Berita

Max Sopacua

Wawancara

WAWANCARA

Max Sopacua: SBY Yang Menentukan Nasib Siti Hartarti Murdaya Di Demokrat

MINGGU, 12 AGUSTUS 2012 | 08:47 WIB

.Nasib Siti Hartati Murdaya dalam kepengurusan Partai Demokrat tergantung dari kebijakan SBY selaku Ketua Dewan Pembina Partai Demokrat.

“Soal apakah diganti atau tidak dari anggota Dewan Pembina Par­tai Demokrat, itu bukan kewe­nangan pengurus harian,” kata Wa­kil Ketua Umum Partai De­mokrat Max Sopacua kepada Rakyat Merdeka, di Jakarta, kemarin.

Seperti diketahui, setelah men­jalani dua kali pemeriksaan se­ba­gai saksi, akhirnya KPK  mene­tapkan Siti Hartati Murdaya men­jadi tersangka dalam kasus Bu­pati Buol, Amran Batalipu.

“SHM telah ditetapkan ter­sangka karena diduga sebagai orang yang memberikan suap Rp 3 miliar ke penyelenggara negara, yaitu Bupati Buol,” Kata Ketua KPK Abraham Samad, di Jakarta, Rabu (8/8).

Max Sopacua selanjutnya menga­takan, statusnya sebagai ang­­gota Dewan Pembina mem­buat penonaktifannya tidak bisa lang­sung diputus pengurus harian.

“Secara etika, kami di pengu­rus harian tidak bisa langsung ikut campur. Dia itu kan di bawah Ketua Dewan Pembina, Pak SBY. Beliau penentu nasib Hartarti, ter­serah Pak SBY saja,’’ paparnya.

Berikut kutipan selengkapnya:

Masa sih pengurus harian diam saja?

Sudah ada etika yang diberla­kukan kepada pengurus harian. Mengingat Ibu Hartati sebagai anggota Dewan Pembina, maka nasibnya ditentukan Ketua De­wan Pembina, Pak SBY. Terserah beliau, apa mau diganti atau ba­gai­mana.

Kami tidak melakukan sesuatu secara spontanitas. Tapi kami menyerahkan kasus ini ke Pak SBY untuk segera mengambil ke­bijakan.

Apapun kebijakan yang di­ambilnya,  tentu diamini selu­ruh anggota.

Anda dan pengurus harian tidak memberikan masukan ke SBY?

Saya kira tidak perlu mem­be­rikan masukan. Kan sudah ter­jadi,  Ibu Hartati sudah jadi ter­sang­ka. Pak SBY ini orangya sa­ngat patuh hukum.

Maka proses hukumnya dise­rah­kan ke pene­gak hukum. Tidak akan diintervensi. Biarkan KPK menindaklanjutinya, dan kita tunggu apa nanti putusan penga­dilan.

Posisinya di Partai Demokrat, saya kira tidak mungkin Hartati dibiarkan begitu saja.

Maksudnya?

Posisi Ibu Hartati sebagai ang­gota Dewan Pembina tidak akan dibiarkan begitu saja. De­wan Pem­bina tentunya lang­sung meng­ambil tindakan untuk me­mu­tuskan nasib Hartati di Partai Demokrat.

Kapan Partai Demokrat akan membahas masalah itu?

Dewan Pembina punya perte­muan rutin. Mungkin dalam per­te­muan berikutnya, masalah ini dibahas.

Bukannya secara otomatis dinonaktifkan kalau sudah tersangka?

Kalau di DPP itu secara oto­matis langsung non aktif ketika sudah jadi tersangka. Saya yakin, yang bersangkutan sudah menge­tahui peraturannya di dewan pembina seperti apa ketika sudah jadi tersangka.

Di dewan Pembina pun saya kira sama saja. Tetapi memang per­soalannya sedikit berbeda. Ka­lau di dewan pembina yang jadi ketuanya Pak SBY, kalau di pengurus harian itu kan Anas Ur­baningrum.

