Kontribusi BUMN Kok Belum Dikelola Optimal

Pengelolaan Badan Usa­ha Milik Negara (BUMN) yang belum maksimal mem­buat ekspansinya untuk men­jadi pemain global pem­ba­ngunan dan pertumbuhan eko­nomi sulit diharapkan. Bahkan, BUMN di dalam negeri masih sulit bersaing dengan peru­sahaan asal China, Malaysia, atau Brazil.

“Pekerjaan rumah yang kru­sial bagi pengelolaan BUMN yakni melakukan efisiensi ekstrim bagi BUMN yang hanya membebani potensi penerimaan negara,” ujar pe­ngamat ekonomi Universitas Indonesia (UI) Rizal Edi Halim.

Menurutnya, keinginan peme­rintah kerap menim­bulkan ketidakjelasan arah kebijakan BUMN itu sendiri. Menurutnya, ambiguitas ini bisa ditemui pada dorongan untuk menghasilkan laba layaknya Perseroan Terbatas (PT) dan perintah untuk melayani kebutuhan publik (Public Service Obligation). Akibatnya, itu menyebabkan pengelolaan atau manajemen BUMN yang berorientasi jangka pendek.

Rizal mengatakan, kedua mo­del ini merupakan tembok ba­ja bagi governance BUMN, tran­sparansi yang rendah, model rekruitmen yang buruk dan evaluasi kinerja yang abu-abu.

“Tindakan manajemen yang tidak terkontrol oleh peme­gang saham kerap kali terjadi pa­da aktivitas BUMN di Indo­nesia seperti pengelolaan pajak, persediaan pangan dan pe­ngalihan lahan milik negara,” jelasnya.

Rizal menyatakan, kontri­busi BUMN hingga saat ini belum dikelola secara optimal. Tidak efisiennya pengelolaan BUMN me­rupakan salah satu faktor yang patut diduga men­jadi ala­san tidak opti­malnya penge­lo­laan perusahaan pelat merah itu.

Ia mencontohkan, pajak BUMN hanya menyumbang 13 persen dalam total pene­ri­maan pajak dan dividen hanya berkontribusi 9 persen ter­ha­dap total Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP).

Rizal menambahkan, yang lebih fantastis adalah rasio divi­den (PNBP) terhadap pe­ne­rimaan 2011 hanya sebesar 2,4 persen. Stagnansi peneri­maan dividen terhadap pos­tur pene­rimaan negara juga dapat dilihat selama 2005-2011 yang hanya berkon­tribusi di rentang 2,6 persen hingga 3,4 persen.

Padahal aset BUMN hingga 2011 mencapai Rp 3.000 triliun dengan 140 BUMN di mana 18 di antaranya telah ter­ca­tat di Bursa Efek Indo­nesia (BEI) dengan kapitalisasi pasar 23 persen di tahun 2011.

“Data ini menunjukkan betapa tidak bergeraknya BUMN di tengah momentum pertumbuhan ekonomi yang kondusif dalam 2-3 tahun terakhir,” paparnya.  [Harian Rakyat Merdeka]