Infrastruktur Gas Tak Dibangun, Negara Bakal Dirugikan Lagi

Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Jero Wacik mengklaim, jatah 40 persen gas untuk domestik dari Lapangan Tangguh, Papua, merupakan hasil kerja kerasnya.  

Pernyataan itu menanggapi kritikan DPR terhadap Kemen­terian ESDM yang hanya mem­berikan jatah 40 persen gas La­pangan Tangguh dari train 3 un­tuk dalam negeri dan sisanya akan diekspor ke Jepang.

“Saya sudah berjuang 10 bu­lan. Ini perjuangan mati-ma­tian dan sudah berhasil. Sekarang untuk train 3 akan diberikan 40 persen untuk domestik,” tegas Wa­cik saat halal bihalal di kan­tornya, kemarin.

Wacik yang mengenakan batik biru itu mengatakan, dari kontrak gas Tangguh yang lama, dalam negeri tidak kebagian karena 100 persen diekspor. Setelah dinego­siasi akhirnya dalam negeri ke­bagian pasokan gas dari La­pa­ngan Tangguh train 1 dan 2.

Sebab itu, dia mengaku bi­ngung dengan penolakan dan ri­but-ribut soal penjualan gas Ta­ngguh tersebut. “Dapatnya be­ra­pa harus syukuri, karena dulu kita hanya nol persen dan nggak ribut kok,” ucap Wacik dengan nada kesal.

Wakil Direktur ReforMiner Institute Komaidi Notonegoro me­nga­takan, pihak yang meri­butkan rencana ekspor gas La­pangan Tangguh train 3 dika­renakan tidak ingin kejadian se­perti train 1 dan train 2 terulang.

“Kalau yang lama kita tidak meributkan lagi karena sudah kontrak. Nah, sekarang kita ti­dak mau negara rugi lagi dan me­me­nuhi kebutuhan dalam negeri. Apalagi kita masih pu­nya ruang di sini,” katanya ke­pada Rakyat Merdeka, kemarin.

Komaidi mengatakan, kendala utama pemenuhan pa­sokan gas untuk domestik adalah infra­struktur. Menurutnya, selama ini pemerintah tidak melakukan pe­nambahan infra­struk­tur gas. Ji­ka itu tidak bisa dipe­nuhi, maka pa­sokan gas yang ada tidak bisa diserap. Akhirnya, gas untuk do­mestik kembali di­ekspor lagi.

“Padahal, sebe­lum­nya ada ren­cana untuk mela­ku­kan mo­ra­to­rium ekspor gas guna ke­pen­tingan dalam negeri,” tandasnya.

Kepala Dinas Hubungan Ke­masyarakatan dan Kelembagaan Badan Pelaksana Kegiatan Usa­ha Hulu Minyak dan Gas Bumi (BP Migas) A Rinto Pudyantoro me­ngatakan, pihaknya sudah me­menuhi kebutuhan pasokan gas untuk domestik, khususnya pe­menuhan gas alam cair (Li­que­fied Natural Gas/LNG).

Namun, kata dia, karena keter­ba­tasan terminal penerima (re­ceiving terminal) yang hanya ter­dapat di lepas pantai utara Ja­kar­ta, maka produksi LNG yang tak mampu diserap terpaksa di­kirim ke pasar spot untuk meng­hindari potensi kehilangan yang lebih be­sar. Jika dibiarkan akan ber­dampak pada penutupan sumur.

Misalnya, kebutuhan LNG un­tuk domestik tahun ini yang su­dah terpenuhi adalah untuk pab­rik pupuk PT Pupuk Iskandar Muda sebesar 8 kargo dan PT Nu­santara Regas yang mengelola Floating Storage Regasification Unit (FSRU) Teluk Jakarta.

Secara keseluruhan, menurut Rinto, alokasi gas untuk domestik saat ini terus mengalami pening­katan sejak tahun 2003 yang ha­nya sebesar 2,38 triliun kaki ku­bik, melonjak menjadi 20,52 triliun kaki kubik pada 2011.

Peningkatan terbesar adalah un­tuk alokasi industri dari hanya 0,1 triliun kaki kubik pada tahun 2003, meningkat tajam menjadi 10,18 triliun kaki kubik pada 2011. Sementara alokasi untuk kelis­trikan yang pada 2003 hanya 1,18 triliun kaki kubik, pada 2011 telah mencapai 7,01 triliun kaki kubik.

Saat ini terdapat sejumlah pro­yek gas yang memiliki potensi produksi cukup besar, namun jika tidak ada infrastruktur yang di­siapkan sesegera mungkin un­tuk menerima gas tersebut di do­mestik, maka komitmen BP Mi­gas untuk memenuhi kebutu­­han gas do­mestik menjadi ter­kendala.

Bahkan, kata dia, kebijakan Menteri Jero Wacik yang mem­berikan jatah 40 persen untuk domestik dari Lapangan Tangguh train 3 akan sulit dikirim jika ti­dak ada infrastruktur. Apa­lagi pengembangan infa­struk­tur gas dalam negeri tidak berjalan se­suai harapan. [Harian Rakyat Merdeka]