Kementan Tidak Bisa Picu Produksi Pangan Nasional

DPR menyayangkan lonjakan alokasi anggaran Kementerian Per­tanian (Kementan) yang men­capai 600 persen dalam kurun wak­tu enam tahun (2005-2011) tidak bisa memacu peningkatan produksi pangan nasional.

“Bayangkan anggaran Kemen­tan (2005) Rp 5,335 triliun dan pada 2011 menjadi Rp 36,664 triliun,” ujar anggota Komisi XI DPR Sadar Subagyo.

Sayangnya, dengan dana se­gitu, produksi untuk padi dari ta­hun 2005-2011 hanya 21,4 per­sen, peningkatan produksi jagung 40,76 persen, ubi kayu 24,26 persen, ubi jalar 18,05 persen dan kedelai 4,38 persen.

Dengan tingkat produksi yang hanya segitu itu, wajar saja apa­bila sekarang terjadi kelangkaan pangan seperti kedelai yang terus menerus harus diimpor.

Anggaran tersebut, lanjut Sadar, dialokasikan ke dalam tiga pos yakni anggaran kementerian, subsidi pupuk dan subsidi benih. Dalam kurun waktu yang sama  presentase peningkatannya 567 persen untuk anggaran Kemen­tan, 644 persen untuk subsidi pupuk.

Anggota Fraksi Partai Gerindra ini juga mengungkapkan, dari alokasi anggaran untuk Ke­men­tan yang terus melonjak itu, se­telah dikaji lebih jauh ternyata tidak berdampak signifikan ter­hadap peningkatan produksi pangan nasional.

Padahal tingkat produktivitas berbagai tanaman pangan itu seharusnya bisa lebih tinggi lagi sehingga target swasembada pa­ngan bangsa bisa segera terwujud.

Selain itu kata dia, berdasarkan data-data yang diolah dari sumber resmi Badan Pusat Statistik (BPS) dan Kementerian Ke­ua­ngan, terjadi kekacauan data luas panen padi di berbagai daerah.

Ia mencontohkan, luas panen padi untuk Jawa Barat yang pada 2005 seluas 1.894.796 hektar dan terus menurun setiap tahunnya, tetapi pada 2011 justru luas panen padi di provinsi itu menjadi 1.964.457 hektar atau ada pen­cetakan sawah-sawah baru hingga seluas 69.661 hektar.

“Bagaimana mungkin ada penambahan luasan lahan panen padi baru hingga puluhan ribu hektar di Jawa Barat, sementara faktanya di sentra-sentra padi banyak terjadi alih fungsi lahan,” ungkap Sadar.

Menurutnya, apabila pemerin­ta­han benar-benar punya kepe­du­lian terhadap peningkatan pro­duk­tivitas pangan untuk rakyat, sebaiknya dibentuk saja lembaga yang khusus menangani masalah pangan.

Saat ini, kata Sadar, Kementan tidak ubahnya seperti kemen­terian bercocok tanam karena berbagai aspek yang terkait langsung dengan produk dan produktivitas pangan tersebar di berbagai sektor lainnya.  [Harian Rakyat Merdeka]