Berita

PILKADA JAKARTA

MPR RI: Isu SARA Harus Dihentikan, Jangan Dikapitalisasi

JUMAT, 24 AGUSTUS 2012 | 20:59 WIB | LAPORAN: TEGUH SANTOSA

UUD 1945 dengan jelas menegaskan tidak ada lagi kategori primordial dalam kewarganegaraan kita. Dengan demikian, semua pihak diimbau untuk mawas diri dan kembali ke semangat dalam menyikapi video "Coboy China Pimpin Jakarta" yang bersemangat primordial di tengah suasana pemilihan gubernur DKI Jakarta.

Imbauan itu disampaikan Wakil Ketua MPR RI Hajriyanto Y. Thohari dalam perbincangan dengan Rakyat Merdeka Online. Jumat malam (24/8).

Hajriyanto mengingatkan, konstitusi Indonesia sudah mereformasi doktrin kewarganegaraan sehingga menjadi sangat terbuka, demokratis dan egaliter demi untuk mengakhiri diskriminasi politik terhadap kelompok yang dulu disebut sebagai “warga negara keturunan” terutama Cina, Arab, India, Eropa, dan lain sebagainya.

"Adalah sangat ironis ketika UUD 1945 sudah menghapus kata 'Indonesia Asli' sebagai syarat menjadi calon presiden dan calon wakil presiden RI dalam pasal 6 UUD 1945, dan akhirnya diikuti dengan jabatan-jabatan politik lainnya seperti gubernur, bupati, dan lain sebagainya, kini malah muncul  video SARA dalam momentum kampanye pilgub Jakarta," ujar Hajriyanto.

Dia meminta agar semua pihak mengakhiri polemik tentang video SARA itu dengan segera. Semua pihak, dalam hal ini masing-masing kandidat dan para pendukungnya, sebaiknya tidak terlalu bernafsu mengeksploitasi isu SARA dan kasus video SARA ini untuk kampanye hitam.

"Pengedar video SARA adalah salah. Tetapi mereka yang melakukan kapitalisasi terhadap peredaran video itu untuk kepentingan strategi dan taktik politiknya juga lebih salah lagi. Masak, biar tampak didzalimi lalu mendramatisasi video SARA itu secara berlebihan dengan mengkapitalisasinya," kata dia lagi.

"Asal tahu saja, membalas yang salah dengan cara yang salah adalah salah. Manusia bisa salah, tetapi janganlah melantur-lantur dalam kesalahan yang sama secara terus menerus," demikian Hajriyanto. [guh]

Populer

Panglima TNI Bantah Seskab Teddy Diperiksa Polisi Militer

Sabtu, 07 November 2026 | 09:32

Upaya Makar Geng Solo

Sabtu, 07 November 2026 | 05:07

Jokowi Sumber Masalah Bangsa

Minggu, 08 November 2026 | 08:43

Kapolri Suyudi Berpeluang dapat Serangan Balik

Jumat, 06 November 2026 | 04:27

Grace Natalie Ditantang Pilih PSI atau Komisaris BUMN

Senin, 09 November 2026 | 23:02

Fahd A Rafiq Akui Dimintai Uang Rp70 Miliar, Sebut Dana Talangan Muktamar NU

Selasa, 10 November 2026 | 20:53

Dituntut Ketegasan Danantara soal Dugaan Rangkap Jabatan Grace Natalie

Sabtu, 14 November 2026 | 20:04

UPDATE

Menolak Kursi Bagi Penjaga Hutan

Senin, 16 November 2026 | 22:32

BNI Perluas Pembiayaan Ekosistem Perumahan Mendukung Program 3 Juta Rumah

Senin, 16 November 2026 | 22:22

Anak Buah Anwar Sadad Bungkam saat Digiring ke Mobil Tahanan KPK

Senin, 16 November 2026 | 22:10

PTPN IV PalmCo Hadir Dukung Pembangunan Asrama Santri di Aceh Selatan

Senin, 16 November 2026 | 22:08

KPEI-BEI Integrasikan Sistem Repo, Transaksi Perdana Capai Rp179 Miliar

Senin, 16 November 2026 | 21:45

Peradi Profesional Perkuat Kerja Sama dengan Yayasan Tarumanagara

Senin, 16 November 2026 | 21:38

Mantan Wakil Ketua DPRD Jatim Anwar Sadad Terima Suap Dana Hibah, Segini Besarnya

Senin, 16 November 2026 | 21:02

Transaksi DNDF KPEI Melonjak 202 Persen, Nilainya Tembus 7,41 Miliar Dolar AS

Senin, 16 November 2026 | 20:45

KAHMI Jateng Dorong Energi Terbarukan untuk Wujudkan Kedaulatan

Senin, 16 November 2026 | 20:39

Kapal Diperiksa, Truk Dibatasi: Nasib Logistik di Musim Nataru

Senin, 16 November 2026 | 20:28

Selengkapnya