Pilih Naik Pesawat Ekonomi, Nginap Di Hotel Bintang Tiga

Lengser dari Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Muhammad Jasin dipercaya menjadi Inspektur Jenderal (Irjen) Kementerian Agama. KPK kerap menyorot kementerian ini karena mengelola dana setoran haji puluhan triliun yang rawan dikorupsi.

Kini, Jasin justru ditempatkan di kementerian ini. Apa saja yang dilakukan bekas wakil ketua KPK bidang pencegahan ini? Yuk kita intip.

Waktu telah menunjukkan pu­kul 4 sore. Pria berkopiah hitam itu masih sibuk membaca doku­men yang dibungkus map warna merah. “Saya sedang memeriksa laporan seluruh kegiatan di Ke­menag,” kata Jasin sambil me­nyandarkan badan ke kursi.

Setelah memeriksa laporan, tak ada pekerjaan yang harus dila­ku­kannya. Jasin pun bisa me­ning­galkan kantor. Menurut dia, pe­ker­jaan di Inspektorat Jenderal (Itjen) Kementerian Agama tak sepadat di KPK.

“Kalau sekarang paling lambat habis Maghrib sudah bisa pulang. Dulu (waktu di KPK) paling cepat habis Isya baru bisa pulang karena padatnya kegiatan,” kata Jasin yang mengenakan kemeja putih ini.

Pria kelahiran Blitar, 14 Juni 1958 ini lalu menuturkan proses dia dipilih menjadi Irjen Ke­men­terian Agama. Sebenarnya, sele­pas dari KPK, Jasin hanya ingin mengajar pencegahan korupsi.

Beberapa bulan lalu, Menteri Agama Suryadharma Ali meng­hu­bunginya. Ketua Umum Partai Persatuan Pembangunan (PPP) itu meminta Jasin menyerahkan data diri lengkap. “Karena dimin­ta saya langsung menyerahkan. Tapi saya tidak tahu akan di­gu­na­kan untuk apa profile itu,” katanya.

Setelah lewat beberapa bulan, Jasin baru tahu maksud dirinya diminta menyerahkan data diri. Rupanya dia bakal menjadi Ins­pektur Jenderal Kementerian Aga­ma menggantikan M Suparta.

Jasin pun tak menolak tawaran ini. Apalagi, dia tahu Kemen­te­rian Agama kerap mendapat ra­por merah lantaran rawan ko­rupsi. “Kami berniat mem­ber­an­tas korupsi di Kementerian Aga­ma,” katanya. Jumat sore, 3 Agustus lalu Jasin diambil sum­pah­nya sebagai Irjen yang baru.

Lulusan Universitas Brawi­jaya, Malang Jawa Timur sesum­bar akan menerapkan sistem pen­cegahan korupsi dan mengawal proyek-proyek di Kementerian Agama. Terutama proyek yang beranggaran besar.

“Prioritas kami di Direktorat Jenderal Bina Masyarakat Islam. Porsi anggarannya sangat besar, sampai 60 persen dari total ang­garan kementerian,” katanya.

Sebagai Irjen baru, Jasin akan me­nginisiasi program pe­nga­wasan dan berupaya me­ngurangi pemborosan anggaran. Ia pun membuka nomor handphone-nya untuk menampung laporan. Baik dari pegawai Kementerian mau­pun masyarakat berhubungan de­ngan pelayanan Kementerian.

Pengaduan dalam bentuk pesan pendek pun membanjiri hand­phone-nya. “Tentunya pengaduan yang masuk harus men­ca­n­tumkan identitas yang jelas agar tidak terjadi fitnah,” katanya.

Pengaduan yang masuk tak ser­ta merta diambil tindakan Tapi le­bih dulu dikroscek kebenarannya. “Bila benar akan kami tindak lan­juti secepatnya,” katanya.

Belum seumur jagung duduk sebagai Irjen, Jasin sudah menin­dak enam pegawai yang diduga terlihat kasus korupsi pengadaan dan pencetakan Al Quran. Kasus yang melibatkan anggota DPR Zulkarnaen Jabbar dan anaknya ini tengah diusut KPK.

“Dari enam orang itu, paling tinggi jabatannya di eselon dua dan bawahannya,” kata Jasin tanpa merinci nama dan jabatan mereka di Kementerian Agama.

