Pemerintah Bentuk Tim Penanganan Konflik Lahan

Penyelesaian konflik lahan harus memadukan antara pendekatan hukum dengan penyelesaian sosial budaya. Itu agar rasa keadilan dapat semakin dipenuhi.

Begitu disampaikan Presiden SBY dalam pidato kenegaraannya dalam Paripurna DPR, di gedung DPR/MPR, Senayan, Jakarta (Kamis, 16/8).

"Kita tidak ingin akibat dari konflik lahan kemudian menimbulkan aksi-aksi kekerasan dan tindakan main hakim sendiri," ucap SBY.

Untuk itu pemerintah, katanya, telah membentuk tim terpadu yang terdiri dari Badan Pertanahan Nasional (BPN), Kepolisian, dan instansi terkait.

"Tim ini saya beri tugas untuk mencari solusi yang terbaik, agar rakyat mendapatkan hak-haknya atas tanah, seraya tetap menjunjung tinggi dan menegakkan pranata hukum (rule of law)," demikian SBY.[dem]