PBB Perintahkan Myanmar Bentuk Komisi Kebenaran

Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) memerintahkan pemerintah Myanmar segera membentuk komisi kebenaran untuk mengungkap pelanggaran HAM terhadap etnis muslim Rohingya. Hal tersebut sebagaimana disampaikan oleh utusan PBB Tomas Ojea Quintana.

Quintana menyatakan bahwa penyelidikan terhadap pelanggaran hak asasi mengenai masalah Rohingya perlu dilakukan guna memuluskan langkah Myanmar menuju negara demokrasi setelah secara perlahan-lahan berhasil meninggalkan pemerintahan junta militer.

“Saya berpendapat bahwa penyelidikan terhadap pelanggaran hak asasi manusia yang telah berlangsung puluhan tahun sangat penting dalam proses transisi demokrasi dan rekonsiliasi nasional,” ujar Quintana yang sudah seminggu berada di Myanmar, sebagaimana dilansir al Jazeera (Minggu, 5/8).

Untuk itu, lanjut Quintana dipelukan sebuah komisi yang mampu melakukan penyelidikan secara independen dan kredibel atas tuduhan pelanggaran hak asasi tersebut. Bahkan, masih lanjut Quintana pembentukan komisi ini sangatlah mendesak mengingat banyaknya korban jiwa yang berjatuhan dan banyaknya warga Rokhine yang mengungsikan diri.

“Dalam hal ini saya telah berdiskusi mengenai pembentukan komisi kebenaran dengan pihak-pihak terkait, termasuk dengan kelompok-kelompok etnis, partai politik, dan anggota parlemen,” lanjut Quintana [ian]