pemerintah Genjot Biofuel untuk Redam Dampak Kenaikan Harga Pangan

Selasa, 07 April 2026 | 14:02

Benteng Etika Digital: Pemerintah Godok Dua Perpres untuk Jinakkan Risiko AI

Selasa, 07 April 2026 | 13:53

KPK Panggil Petinggi 5 Perusahaan Travel Haji

Selasa, 07 April 2026 | 13:34

Seruan Saiful Mujani Tak Digubris, Istana: Prabowo Fokus Agenda Strategis

Selasa, 07 April 2026 | 13:33

Monitoring Ketat Jadi Kunci WFH ASN Tetap Produktif

Selasa, 07 April 2026 | 13:21

Pemerintah Klaim Ketahanan Pangan Nasional Stabil hingga 11 Bulan ke Depan

Selasa, 07 April 2026 | 13:17

Jangan Adu Domba Rakyat dengan Pemerintah Soal BBM

Selasa, 07 April 2026 | 13:11

Kasus Suap Pemkab Bekasi: KPK Periksa Istri Ono Surono Sebagai Saksi

Selasa, 07 April 2026 | 13:08

Selengkapnya