Selain menjalankan program an­tikorupsi, Jasin juga me­nga­wasi kinerja pegawai Ke­men­te­rian Agama. Belum lama dia men­jatuhkan sanksi kepada 34 pegawai yang kedapatan bolos usai cuti Lebaran. Mereka tak ma­suk kerja tanpa alasan jelas.

Program lain yang digagasnya adalah penghematan anggaran. Program ini sudah dimulai di Inspektorat Jenderal. Ia me­mang­kas anggaran dinas luar kota da­lam rangka penghematan ke­uangan negara. Fasilitas-fasilitas untuk pejabat dikurangi.

“Naik pesawat ya kelas eko­nomi saja tak perlu kelas bisnis. Kalau menginap di hotel juga tak perlu yang bintang lima, cukup bin­tang empat. Bahkan sebaiknya bintang tiga,” kata ayah dua anak.

Jasin tak hanya sekadar mene­lurkan gagasan tapi sudah mem­beri contoh kepada bawahannya. “Saya sendiri kalau pergi dinas keluar kota selalu menggunakan pe­sawat kelas ekonomi. Padahal dalam anggaran mendapat jatah kelas bisnis. Bahkan hotel tempat menginap di luar kota maksimal kelas tiga,” bebernya.

Ia meminta daerah yang dikun­junginya tak perlu menyiapkan pe­nyambutan yang meriah. Bah­kan dia menolak menggunakan mo­bil yang disediakan peme­rin­tah daerah untuknya saat kunjungan.

“Saya menyewa sendiri mobil dari bandara atau ojek agar tidak memberatkan pegawai di dae­rah,” kata lulusan Master bidang Business Management dari Technological University of The Philippines, Manila ini.

Sebagai Irjen, Jasin mendapat sejumlah fasilitas. Salah satunya mobil dinas. Dalam aturan, Irjen mendapat jatah tiga mobil dinas. Namun ia hanya menggunakan satu mobil dinas yakni Toyota Camry keluaran tahun 2007. “Dua mobil dinas lainnya digu­nakan keperluan kantor yang bisa digunakan pegawainya,” kata peraih gelar doktor dari Adamson University, Manila, Filipina.

Jasin juga menolak fasilitas me­wah di kantornya. Kantor Ins­pektorat Jenderal Kementerian Agama terpisah terletak di Jalan Fatmawati Nomor 33A, Cipete, Jakarta Selatan.

Di sini terdapat dua gedung yang berdiri megah. Gedung se­be­lah kanan setinggi lima lantai me­rupakan bangunan baru. Ge­dung ini menjadi ruang kerja bagi staf Inspektorat. Sedangkan ge­dung sebelah kiri setinggi dua lan­tai dipakai sebagai ruang kerja Jasin.

Di teras gedung terlihat mobil di­nas Toyota Camry hitam yang sehari-hari dipakai Jasin. Masuk ke dalam gedung berhadapan de­ngan staf resepsionis yang me­nyapa ramah.

Setelah mengatakan telah mem­buat janji dengan Jasin kepa­da petugas resepsionis, Rakyat Merdeka diantar satpam ke ruang Irjen di sisi kanan gedung.  Me­ma­suki ruang kerja Irjen dari pin­tu selebar 1,5 meter terlihat rua­ngan luas berukuran 6x15 meter.

Di sisi kanan pintu masuk di­tempatkan meja kerja dan kursi un­tuk Irjen. Tumpukan buku ber­ukuran tebal dan Al Quran ditata rapi diatasnya. Di dinding bela­kang meja kerja ini dipasang foto Presiden SBY dan Wakil Presiden Boediono.

Lantai ruangan dilapisi karpet warna merah muda yang cukup empuk. Di depan meja kerja di­tem­patkan sofa warna merah lengkap dengan meja kaca.

Di pojok kiri ruangan juga di­tempatkan meja panjang lengkap dengan kursi. Dua lemari besar yang diletakkan menempel di dinding. Lemari ini untuk tempat penyimpanan berkas dan sejumlah pernak-pernik.

Menurut Jasin, ruang kerja yang ditempatinya adalah wari­san Irjen sebelumnya. Sebe­nar­nya, untuk Jasin sudah disiapkan ruang kerja baru. Ukurannya dua kali lipat dari ruangan kerjanya saat ini.

Namun dia ogah menempati ruang kerja baru itu. “Saya minta ruangan tersebut digunakan un­tuk rapat saja agar tidak mu­ba­zir,” katanya.

