Berita

Freeport harus Diadili di Mahkamah Internasional

MINGGU, 02 SEPTEMBER 2012 | 17:33 WIB | LAPORAN: RUSLAN TAMBAK

Kedatangan Menlu Amerika Serikat, Hillary Clinton pada 4 September 2012 nanti harus diwaspadai segenap eleman bangsa Indonesia. Kedatangan Hillary dinilai membawa agenda mempertahankan dominasi negaranya dalam menguasai kekayaan alam Indonesia, khususnya kekayaan tambang.


Hal itu diungkapkan, Ketua Umum DPN Relawan Perjuangan Demokrasi (Repdem), Masinton Pasaribu dalam Dialog Pemuda dan Konfrensi Pers menanggapi Kedatangan Menlu USA Hillary Clinton dengan tema 'Nasionalisasi dan Usir Freeport, Usir Neokolonialisme & Imperialisme' di Sekretariat DPN Repdem, Jalan Cikini I, 3B, Menteng, Jakarta Pusat, Minggu, (2/9).

Jelas Masinton, perusahaan tambang emas AS yakni Newmont dan Freeport menguasai 90 persen produksi emas nasional.


"Kedatangan Hillary jelas dalam rangka mengintervensi proses negosiasi kontrak yang sedang dilakukan pemerintah Indonesia dan memanasnya pergolakan dan perlawan rakyat terhadap Freeport," jelasnya.

Kehadiran tambang Freeport di bumi cendrawasih itu merupakan skandal nasional terbesar dalam sejarah bangsa Indonesia. Kegiatan pertambangan ini menjadi isu internasional karena maraknya pelanggaran HAM, pemiskinan masyarakat lokal dan perusakan lingkungan secara masif.


"Namun hingga kini tidak ada satu pihak yang menekan Freeport. Sementara pemerintah Indonesia menunjukkan sikap menghamba pada perusahaan asal Amerika Serikat tersebut," ungkapnya.

Untuk itulah, Repdem dan LSM lainnya yang tergabung dalam Koalisi Penolakan Preeport, seperti PMII, IGJ, Petisi 28, PRD, INDIES, NAPAS, LMND, SRMI, FPPI, dan INDIES, meminta pemerintah untuk menasionalisasi Freeport, serta menolak intervensi AS. Tak hanya itu mereka juga meminta Freeport diadili di Mahkamah Internasional dan  mendesak pengadilan nasional yang transparan atas praktek penyuapan terhadap elit bangsa.

Selanjutnya meminta dilakukannya pemulihan secara menyeluruh terhadap kehidupan dan mendesak pertanggungjawaban pemerintahan SBY atas kegagalan dalam penyelamatan rakyat Papua. "Usir Freeport dan nasionalisaikan tambang emas yang dikuasai asing," pungkasnya. [zul]

Populer

KPK Harus Jemput Paksa Bos Rokok HS M Suryo

Minggu, 05 April 2026 | 09:04

Kapolri Diminta Turun Tangan terkait Kasus Temuan Senpi di Bekasi

Sabtu, 04 April 2026 | 02:17

Permohonan Pengosongan Rumah Anak Zulhas Diajukan ke PN Jaktim

Rabu, 01 April 2026 | 18:05

Oknum Guru Diduga Tilep Rp1,1 Miliar dengan Modus Tukar Uang Lebaran

Sabtu, 04 April 2026 | 02:23

4.661 PPPK di Pemkab Jepara Terancam PHK

Senin, 06 April 2026 | 05:31

Mengapa Kapal Pertamina Tidak Bisa Lewat Selat Hormuz?

Sabtu, 28 Maret 2026 | 02:59

Pelaku Penembakan Rombongan Tito Karnavian Diringkus

Jumat, 03 April 2026 | 19:59

UPDATE

Nasdem Ingatkan Ancaman El Nino dan Dampak Geopolitik ke Pangan Nasional

Selasa, 07 April 2026 | 14:17

Istana Kaji Wacana Potong Gaji Menteri, Belum ada Keputusan

Selasa, 07 April 2026 | 14:14

Pemerintah Genjot Biofuel untuk Redam Dampak Kenaikan Harga Pangan

Selasa, 07 April 2026 | 14:02

Benteng Etika Digital: Pemerintah Godok Dua Perpres untuk Jinakkan Risiko AI

Selasa, 07 April 2026 | 13:53

KPK Panggil Petinggi 5 Perusahaan Travel Haji

Selasa, 07 April 2026 | 13:34

Seruan Saiful Mujani Tak Digubris, Istana: Prabowo Fokus Agenda Strategis

Selasa, 07 April 2026 | 13:33

Monitoring Ketat Jadi Kunci WFH ASN Tetap Produktif

Selasa, 07 April 2026 | 13:21

Pemerintah Klaim Ketahanan Pangan Nasional Stabil hingga 11 Bulan ke Depan

Selasa, 07 April 2026 | 13:17

Jangan Adu Domba Rakyat dengan Pemerintah Soal BBM

Selasa, 07 April 2026 | 13:11

Kasus Suap Pemkab Bekasi: KPK Periksa Istri Ono Surono Sebagai Saksi

Selasa, 07 April 2026 | 13:08

Selengkapnya