Berita

Max Sopacua

Wawancara

WAWANCARA

Max Sopacua: SBY Yang Menentukan Nasib Siti Hartarti Murdaya Di Demokrat

MINGGU, 12 AGUSTUS 2012 | 08:47 WIB

.Nasib Siti Hartati Murdaya dalam kepengurusan Partai Demokrat tergantung dari kebijakan SBY selaku Ketua Dewan Pembina Partai Demokrat.

“Soal apakah diganti atau tidak dari anggota Dewan Pembina Par­tai Demokrat, itu bukan kewe­nangan pengurus harian,” kata Wa­kil Ketua Umum Partai De­mokrat Max Sopacua kepada Rakyat Merdeka, di Jakarta, kemarin.

Seperti diketahui, setelah men­jalani dua kali pemeriksaan se­ba­gai saksi, akhirnya KPK  mene­tapkan Siti Hartati Murdaya men­jadi tersangka dalam kasus Bu­pati Buol, Amran Batalipu.

“SHM telah ditetapkan ter­sangka karena diduga sebagai orang yang memberikan suap Rp 3 miliar ke penyelenggara negara, yaitu Bupati Buol,” Kata Ketua KPK Abraham Samad, di Jakarta, Rabu (8/8).

Max Sopacua selanjutnya menga­takan, statusnya sebagai ang­­gota Dewan Pembina mem­buat penonaktifannya tidak bisa lang­sung diputus pengurus harian.

“Secara etika, kami di pengu­rus harian tidak bisa langsung ikut campur. Dia itu kan di bawah Ketua Dewan Pembina, Pak SBY. Beliau penentu nasib Hartarti, ter­serah Pak SBY saja,’’ paparnya.

Berikut kutipan selengkapnya:

Masa sih pengurus harian diam saja?

Sudah ada etika yang diberla­kukan kepada pengurus harian. Mengingat Ibu Hartati sebagai anggota Dewan Pembina, maka nasibnya ditentukan Ketua De­wan Pembina, Pak SBY. Terserah beliau, apa mau diganti atau ba­gai­mana.

Kami tidak melakukan sesuatu secara spontanitas. Tapi kami menyerahkan kasus ini ke Pak SBY untuk segera mengambil ke­bijakan.

Apapun kebijakan yang di­ambilnya,  tentu diamini selu­ruh anggota.

Anda dan pengurus harian tidak memberikan masukan ke SBY?

Saya kira tidak perlu mem­be­rikan masukan. Kan sudah ter­jadi,  Ibu Hartati sudah jadi ter­sang­ka. Pak SBY ini orangya sa­ngat patuh hukum.

Maka proses hukumnya dise­rah­kan ke pene­gak hukum. Tidak akan diintervensi. Biarkan KPK menindaklanjutinya, dan kita tunggu apa nanti putusan penga­dilan.

Posisinya di Partai Demokrat, saya kira tidak mungkin Hartati dibiarkan begitu saja.

Maksudnya?

Posisi Ibu Hartati sebagai ang­gota Dewan Pembina tidak akan dibiarkan begitu saja. De­wan Pem­bina tentunya lang­sung meng­ambil tindakan untuk me­mu­tuskan nasib Hartati di Partai Demokrat.

Kapan Partai Demokrat akan membahas masalah itu?

Dewan Pembina punya perte­muan rutin. Mungkin dalam per­te­muan berikutnya, masalah ini dibahas.

Bukannya secara otomatis dinonaktifkan kalau sudah tersangka?

Kalau di DPP itu secara oto­matis langsung non aktif ketika sudah jadi tersangka. Saya yakin, yang bersangkutan sudah menge­tahui peraturannya di dewan pembina seperti apa ketika sudah jadi tersangka.

Di dewan Pembina pun saya kira sama saja. Tetapi memang per­soalannya sedikit berbeda. Ka­lau di dewan pembina yang jadi ketuanya Pak SBY, kalau di pengurus harian itu kan Anas Ur­baningrum.

Demokrat akan memberikan pendampingan hukum untuk Hartati Murdaya?

Kami siap memberikan ban­tuan hukum jika dibutuhkan. Ka­mi ini memberikan bantuan hu­kum kepada kader yang memang membutuhkan bantuan hukum. Tapi itu semua tergantung dari kadernya karena mereka punya perkiraan sendiri. Kami kan tidak boleh memaksa.

Anda menyesalkan kejadian itu?

Tentunya kami prihatin. Paling tidak Ibu Hartati sebagai salah satu orang di Partai Demokrat yang berpotensi. Dengan adanya kasus ini kami sama-sama pri­hatin.

Biarpun kasus ini menyangkut dia dengan perusahaan-perusa­ha­annya, tapi kami tetap saja pri­hatin.

Apa masalah ini mem­pe­ngaruhi elektabilitas Partai Demokrat?

Saya rasa tidak akan mem­pengaruhi secara langsung. Keja­dian ini tidak membuat elekta­bilitas Partai Demokrat menurun. Memang yang berkembang di masyarakat bahwa Hartati Mur­da­ya sebagai kader Partai De­mo­krat yang sedang terkena kasus dan jadi tersangka. [Harian Rakyat Merdeka]


Populer

KPK Harus Jemput Paksa Bos Rokok HS M Suryo

Minggu, 05 April 2026 | 09:04

Kapolri Diminta Turun Tangan terkait Kasus Temuan Senpi di Bekasi

Sabtu, 04 April 2026 | 02:17

Oknum Guru Diduga Tilep Rp1,1 Miliar dengan Modus Tukar Uang Lebaran

Sabtu, 04 April 2026 | 02:23

Seminar Petisi Ahli Diramaikan Pensiunan Jenderal hingga Akademisi Hukum

Selasa, 07 April 2026 | 05:19

4.661 PPPK di Pemkab Jepara Terancam PHK

Senin, 06 April 2026 | 05:31

KPK Panggil Boediono dalam Kasus Suap Pajak KPP Madya Jakarta Utara

Selasa, 07 April 2026 | 12:34

Bos Rokok HS dan Pengusaha Lain Diduga Beri Uang ke Pejabat Bea Cukai

Selasa, 07 April 2026 | 11:04

UPDATE

IHSG Merah, Rupiah Tembus Rp17.130 Usai Negosiasi AS-Iran Gagal

Senin, 13 April 2026 | 10:15

Kebangkitan Saham AI Asia: Investor Global Mulai Agresif Pasca-Redanya Tensi Geopolitik

Senin, 13 April 2026 | 10:02

Kasus Tas Branded Dicuri, EcoRing Diminta Tak Lepas Tangan

Senin, 13 April 2026 | 10:02

AS Blokade Kapal yang Keluar Masuk Pelabuhan Iran Mulai Hari Ini

Senin, 13 April 2026 | 09:52

Pembangunan Kawasan Legislatif dan Yudikatif IKN Terus Dikebut

Senin, 13 April 2026 | 09:43

Feel Good Network Bidik Pasar Ekonomi Digital Asia Tenggara

Senin, 13 April 2026 | 09:24

Australia Tolak Gabung Blokade AS di Selat Hormuz

Senin, 13 April 2026 | 09:21

PM Viktor Orban Tumbang setelah 16 Tahun Berkuasa

Senin, 13 April 2026 | 09:18

Tidak Ada Ajaran Kristen Benarkan Membunuh Sebagai Jalan Spiritual

Senin, 13 April 2026 | 09:16

Ubah Krisis Jadi Peluang: Strategi Indonesia Perkuat Ketahanan Ekonomi

Senin, 13 April 2026 | 09:09

Selengkapnya