Takut Disadap, Ogah Kontak Samad Cs

Lama berkiprah di KPK telah memperkaya pengalaman M Jasin. Salah satunya pe­nga­la­man menangani perkara. Pe­ngalaman ini diterapkan di Ins­pektorat Jenderal Kementerian Agama.

“Setiap ada masalah saya selalu menggelar gelar perkara. Salah satunya saat menangani dugaan korupsi pengadaan Al Quran. Salah satu bentuk kepu­tusannya membebaskan enam orang dari jabatannya di Ke­menag,” katanya.

Menurut dia, Inspektorat segera melakukan penyelidikan internal setelah KPK mengusut kasus dugaan korupsi penga­daan dan pencetakan Al Quran. Hasilnya, enam pejabat dicopot dari jabatannya.

“Langkah ini diharapkan bisa menjadi efek jera buat pegawai lain untuk tidak melakukan hal serupa (korupsi),” katanya.

Ja­sin mengatakan, Ins­pek­to­rat bu­kanlah lembaga penegak hu­kum. Bila seorang pegawai ter­indikasi melakukan pelang­ga­ran, Itjen hanya bisa menin­dak sebatas kewenangannya. Mi­salnya, pencopotan dari jabatan.

Walaupun alumni KPK, Jasin ogah bertanya ke KPK me­nge­nai kasus pengadaan Al Quran. Pa­dahal, informasi dari KPK bisa memperkuat penyelidikan internal yang dilakukan Ins­pektorat.  “Saya tidak akan ber­tanya kasus itu ke pimpinan KPK karena melanggar kode etik. Selain itu, bilapun bertanya mereka juga tidak akan men­jawab,” katanya.

Namun di luar kasus, Jasin ma­sih menjaga hubungan de­ngan pimpinan KPK yang baru. Saat ini KPK dipimpin Abra­ham Samad, Bambang Wid­jo­janto, Busyro Muqoddas, Zul­karnain dan Adnan Pandu Praja. “Kami diskusi seperlun­ya saja melalui SMS. Kalau terlalu se­­ring bisa disadap nan­ti,” katanya.

Jasin mengaku masih men­jalin komunikasi intens dengan bekas koleganya di KPK, Chandra M Hamzah, Bibit Sa­mad Rianto dan Haryono Umar. Nama terakhir juga diberi posisi Inspektorat Jenderal setelah lepas dari KPK. Sama seperti Ja­sin. Haryono Irjen di Ke­menterian Pendidikan dan Ke­budayaan.

Bersihkan Citra Buruk, Pertahankan Predikat WTP

Inilah Misi Dari SDA Buat Jasin

Inilah alasan Menteri Agama Suryadharma Ali (SDA) me­milih M Jasin menjadi In­spek­tur Jenderal di Kementerian Aga­ma. Ia berharap Jasin bisa me­ngembalikan citra Kemen­terian Agama sebagai lembaga yang bersih.

“Masuknya M Ja­sin ini diha­rap­kan bisa me­ngembalikan citra Kemenag se­ba­gai institusi yang bersih dari perbuatan ter­cela. Kemenag ha­rus menjadi ikon antikorupsi,” kata Sur­yadharma saat melantik Jasin.

Suryadharma bercita-cita menjadikan Kemenag sebagai ikon lembaga pemerintah yang bersih dari korupsi. “Tetapi se­cara bertahap diminimalisir dulu. Korupsi atau pe­nyim­pa­ngan yang ada di Kemenag ha­rus segera diselesaikan. Pada ak­hirnya Kemenag akan men­jadi ikon,” jelasnya.

Menurut dia, Irjen yang ber­asal dari KPK itu harus me­nye­barkan virus yang baik, virus ke­disiplinan, virus pro­fe­sio­na­li­tas, dan virus integritas. “Itu ha­rus ditularkan ke lembaga-lembaga yang mungkin perlu perbaikan. Jadi jangan kita maunya ditempatkan di kantor yang tidak ada masalahnya, justru hadirnya KPK untuk menyelesaikan permasalahan yang ada,” katanya.

Ketua Umum PPP ini juga me­minta Jasin meningkatkan pe­ngawasan pengelolaan ke­uangan dan lainnya.  Misi lain­nya yang diamanatkan kepada Jasin adalah mempertahankan pre­dikat audit WTP (Wajar Tan­pa Pengecualian) yang telah diraih Kementerian Agama.

Jasin juga diminta ko­n­so­li­dasi internal dan meningkatkan auditor di Inspektorat Jenderal, baik dari segi jumlah maupun kualitas. [Harian Rakyat Merdeka]