Demokrat akan memberikan pendampingan hukum untuk Hartati Murdaya?

Kami siap memberikan ban­tuan hukum jika dibutuhkan. Ka­mi ini memberikan bantuan hu­kum kepada kader yang memang membutuhkan bantuan hukum. Tapi itu semua tergantung dari kadernya karena mereka punya perkiraan sendiri. Kami kan tidak boleh memaksa.

Anda menyesalkan kejadian itu?

Tentunya kami prihatin. Paling tidak Ibu Hartati sebagai salah satu orang di Partai Demokrat yang berpotensi. Dengan adanya kasus ini kami sama-sama pri­hatin.

Biarpun kasus ini menyangkut dia dengan perusahaan-perusa­ha­annya, tapi kami tetap saja pri­hatin.

Apa masalah ini mem­pe­ngaruhi elektabilitas Partai Demokrat?

Saya rasa tidak akan mem­pengaruhi secara langsung. Keja­dian ini tidak membuat elekta­bilitas Partai Demokrat menurun. Memang yang berkembang di masyarakat bahwa Hartati Mur­da­ya sebagai kader Partai De­mo­krat yang sedang terkena kasus dan jadi tersangka. [Harian Rakyat Merdeka]


Populer

Camat Madiun Minta Maaf Usai Bubarkan Bedah Buku ‘Reset Indonesia’

Selasa, 23 Desember 2025 | 04:16

Adik Kakak di Bekasi Ketiban Rezeki OTT KPK

Senin, 22 Desember 2025 | 17:57

Ketika Kebenaran Nasib Buruh Migran Dianggap Ancaman

Sabtu, 20 Desember 2025 | 12:33

Kajari Bekasi Eddy Sumarman yang Dikaitkan OTT KPK Tak Punya Rumah dan Kendaraan

Sabtu, 20 Desember 2025 | 14:07

OTT KPK juga Tangkap Haji Kunang Ayah Bupati Bekasi

Jumat, 19 Desember 2025 | 03:10

Uang yang Diamankan dari Rumah Pribadi SF Hariyanto Diduga Hasil Pemerasan

Rabu, 17 Desember 2025 | 08:37

Terlibat TPPU, Gus Yazid Ditangkap dan Ditahan Kejati Jawa Tengah

Rabu, 24 Desember 2025 | 14:13

UPDATE

Ekonom: Pertumbuhan Ekonomi Akhir Tahun 2025 Tidak Alamiah

Jumat, 26 Desember 2025 | 22:08

Lagu Natal Abadi, Mariah Carey Pecahkan Rekor Billboard

Jumat, 26 Desember 2025 | 21:46

Wakapolri Kirim 1.500 Personel Tambahan ke Lokasi Bencana Sumatera

Jumat, 26 Desember 2025 | 21:45

BNPB: 92,5 Persen Jalan Nasional Terdampak Bencana Sumatera Sudah Diperbaiki

Jumat, 26 Desember 2025 | 21:09

Penerapan KUHP Baru Menuntut Kesiapan Aparat Penegak Hukum

Jumat, 26 Desember 2025 | 20:37

Ancol dan TMII Diserbu Ribuan Pengunjung Selama Libur Nataru

Jumat, 26 Desember 2025 | 20:26

Kebijakan WFA Sukses Dongkrak Sektor Ritel

Jumat, 26 Desember 2025 | 19:56

Dua Warga Pendatang Yahukimo Dianiaya OTK saat Natal, Satu Tewas

Jumat, 26 Desember 2025 | 19:42

21 Wilayah Bencana Sumatera Berstatus Transisi Darurat

Jumat, 26 Desember 2025 | 19:32

Jangan Sampai Aceh jadi Daerah Operasi Militer Gegara Bendera GAM

Jumat, 26 Desember 2025 | 18:59

Selengkapnya