Apindo: Pelambatan Ekonomi Global Kok Belum Diantisipasi

Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) meminta Presiden SBY memangkas belanja subsidi dan mendorong belanja infra­struktur untuk meningkatkan kapasitas ekonomi Indonesia.

Ketua Umum Apindo Sofjan Wanandi menilai, pernyataan Presiden da­lam retreat memba­has penge­lolaan perekonomian nasional 2013-2014 di Istana Bogor, Jumat  (24/8), tidak men­je­laskan secara detil rencana pe­merintah meng­hadapi pengaruh perlambatan ekonomi global pa­da ekonomi Indonesia.

Ia meminta pemerintah mem­pertegas kebijakan tidak popular apa yang siap diambil dengan me­nuangkan rencana tersebut ke dalam APBN tahun depan.

“Kami pengusaha sudah tidak percaya dengan pernyataan seperti itu. Semua pernyataan di Bogor kemarin hanya normatif kalau ti­dak terealisasi dalam angga­ran,” ujarnya di Jakarta, kemarin.

Bos Gemala Group ini menilai, rancangan APBN 2013 yang di­ajukan belum menun­jukkan ke­seriusan pemerintah untuk mem­bangun infrastruktur guna me­ningkatkan kapasitas pertum­buhan ekonomi Indonesia.

Ketidakseriusan tersebut di­tun­jukkan dari rencana anggaran be­lanja subsidi yang masih lebih besar dari anggaran disiapkan untuk belanja infrastruktur.

“Se­lama belanja subsidi masih lebih besar dari belanja infra­struktur, belum ada perbedaan apa-apa. Jangan karena mau pe­milihan umum pemerintah tun­da-tunda terus pengurangan be­lanja subsidi,” sentil Sofjan.

Sebelumnya, Menteri Koordi­nator Perekonomian Hatta Ra­jasa justru optimistis ekonomi Indo­ne­sia terus mengalami ke­majuan pesat, sehingga bisa menjadi ter­kuat nomor 10 di dunia pada 2025.

“Ekonomi Indonesia maju te­rus. Sekarang saja ekonomi kita termasuk terkuat nomor 15 di du­nia. Melihat kondisi tersebut pada 2025 bisa menjadi terkuat nomor 10,” kata Hatta, pekan lalu.

Dia menjelaskan, pada 2014 diprediksi kesejah­te­raan rakyat akan meningkat dengan penda­patan per kapita mencapai di atas 5.000 dolar AS

Dalam kunjungan kerjanya di Sumatera Selatan, Hatta akan mendukung penuh pro­gram pem­bangunan yang di­jalankan di provinsi berpenduduk lebih dari tujuh juta jiwa itu.

“Insya Allah, pada tahun men­­da­tang kita akan terus me­ning­kat­kan pembangunan terutama jalur kereta api ke pelabuhan Tan­jung Api-Api dan jalur kereta api gan­da (double track) dari Kabu­paten Lahat, Muara Enim hingga ke Lampung,” jelasnya.

Melalui program-program ter­sebut, lanjutnya, diharapkan bisa mendorong percepatan pemba­ngu­nan daerah terpencil di se­kitar kawasan proyek itu dan pada ak­hirnya bisa meningkat­kan ke­se­jahteraan masyarakat Sumsel secara umum

Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia men­dukung kebijakan tidak popular peme­rintah, termasuk pemang­kasan subsidi, jika dila­ku­kan un­tuk me­nyehatkan pere­konomian In­donesia.

Ketua Umum Kadin Indonesia Suryo Bambang Sulisto mendu­ga, kebi­jakan tidak popular yang dimak­sud Presiden SBY me­nyangkut masalah pengendalian anggaran subsidi.  [Harian Rakyat Merdeka]