Berita

presiden sby/ist

Semakin Terbukti, Pemerintahan SBY Gagal Melindungi Minoritas dan Menyuburkan Semangat Separatisme

RABU, 29 AGUSTUS 2012 | 08:25 WIB | LAPORAN: ALDI GULTOM

. Kasus Sampang, Madura, semakin menguatkan pendapat internasional bahwa pemerintah Indonesia atau pemerintahan SBY gagal melindungi minoritas dan dapat menyuburkan semangat separatisme.

"Kegagalan ini pernah diungkap dalam acara Universal Periodic Review di  PBB pada bulan Mei 2012 yang lalu dan disorot banyak negara sebagai negara intoleransi," kata Wakil Ketua Komisi I, Mayjen TNI (Purn) TB Hasanuddin, kepada Rakyat Merdeka Online beberapa saat lalu (Rabu, 29/8).

Menurut TB Hasanuddin, kasus Sampang pada 26 Agustus lalu itu semakin memojokan Indonesia di mata dunia. Pemerintah Indonesia pun semakin terbukti tidak mampu melindungi minoritas, baik minoritas agama, kepercayaan maupun etnik.


"Situasi ini tentu sangat menghawatirkan posisi politik luar negeri Indonesia," tegas TB Hasanuddin.

Bila situasi ini terus berlanjut, TB Hasanuddin mengingatkan bahwa tidak mustahil beberapa negara atau publik internasional percaya bahwa ada pembiaran terhadap minoritas. Ujung-ujungnya, dan ini tentu saja menjadi hal yang paling dikhawatirkan, adalah terjadi pembentukan opini publik atau opini internasional untuk mendukung semangat  sparatisme.

"Semoga pemerintah, dalam hal ini Presiden SBY benar-benar memahami situasi sulit ini, dan melakukan upaya-upaya komprehensif dengan menghentikan konflik yang terus berkembang dan tak terkendali . Hentikan diskriminasi dan lindungi warga negara, siapapun dia," demikian TB Hasnuddin. [ysa]

Populer

KSAD Maruli: Saya Minta Maaf dan Bertanggung Jawab

Jumat, 04 September 2026 | 20:28

Masa Jabatan Gibran Tinggal Hitungan Hari

Kamis, 03 September 2026 | 14:46

Muhadjir Terbitkan Surat Pengalihan Kuota Haji Usai Konsultasi ke Jokowi

Selasa, 01 September 2026 | 15:17

MAKI Puji Kerja Senyap Jampidsus Kuntadi Fokus Rampas Aset

Selasa, 01 September 2026 | 01:59

Advokat Pitra Romadoni Dipanggil Polres Bogor

Rabu, 09 September 2026 | 01:15

Purbaya Bantah Terima Suap untuk Pertahankan Pejabat Bea Cukai

Sabtu, 05 September 2026 | 16:59

Usai Dimaafkan Jusuf Hamka, KAKI Dorong Polri Buka Kembali Kasus NCD Unibank

Sabtu, 05 September 2026 | 19:53

UPDATE

Kasus Bansos, Kabulog Jateng hingga Pejabat Pemkab Brebes dan Jember Diperiksa KPK

Rabu, 09 September 2026 | 14:28

Purbaya Bakal Tarik Dana Daerah yang Mengendap Rp100 Triliun di Bank

Rabu, 09 September 2026 | 14:26

Rumah Digeledah, Direktur PT CMC Diperiksa KPK Hari Ini

Rabu, 09 September 2026 | 14:06

Rugikan Negara Rp35,7 Miliar, KPK Panggil Direktur PT Brantas Abipraya

Rabu, 09 September 2026 | 13:49

Kata Bonjopi, Persib si Raja Comeback

Rabu, 09 September 2026 | 13:39

Punya 12 Pabrik Sawit, Legislator Nilai Sintang Cocok Jadi Basis Produksi B50

Rabu, 09 September 2026 | 13:29

Pakistan: Serangan Houthi ke Saudi Bisa Aktifkan Pakta Pertahanan Mekkah

Rabu, 09 September 2026 | 13:27

PISA 2025 Tak Banyak Bergerak, Indonesia Sedang Menormalisasi Krisis Pembelajaran

Rabu, 09 September 2026 | 13:02

Penyaluran B50 Tembus 3,4 Juta KL, 94 Persen SPBU Sudah Salurkan Biodiesel

Rabu, 09 September 2026 | 12:47

Tim SAR Diminta Maksimalkan Pencarian Lima Jurnalis Hilang Kontak di Anak Krakatau

Rabu, 09 September 2026 | 12:38

Selengkapnya