Perumnas Genjot Proyek 100.000 Unit Rumah

Menjelang pergantian direksi pada Oktober, Direktur Utama Perum Perumnas Himawan Arief Sugoto terus memoles kinerja perusahaan dengan menargetkan proyek pembangunan sebanyak 100.000 unit rumah per tahun sampai 2013.

Program ini sekaligus mem­perkuat transformasi kedua bagi Badan Usaha Milik Negara (BUMN) ini dengan stakeholder lain. Peningkatan peran Perum­nas ini bertujuan untuk menekan angka pertumbuhan backlog (ke­kurangan rumah) hunian yang setiap tahun naik.

“Dibutuhkan political will pe­merintah untuk meng­gerakan sektor perumahan buat masya­rakat kecil. Jika itu ada, Perum­nas bisa bangun rumah seharga Rp 70 juta dengan kuali­tas ba­gus,” um­bar Himawan di acara buka bersama dengan me­dia massa di Jakarta, Jumat (10/8).

Perumnas mengaku, mem­butuhkan suntikan dana dari pe­merintah guna memperkuat cash flow perusahaan untuk me­ng­akuisisi cadangan lahan dan kons­­truksi rumah. Perusahaan pe­­lat merah ini juga meng­ha­rap­kan, dukungan kebijakan pe­me­rintah yang menugaskan Pe­rum­nas sebagai lembaga pe­nye­diaan hunian bagi masyarakat.

“Saat ini kami hanya fokus ba­gaimana proses transformasi ke­dua Perumnas dapat maksi­mal dan dirasakan masyarakat luas. Kalaupun ada pergantian direksi, itu kewenangan peme­rin­tah se­bagai pemegang sa­ham,” ujar Himawan.

Bagi Himawan, pergantian di­reksi itu hal biasa. Namun, prog­ram Pe­rum­nas harus tetap ber­jalan se­bagai BUMN yang baru sehat ini. Dia mengharapkan, siapa­pun yang duduk di Perum­nas nanti harus mampu merea­li­sa­sikan program rumah secara tepat dengan harga terjangkau bagi masyarakat kecil.

“Kalau saya dipercaya lagi oleh pemerintah, kenapa tidak. Yang jelas Perumnas harus tetap eksis menjalankan program pe­rumah­an buat rakyat kecil,” katanya.

Pria berkacamata ini menga­ku, telah melakukan kerja sama de­ngan BUMN PT Perkebunan Nusantara (PTPN) dan perusa­ha­an trans­portasi swasta untuk pengem­bangan lahan di daerah.

“Kerja sama ini sangat penting untuk menambah lahan dan Insya Allah tahun ini bisa di­realisasikan untuk program perumahan,” ungkap Himawan.

 Wakil Ketua Komisi V DPR bidang Perumahan Muhidin M Said mengatakan, Perumnas di­anggap belum mampu me­nga­tasi ketersediaan rumah buat rakyat kecil. BUMN perumahan ini lebih memilih membangun hu­nian komersial.

“Belum ada prestasi baik buat Perumnas dalam pemenuhan ke­butuhan masyarakat berpeng­hasilan rendah (MBR). Aki­bat­nya, angka backlog rumah terus mengalami kenaikan setiap ta­hun,” kritik Muhidin.

Muhidin mengungkapkan, saat ini angka backlog hunian ada 13,6 juta unit rumah. Tiap tahun angka ini terus naik. “Ke depan perlu ada evaluasi ter­hadap ki­nerja Perumnas beserta stake­holder lainnya. Termasuk regu­lasi perumahan, supaya backlog bisa ditekan dan mas­yarakat mudah mendapatkan rumah la­yak huni,” pintanya.

Mengenai pergantian direksi Perumnas, Muhidin meng­ha­rap­kan, direksi baru nanti harus me­miliki integritas di bidang per­u­mahan yang mampu menjadi pe­laku utama penyedia peru­mahan dan permukiman bagi ke­butuhan Masyarakat Ber­peng­hasilan Ren­dah (MBR).

“Diharapkan visi dan misi Pe­rumnas dapat lebih diop­ti­mal­kan serta mampu mem­ba­ngun si­nergi dengan Pemerintah, BUMN dan instansi lain dalam pemenuhan rumah bagi wong cilik,” tandas­nya.  [Harian Rakyat Merdeka]