Berita

presiden sby/ist

PDIP Sarankan Yusril Ihza Tidak Minta Maaf pada SBY

MINGGU, 26 AGUSTUS 2012 | 14:24 WIB | LAPORAN: RUSLAN TAMBAK

. Para pendukung Presiden SBY, termasuk juga politisi Demokrat, tidak perlu gusar atau reaksioner atas kicauan mantan Menteri Sekretaris Negara di periode pertama Presiden SBY, Yusril Ihza Mahendra, yang mengatakan bahwa SBY adalah presiden koruptor.

Sebab pernyataan Yusril tersebut sekedar reaksi dari hukum sebab-akibat. Sebab pertamanya adalah pernyataan Wakil Menteri Hukum dan HAM Denny Indrayanan yang mengatakan bahwa advokat pembela koruptor adalah koruptor.

"Kalau ditelisik cara dan logika berpikir Denny, maka cara dan logika berpikir Yusril hanya analoginya saja, namun statemen Yusril tersebut tidak secara substantif menuduh bahwa Presiden SBY adalah koruptor," kata anggota Komisi III dari Fraksi PDI Perjuangan, Ahmad Basarah, saat dihubungi beberapa saat lalu (Minggu, 26/8).


Menurut Basarah, pelajaran yang dapat dipetik dari masalah ini adalah hendaknya setiap orang, terutama para pejabat publik, mengedepankan etika dan tertib bicara dalam mengeluarkan pernyataan. Materi pembicaraan para pejabat publik itu hendaknya tidak keluar, apalagi bertentangan, dari koridor dan aturan hukum yang telah disepakati menjadi norma bersama.

"Menurut saya, Yusril tidak perlu minta maaf karena justru pernyataannya tersebut adalah early warning kepada  Presiden SBY untuk segera menertibkan pembantu-pembantunya agar ke depan lebih berhati-hati lagi dalam mengeluarkan pernyataan," beber Basarah.

Bahkan, ungkap Basarah, Presiden SBY sudah sepatutnya memberhentikan bawahannya yang sering membuat masalah dan mengganggu stabilitas pemerintahan. Dalam situasi negara yg rumit dan kompleks seperti sekarang ini, Presiden SBY memerlukan pembantu yang tidak saja memiliki kecerdasan intelektual, tetapi juga harus dilengkapi dengan kecerdasan dan kematangam emosional dalam memerintah.

"Menteri-menteri atau Wamen-wamen yang masih kelebihan energi emosinya sebaiknya di jadikan Duta Besar di negara-naga yang masih mengganggu kepentingan Indonesia di luar negeri saja agar mereka dapat melakukan uji nyalinya di sana daripada membuat keributan sesama saudara sebangsanya sendiri," demikian Basarah. [ysa]

Populer

KPK Harus Jemput Paksa Bos Rokok HS M Suryo

Minggu, 05 April 2026 | 09:04

Kapolri Diminta Turun Tangan terkait Kasus Temuan Senpi di Bekasi

Sabtu, 04 April 2026 | 02:17

Permohonan Pengosongan Rumah Anak Zulhas Diajukan ke PN Jaktim

Rabu, 01 April 2026 | 18:05

Oknum Guru Diduga Tilep Rp1,1 Miliar dengan Modus Tukar Uang Lebaran

Sabtu, 04 April 2026 | 02:23

4.661 PPPK di Pemkab Jepara Terancam PHK

Senin, 06 April 2026 | 05:31

Mengapa Kapal Pertamina Tidak Bisa Lewat Selat Hormuz?

Sabtu, 28 Maret 2026 | 02:59

Pelaku Penembakan Rombongan Tito Karnavian Diringkus

Jumat, 03 April 2026 | 19:59

UPDATE

Nasdem Ingatkan Ancaman El Nino dan Dampak Geopolitik ke Pangan Nasional

Selasa, 07 April 2026 | 14:17

Istana Kaji Wacana Potong Gaji Menteri, Belum ada Keputusan

Selasa, 07 April 2026 | 14:14

Pemerintah Genjot Biofuel untuk Redam Dampak Kenaikan Harga Pangan

Selasa, 07 April 2026 | 14:02

Benteng Etika Digital: Pemerintah Godok Dua Perpres untuk Jinakkan Risiko AI

Selasa, 07 April 2026 | 13:53

KPK Panggil Petinggi 5 Perusahaan Travel Haji

Selasa, 07 April 2026 | 13:34

Seruan Saiful Mujani Tak Digubris, Istana: Prabowo Fokus Agenda Strategis

Selasa, 07 April 2026 | 13:33

Monitoring Ketat Jadi Kunci WFH ASN Tetap Produktif

Selasa, 07 April 2026 | 13:21

Pemerintah Klaim Ketahanan Pangan Nasional Stabil hingga 11 Bulan ke Depan

Selasa, 07 April 2026 | 13:17

Jangan Adu Domba Rakyat dengan Pemerintah Soal BBM

Selasa, 07 April 2026 | 13:11

Kasus Suap Pemkab Bekasi: KPK Periksa Istri Ono Surono Sebagai Saksi

Selasa, 07 April 2026 | 13:08

Selengkapnya