Berita

ilustrasi/ist

Tidak Ada Alasan untuk Tidak Mengusir Freeport dari Indonesia!

MINGGU, 02 SEPTEMBER 2012 | 15:00 WIB | LAPORAN: RUSLAN TAMBAK

. Perlawanan rakyat Indonesia dan rakyat Papua terhadap Freeport untuk menuntut keadilan telah berlangsung sangat panjang, dengan tanpa mengenal lelah.

Perlawanan hebat juga telah dilakukan kaum buruh tambang sejak 2006 hingga 2011 dengan menuntut keadilan. Namun semua tuntutan itu dipatahkan oleh arogansi Freeport yang disukung oleh aparat dan pemerintahan indonesia.

"Kita tidak tau berapa hasil tambang yang mereka bawa ke luar tiap tahun. Ini kerjasama yang tidak adil dan tidak menguntungkan indonesia. Ini merusak kedaulatan kita," kata Ketua Umum Relewan Perjuangan Demokrasi (Repdem), Masinton Pasaribu.


Pernyataan Masinton disampaikan dalam Dialog Pemuda dan Konfrensi Pers menanggapi Kedatangan Menteri Luar Negeri Hillary Clinton dengan tema "Nasionalisasi dan Usir Freeport, Usir Neokolonialisme dan Imperialisme" di Sekretariat DPN Repdem, Jalan Cikini I, Nomor 3B, Menteng, Jakarta Pusat (Minggu, 2/9).

Untuk itu, jelas dia, tidak ada alasan untuk mendiamkan Freeport di bumi ibu pertiwi. "Mengungusir Freeport sama dengan menghilangkan penindasan di negeri ini," tuturnya.

Karena itu, selain menolak kedatangan Hillary Clinton, Repdem juga mendesak agar Freeprt diusir dari Indonesia. [ysa]

Populer

KPK Harus Jemput Paksa Bos Rokok HS M Suryo

Minggu, 05 April 2026 | 09:04

Kapolri Diminta Turun Tangan terkait Kasus Temuan Senpi di Bekasi

Sabtu, 04 April 2026 | 02:17

Permohonan Pengosongan Rumah Anak Zulhas Diajukan ke PN Jaktim

Rabu, 01 April 2026 | 18:05

Oknum Guru Diduga Tilep Rp1,1 Miliar dengan Modus Tukar Uang Lebaran

Sabtu, 04 April 2026 | 02:23

4.661 PPPK di Pemkab Jepara Terancam PHK

Senin, 06 April 2026 | 05:31

Mengapa Kapal Pertamina Tidak Bisa Lewat Selat Hormuz?

Sabtu, 28 Maret 2026 | 02:59

Pelaku Penembakan Rombongan Tito Karnavian Diringkus

Jumat, 03 April 2026 | 19:59

UPDATE

Nasdem Ingatkan Ancaman El Nino dan Dampak Geopolitik ke Pangan Nasional

Selasa, 07 April 2026 | 14:17

Istana Kaji Wacana Potong Gaji Menteri, Belum ada Keputusan

Selasa, 07 April 2026 | 14:14

Pemerintah Genjot Biofuel untuk Redam Dampak Kenaikan Harga Pangan

Selasa, 07 April 2026 | 14:02

Benteng Etika Digital: Pemerintah Godok Dua Perpres untuk Jinakkan Risiko AI

Selasa, 07 April 2026 | 13:53

KPK Panggil Petinggi 5 Perusahaan Travel Haji

Selasa, 07 April 2026 | 13:34

Seruan Saiful Mujani Tak Digubris, Istana: Prabowo Fokus Agenda Strategis

Selasa, 07 April 2026 | 13:33

Monitoring Ketat Jadi Kunci WFH ASN Tetap Produktif

Selasa, 07 April 2026 | 13:21

Pemerintah Klaim Ketahanan Pangan Nasional Stabil hingga 11 Bulan ke Depan

Selasa, 07 April 2026 | 13:17

Jangan Adu Domba Rakyat dengan Pemerintah Soal BBM

Selasa, 07 April 2026 | 13:11

Kasus Suap Pemkab Bekasi: KPK Periksa Istri Ono Surono Sebagai Saksi

Selasa, 07 April 2026 | 13:08

Selengkapnya