Berita

Budi Kuswanto: Laporan 'Korupsi Solo' ke KPK Pakai Data BPK

RABU, 22 AGUSTUS 2012 | 10:52 WIB | LAPORAN: TEGUH SANTOSA

Entah apa sebabnya, sampai kini informasi mengenai berbagai kasus dugaan korupsi di jajaran Pemerintah Solo hilang tanpa jejak bagaikan menguap.

Padahal informasi yang dikirimkan LBH Mega Bintang ke Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) itu berdasarkan laporan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). Selain itu, LBH Mega Bintang juga meng-underline rekomendasi BPK agar kasus itu ditindaklanjuti.

Menurut Ketua LBH Mega Bintang Budi Kuswanto, petugas KPK sempat 'turun' ke Solo untuk menindaklanjuti laporan mereka. Tetapi setelah itu tidak terdengar lagi kabar beritanya.

"Hasilnya kami belum tahu," ujar Budi Kuswanto yang dihubungi Rakyat Merdeka Online Rabu pagi (22/8).

Dia juga mengatakan bahwa dalam laporan tersebut pihaknya tidak menunjuk hidung siapapun sebagai pelaku korupsi.

"Kami tidak menunjuk si A atau si B. Tetapi secara umum terkait penyelenggaraan yang patut diduga koruptif," demikian Budi Kuswanto.

Joko Widodo dan pasangannya, FX Hadi Rudyatmo mulai memimpin Solo pada tahun 2005. Dalam kampanye mereka menggunakan slogan "Bersih dan Bermartabat, Berseri tanpa Korupsi". Kasus-kasus yang dilaporkan LBH Mega Bintang itu terjadi pada masa pemerintahan Jokowi dan FX Hadi. [guh]

Populer

Jokowi Layak Digelari Lambe Turah

Senin, 16 Februari 2026 | 12:00

Roy Suryo Cs di Atas Angin terkait Kasus Ijazah Jokowi

Rabu, 18 Februari 2026 | 12:12

Jokowi Makin Terpojok secara Politik

Minggu, 15 Februari 2026 | 06:59

Lima BPD Berebut Jadi Tuan Rumah Munas BPP HIPMI XVIII

Minggu, 15 Februari 2026 | 12:17

Kasihan Banyak Tokoh Senior Ditipu Jokowi

Rabu, 18 Februari 2026 | 14:19

Aneh Sekali! Legalisir Ijazah Jokowi Tanpa Tanggal, Bulan, dan Tahun

Jumat, 13 Februari 2026 | 02:07

Partai Politik Mulai Meninggalkan Jokowi

Selasa, 17 Februari 2026 | 13:05

UPDATE

Alpriado Osmond Mangkir, Sidang Mediasi di PN Tangerang Ditunda

Senin, 23 Februari 2026 | 16:17

Dasco Minta Impor 105 Ribu Mobil Pikap dari India Ditunda

Senin, 23 Februari 2026 | 16:08

Tiongkok Desak AS Batalkan Tarif Trump Usai Putusan MA

Senin, 23 Februari 2026 | 16:02

SBY Beri Wejangan Geopolitik ke Peserta Pendidikan Lemhannas

Senin, 23 Februari 2026 | 15:55

Subsidi untuk Pertamina dan PLN Senilai Rp27 Triliun Segera Cair

Senin, 23 Februari 2026 | 15:53

Putaran Ketiga Perundingan Nuklir Iran-AS Bakal Digelar 26 Februari di Jenewa

Senin, 23 Februari 2026 | 15:42

KPK Buka Peluang Panggil OSO Terkait Fasilitas Jet Pribadi Menag

Senin, 23 Februari 2026 | 15:38

Perjanjian Dagang RI-AS Jangan Korbankan Kedaulatan Data

Senin, 23 Februari 2026 | 15:24

Palguna Diadukan ke MKMK, DPR: Semua Pejabat Bisa Diawasi

Senin, 23 Februari 2026 | 15:24

Polisi Amankan 28 Orang Lewat Operasi Gakkum di Yahukimo

Senin, 23 Februari 2026 | 15:23

Selengkapnya