Menteri ESDM: Banyak PNS Yang Nyolong Pake Premium

Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Jero Wacik mengaku program penghematan bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi tidak berjalan maksimal.

Wacik mengatakan, anggaran subsidi energi dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) sudah terlalu besar ka­rena mencapai Rp 300 triliun (BBM dan listrik).

“Besaran anggaran subsidi ter­­se­but sangat membebani APBN dan mengganggu angga­ran lain­nya, terutama infra­struk­tur,” katanya di Jakarta, kemarin.

Karena itu, pemerintah terus berusaha menurunkan anggaran tersebut melalui penghematan. Tapi kenyataannya kebijakan ter­sebut efeknya tidak besar dan ber­jalan lambat. Penghe­ma­tan­nya juga tidak besar, maksimal 3 juta kiloliter dan tidak begitu ber­dampak pada anggaran subsidi. Apalagi mengajak masyarakat untuk berhemat tidak mudah.

“Sekarang saja masih banyak PNS (pegawai negeri sipil) yang masih nyolong-nyolong meng­gu­nakan premium, padahal sudah ti­dak boleh gunakan itu,” cetusnya.

Menurut Wacik, satu-satunya cara yang tepat untuk mengu­rangi subsidi energi dengan menaikkan harga BBM dan tarif dasar listrik (TDL). Meskipun sering ditolak oleh DPR, tahun depan peme­rin­tah tetap akan mengusulkan wa­cana tersebut.

Saat ditanya, wacana ini sudah di­usulkan pemerintah berulang-ulang tapi tidak pernah terea­li­sasi, Wacik mengaku semua itu karena pemerintah tidak bisa me­naikkan sepihak dan harus ber­koordinasi dengan DPR. “Kita akan coba usulkan lagi ke DPR. Kalau tidak, subsidi kita akan membengkak. Semua pem­ba­ngu­nan akan terhambat,” tegasnya.

Menurut Wacik, kenaikannya akan dilakukan secara bertahap, tidak sekaligus. Hal itu untuk me­ngurangi beban masyarakat. Mi­salnya, kenaikan TDL akan di­lakukan per kuartal, sehingga mas­yarakat tidak merasakannya.

Kebijakan lainnya dengan me­ningkatkan penggunaan ener­gi baru dan terbarukan, seperti pa­nas bumi dan biomassa.

Dalam pidato kenegaraannya, Presiden Susilo Bambang Yu­dho­yono (SBY) juga mengaku, pe­merintah terus memikirkan ca­ra untuk menekan jumlah subsidi BBM yang membengkak.

“Kita juga terus memantau per­gerakan dan tingginya harga mi­nyak dunia. Tujuannya pasti, agar subsidi BBM tidak terus mem­bengkak dan kita dapat mela­kukan langkah-langkah antisipasi,” kata SBY di Gedung DPR, kemarin.

Dikatakan SBY, pemerintah te­rus berupaya menyehatkan sub­sidi BBM melalui pemba­ta­san dan penghematan agar beban APBN dapat dikurangi secara ber­tahap. Dengan cara itu, alo­kasi subsidi BBM dapat digu­nakan untuk peningkatan pem­bangunan infrastruktur.

Anggota Komisi XI DPR Ma­rua­rar Sirait mengatakan, pe­me­rintah tidak perlu menaikkan har­ga BBM dan TDL untuk mengan­tisipasi lonjakan anggaran subsidi dalam APBN. Yang harus dilaku­kan pemerintah adalah mening­katkan peneriman negara dan me­lakukan efisensi penggu­naan ang­garan yang tidak penting.

Menurut politisi PDIP itu, yang bisa dilakukan pemerintah untuk meningkatkan penerimaan nega­ra adalah meningkatkan pajak dari hasil tambang atau sumber daya alam.

“Pemerintah bisa naikkan pa­jak batubara dan menerapkan bea keluar buat hasil tambang. Jika ini bisa dilakukan maksimal pe­nerimaan negara akan bertam­bah,” katanya, kemarin.

Apalagi sektor pertambangan keuntungan sangat besar. Selain itu, Ditjen Pajak juga harus bisa meningkatkan penerimaan ne­gara dari sektor pajak.

Maruarar berpendapat, me­naik­kan harga BBM dan TDL ha­nya menambah beban masya­rakat. Karena itu, pemerintah ha­rus kreatif mencari penerimaan tambahan.

Untuk diketahui, Kementerian Keuangan memprediksi total rea­lisasi subsidi energi (BBM dan TDL) hingga akhir tahun men­capai 151,2 persen dari anggaran yang ditetapkan Rp 202,4 triliun atau tembus hingga Rp 305,9 triliun, dengan realisasi semester I-2012 sebesar Rp 124,4 triliun dan per­kiraan realisasi semester II-2012 mencapai Rp 181,5 triliun. [Harian Rakyat Merdeka]