Berita

ilustrasi/ist

Syarif Hasan: Kenaikan TDL Tidak Akan Rugikan Pengusaha Kecil

JUMAT, 31 AGUSTUS 2012 | 12:13 WIB | LAPORAN: ALDI GULTOM

Untuk menjaga agar subsidi listrik tepat sasaran, pemerintah berencana menaikkan tarif dasar listrik (TDL) sebesar 15 persen selama tahun 2013 secara bertahap per kuartal.

Menteri Negara Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah (UKM), Syarif Hasan, berharap wacana kenaikan tarif dasar listrik tahun depan tidak merugikan pengusaha kecil dan menengah.

Menurutnya, seharusnya dampak kenaikan tarif listrik secara keseluruhan tidak begitu signifikan terhadap UKM. Dia membayangkan, kerugian yang akan dikeluarkan pengusaha kecil dan menengah tidak terlalu besar sehingga nantinya bisa terjadi keseimbangan antara cost dan pemasukan.


"Jadi saya pikir, kalau kenaikan hanya tak lebih dari 2 persen akan ada kesimbangan terjadi. Dan menurut saya, ini patut didukung. Di samping untuk kurangi subsidi beban APBN, juga dampaknya tak terlalu besar terhadap sektor UKM," ujar Syarif Hasan kepada Rakyat Merdeka Online, beberapa saat lalu, Jumat siang (31/8).

Tapi, wacana kenaikan tarif setrum yang digulirkan Kementerian Keuangan itu, menurutnya, masih sebatas wacana. Intinya, pemerintah inginkan beban APBN tak terlalu besar.

"Bayangkan, tarif listrik kalau tak dikurangi bisa tembus Rp 100 triliun. Sekarang saja sudah mencapai Rp 80 triliun. Kementerian Koperasi dan UKM mendukung wacana itu," jelasnya.

karena terlalu besar, subsidi untuk listrik dan BBM lebih baik dikonversi ke dalam bentuk yang lebih konkret yaitu berupa program, bukan lagi Bantuan Langsung Tunai.

"Saya pikirkalau begitu, tidak akan terlalu tinggi bebannya UKM," tegasnya lagi.

Dalam RAPBN 2013, pemerintah menganggarkan total subsidi Rp 316,097 triliun dengan subsidi energi Rp 274,743 triliun yang terdiri dari subsidi BBM Rp 193,8 triliun dan subsidi listrik Rp 80,937 triliun. [ald]

Populer

KSAD Maruli: Saya Minta Maaf dan Bertanggung Jawab

Jumat, 04 September 2026 | 20:28

Masa Jabatan Gibran Tinggal Hitungan Hari

Kamis, 03 September 2026 | 14:46

Muhadjir Terbitkan Surat Pengalihan Kuota Haji Usai Konsultasi ke Jokowi

Selasa, 01 September 2026 | 15:17

MAKI Puji Kerja Senyap Jampidsus Kuntadi Fokus Rampas Aset

Selasa, 01 September 2026 | 01:59

Advokat Pitra Romadoni Dipanggil Polres Bogor

Rabu, 09 September 2026 | 01:15

Purbaya Bantah Terima Suap untuk Pertahankan Pejabat Bea Cukai

Sabtu, 05 September 2026 | 16:59

Usai Dimaafkan Jusuf Hamka, KAKI Dorong Polri Buka Kembali Kasus NCD Unibank

Sabtu, 05 September 2026 | 19:53

UPDATE

Kasus Bansos, Kabulog Jateng hingga Pejabat Pemkab Brebes dan Jember Diperiksa KPK

Rabu, 09 September 2026 | 14:28

Purbaya Bakal Tarik Dana Daerah yang Mengendap Rp100 Triliun di Bank

Rabu, 09 September 2026 | 14:26

Rumah Digeledah, Direktur PT CMC Diperiksa KPK Hari Ini

Rabu, 09 September 2026 | 14:06

Rugikan Negara Rp35,7 Miliar, KPK Panggil Direktur PT Brantas Abipraya

Rabu, 09 September 2026 | 13:49

Kata Bonjopi, Persib si Raja Comeback

Rabu, 09 September 2026 | 13:39

Punya 12 Pabrik Sawit, Legislator Nilai Sintang Cocok Jadi Basis Produksi B50

Rabu, 09 September 2026 | 13:29

Pakistan: Serangan Houthi ke Saudi Bisa Aktifkan Pakta Pertahanan Mekkah

Rabu, 09 September 2026 | 13:27

PISA 2025 Tak Banyak Bergerak, Indonesia Sedang Menormalisasi Krisis Pembelajaran

Rabu, 09 September 2026 | 13:02

Penyaluran B50 Tembus 3,4 Juta KL, 94 Persen SPBU Sudah Salurkan Biodiesel

Rabu, 09 September 2026 | 12:47

Tim SAR Diminta Maksimalkan Pencarian Lima Jurnalis Hilang Kontak di Anak Krakatau

Rabu, 09 September 2026 | 12:38

Selengkapnya