Berita

sultan hb x/ist

PAN Pastikan RUU Keistimewaan Yogya Tidak untuk Jegal Sultan HB X

SELASA, 28 AGUSTUS 2012 | 12:51 WIB | LAPORAN: RUSLAN TAMBAK

. RUU Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta hasil Pansus yang digodok Komisi II dan akan disahkan dalam Paripurna mendatang sama sekali tidak menjegal Sultan Hamengku Buwono X untuk aktif di Partai Golkar. Sebab, Sultan bisa tetap menjadi simpatisan partai politik.

"Seorang Sultan atau Raja memang diharapkan bisa mengayomi semua rakyat," kata Wakil Ketua Komisi II, Abdul Hakam Naja di gedung DPR, Senayan, Jakarta (Selasa, 28/8).

Salah satu poin dalam RUU ini memang terkait posisi Sultan. Dengan aturan ini, Sultan Hamengku Buwono X harus memilih dua pilihan; memilih jabatan gubernur atau melepaskan posisi di Golkar.


Hakam pun menegaskan bahwa RUU ini sama sekali tidak untuk membatasi Sultan, termasuk dalam Pilpres 2014. Sebab RUU ini tidak membahas hak politik seseorang.

"Dia bisa dipilih dan memilih, hanya saja tidak sebagai anggota partai. Jadi, ini tidak dalam tujuan untuk menjegal Sultan dalam Pilpres 2014," tegas Hakam, yang merupakan politisi Partai Amanat Nasional (PAN).

"Hak politiknya tidak berkurang, jadi bisa menjadi capres dan cawapres. Jadi, Sultan menjadi milik semua orang. Ini solusi yang baik bagi semua pihak, Sultan tidak menjadi bagian kekuatan politik tapi memiliki keseluruhan," demikian Sultan. [ysa]

Populer

KPK Harus Jemput Paksa Bos Rokok HS M Suryo

Minggu, 05 April 2026 | 09:04

Kapolri Diminta Turun Tangan terkait Kasus Temuan Senpi di Bekasi

Sabtu, 04 April 2026 | 02:17

Permohonan Pengosongan Rumah Anak Zulhas Diajukan ke PN Jaktim

Rabu, 01 April 2026 | 18:05

Oknum Guru Diduga Tilep Rp1,1 Miliar dengan Modus Tukar Uang Lebaran

Sabtu, 04 April 2026 | 02:23

4.661 PPPK di Pemkab Jepara Terancam PHK

Senin, 06 April 2026 | 05:31

Mengapa Kapal Pertamina Tidak Bisa Lewat Selat Hormuz?

Sabtu, 28 Maret 2026 | 02:59

Pelaku Penembakan Rombongan Tito Karnavian Diringkus

Jumat, 03 April 2026 | 19:59

UPDATE

Nasdem Ingatkan Ancaman El Nino dan Dampak Geopolitik ke Pangan Nasional

Selasa, 07 April 2026 | 14:17

Istana Kaji Wacana Potong Gaji Menteri, Belum ada Keputusan

Selasa, 07 April 2026 | 14:14

Pemerintah Genjot Biofuel untuk Redam Dampak Kenaikan Harga Pangan

Selasa, 07 April 2026 | 14:02

Benteng Etika Digital: Pemerintah Godok Dua Perpres untuk Jinakkan Risiko AI

Selasa, 07 April 2026 | 13:53

KPK Panggil Petinggi 5 Perusahaan Travel Haji

Selasa, 07 April 2026 | 13:34

Seruan Saiful Mujani Tak Digubris, Istana: Prabowo Fokus Agenda Strategis

Selasa, 07 April 2026 | 13:33

Monitoring Ketat Jadi Kunci WFH ASN Tetap Produktif

Selasa, 07 April 2026 | 13:21

Pemerintah Klaim Ketahanan Pangan Nasional Stabil hingga 11 Bulan ke Depan

Selasa, 07 April 2026 | 13:17

Jangan Adu Domba Rakyat dengan Pemerintah Soal BBM

Selasa, 07 April 2026 | 13:11

Kasus Suap Pemkab Bekasi: KPK Periksa Istri Ono Surono Sebagai Saksi

Selasa, 07 April 2026 | 13:08

Selengkapnya