Krisis Kedelai Terjadi Karena Lahan Penanaman Nyusut

Kementerian Pertanian (Kementan) optimis swasem­ba­da kedelai bisa tercapai pada 2014. Namun, pemerintah me­merlukan investasi sekitar Rp 6,8 triliun.

“Karena banyak petani pro­tes maka stakeholders mulai mem­perhatikan target swa­sem­bada kedelai,” ujar Direk­tur Aneka Kacang-kacangan dan Umbi-umbian Kementan Maman Suparman.

Ia menyayangkan krisis ke­delai terjadi karena lahan pe­nanaman kedelai yang me­nyu­sut. Padahal saat ini banyak se­kali area lahan yang bisa di­gu­nakan untuk menanam kedelai.

Menurutnya, potensi lahan untuk menanam kedelai masih terbuka lebar karena banyak la­han yang kosong, kurang le­bih ada 750 ribu hektar. Lahan ke­ring 500 ribu hektar serta lahan perkebunan. Sebenarnya peluang untuk perluasan area sudah ada.

Maman mengatakan, kede­lai dalam negeri mempunyai da­ya tarik tersendiri, mulai da­ri rasanya yang khas dan bu­kan produk transgenik.

“Kedelai dalam negeri itu ra­sa­nya lebih enak karena ka­dar ren­demennya lebih tinggi. Se­lain itu risiko terkena pe­nya­kit pun lebih rendah karena bu­kan produk transgenik,” cetusnya.

Tak hanya itu, lanjut Ma­man, panen kedelai dalam ne­geri bisa lebih cepat. Kedelai luar negeri panennya setiap 6 bulan sekali, sedangkan ke­de­lai dalam negeri setiap 3 bulan se­kali. Meski begitu, kualitas ke­delai dalam negeri masih ku­rang bagus dan bentuknya yang kecil-kecil.

Terkait peran Bulog untuk men­jaga kestabilan dari komo­ditas kedelai, menurut Ma­man, peran itu sangat penting un­tuk menjaga harga kedelai tidak jatuh.

“Kedelai itu kalau panen selalu harganya jatuh ditingkat petani, tetapi ditingkat eceran har­ganya tetap stabil. Ma­ka­nya perlu peran Bulog untuk men­jadi penyangga. Jika suatu saat harga jatuh maka di ting­kat petani ada intervensi Bulog dengan pembelian harga po­kok,” tukasnya.

Untuk itu, guna mendukung program swasembada kedelai pada 2014, diperlukan inves­tasi sebesar Rp 6,8 triliun. Di si­si lain, perlu juga peran swas­ta guna mendukung swa­sembada itu.

Pengamat ekonomi Hendri Saparini menyatakan, Indo­ne­sia sulit untuk mewujudkan ke­tahanan dan kedaulatan pa­ngan karena kebijakannya tidak saling terkait.

Dia mengatakan, Indonesia me­nargetkan mewujudkan ketahanan pangan, tapi di sisi lain lebih mengutamakan impor daripada produksi pangan dalam negeri. [Harian Rakyat Merdeka]