Berita

ilustrasi

Bisnis

Pemerintah Mau Antisipasi Naik Turunnya Harga Sembako

Operasi Pasar Harus Tetap Jalan Awasi Pesta Tahunan Spekulan
SELASA, 21 AGUSTUS 2012 | 07:27 WIB

Saat Lebaran harga kebutuhan bahan pokok selalu mengalami kenaikan yang berkisar 5-20 persen. Untuk membuat harga kembali normal, pemerintah diminta terus melakukan operasi pasar pasca Lebaran.

Berdasarkan pantauan di tingkat eceran dan pasar tradi­sional, beberapa komoditas sem­bako seperti gula pasir, minyak goreng, daging ayam dan telur ayam selalu mengalami kenaikan dengan persentase bervariasi.

Dirjen Perdagangan Dalam Negeri Kementerian Perda­ga­ngan (Kemendag) Gunaryo me­nga­ku, saat Lebaran memang ter­jadi permintaan yang meningkat ta­jam. Apalagi keluarga di In­donesia ingin ada semua jenis makanan saat Lebaran.

“Seberapa besar bahan yang disediakan oleh pemerintah akan diserap pasar karena permintaan yang sangat tinggi bila dibanding dengan hari biasa,” katanya.

Seiring dengan itu, pihaknya akan melakukan antisipasi ke­mung­kinan lonjakan permintaan. Dia mengatakan, tahun ini per­min­taan mulai naik pas H-6. Na­mun, yang kita takutkan adalah di DKI. Biasanya H-6 banyak pe­dagang yang sudah pulang kam­pung, ini membuat permintaan masyarakat tidak bisa dipenuhi.

Menurut Gunaryo, untuk me­ngan­tisipasi itu, pemerintah su­dah melakukan kesepakatan de­ngan para pedagang DKI untuk bisa memenuhi kebutuhan per­min­taan. Misalnya, membuat kesepakatan dengan pedagang daging agar memenuhi kebutu­han masyarakat. Hal yang sama un­tuk daging aman dan telur ayam. Pasokannya juga akan aman. “Operasi pasar juga akan tetap terus berlanjut,” jelasnya.

Wakil Ketua Komisi IV DPR Herman Khaeron menyatakan, mes­ki kenaikan harga bahan po­kok merupakan hal yang biasa saat hari raya, dikhawatirkan ke­naikan tersebut bukan karena prin­sip ekonomi pasokan dan per­mintaan, tetapi permainan para spekulan.

“Indikasinya mudah saja, silakan tanya pedagang eceran di pasar-pasar. Kalau mereka mengeluh dengan kenaikan harga-harga berarti spekulan ber­main. Tetapi kalau kenaikan ter­sebut hanya membuat kon­sumen yang merasakannya, berarti yang terjadi adalah pesta tahunan para pedagang eceran,” jelas Herman.

Untuk itu, Herman meminta peme­rintah turun tangan menga­tasi kenaikan harga bahan pokok. Menurutnya, Indonesia bukan negara liberalis kapitalis, tetapi ekonomi Indonesia didasarkan pada Pancasila, di mana negara me­miliki kewajiban untuk men­jamin stabilisasi harga-harga, uta­manya harga sembako.

“Jika cadangan pangan cukup dan dikuasai negara sudah pasti akan mengerem permainan para spekulan dan harapan rakyat akan ketersediaan pangan dengan harga yang stabil bisa diwu­jud­kan,” cetus anggota Fraksi Partai Demokrat itu.

Guru Besar Fakultas Ekonomi Universitas Brawijaya Ahmad Erani Yustika mengatakan, pro­blem kenaikan harga saat hari raya merupakan permasalahan kla­sik. Hingga saat ini tidak pernah bisa diselesaikan oleh pemerintah. Seharusnya, peme­rintah bisa menangani permasa­lahan ini, agar tidak terus terjadi setiap tahunnya.

Menurutnya, masalah dari ca­rut marutnya harga ada tiga hal. Pertama, Indonesia harus mengu­rangi ketergantungan terhadap impor. Kedua, liberalisasi sektor pertanian itu harus dikurangi, dengan itulah orang mau masuk ke sektor pertanian lagi. Ketiga, penyangga seperti Bulog kewe­nangannya mesti diperluas.

“Saya kira jika ketiga hal tersebut bisa dilakukan oleh pemerintah, maka kenaikan harga bisa ditekan. Perlu juga dilakukan operasi pasar untuk mengawasi naik turunnya harga pasca Lebaran,” cetusnya kepada Rakyat Merdeka.

Dikatakan Erani, hampir semua komoditas penting pangan Indo­nesia bergantung pada im­por. Seperti jagung, kedelai, da­ging, dan beras. “Karena impor ma­ka kita sangat bergantung ke­pada harga internasional. Terlebih jika permintaan pasar domestik naik, maka harga di pasar akan ikutan naik,” jelasnya. [HARIAN RAKYAT MERDEKA]


Populer

Kajian Online Minta Maaf ke SBY dan Demokrat

Senin, 05 Januari 2026 | 16:47

Prabowo Hampir Pasti Pilih AHY, Bukan Gibran

Minggu, 04 Januari 2026 | 06:13

KPK Panggil Sekretaris Camat hingga Direktur Perusahaan dalam Kasus OTT Bupati Bekasi

Rabu, 14 Januari 2026 | 12:09

Menanti Nyali KPK Panggil Jokowi di Kasus Kuota Haji

Minggu, 11 Januari 2026 | 08:46

Taktik Pecah Belah Jokowi Tak akan Berhasil

Sabtu, 10 Januari 2026 | 06:39

Pendukung Jokowi Kaget Dipolisikan Demokrat

Rabu, 07 Januari 2026 | 13:00

Penculikan Maduro Libatkan 32 Pesawat Buatan Indonesia

Selasa, 06 Januari 2026 | 13:15

UPDATE

Keterlambatan Klarifikasi Eggi Sudjana Memicu Fitnah Publik

Kamis, 15 Januari 2026 | 02:10

DPRD DKI Sahkan Dua Ranperda

Kamis, 15 Januari 2026 | 02:05

Tak Ada Kompromi dengan Jokowi Sebelum Ijazah Palsu Terbongkar

Kamis, 15 Januari 2026 | 01:37

Pernyataan Oegroseno soal Ijazah Jokowi Bukan Keterangan Sembarangan

Kamis, 15 Januari 2026 | 01:22

Bongkar Tiang Monorel

Kamis, 15 Januari 2026 | 01:00

Gus Yaqut, dari Sinar Gemilang hingga Berlabel Tersangka

Kamis, 15 Januari 2026 | 00:44

IPC Terminal Peti Kemas Bukukan Kinerja 3,6 Juta TEUs

Kamis, 15 Januari 2026 | 00:34

Jokowi vs Anies: Operasi Pengalihan Isu, Politik Penghancuran Karakter, dan Kebuntuan Narasi Ijazah

Kamis, 15 Januari 2026 | 00:03

Eggi Sudjana dan Jokowi Saling Puji Hebat

Rabu, 14 Januari 2026 | 23:41

Ketidakpastian Hukum di Sektor Energi Jadi Ancaman Nyata bagi Keuangan Negara

Rabu, 14 Januari 2026 | 23:39

Selengkapnya