Berita

Suryadharma Ali

Wawancara

WAWANCARA

Suryadharma Ali: Kami Belum Putuskan JK Sebagai Capres...

JUMAT, 03 AGUSTUS 2012 | 09:37 WIB

Partai Persatuan Pembangunan (PPP) masih mencermati sejumlah tokoh yang layak dijagokan sebagai capres 2014.

“Kami belum memutuskan sia­pa yang dicalonkan. Saat ini PPP ma­sih fokus pada persiapan Pe­milu 2014,” kata Ketua Umum PPP Suryadharma Ali kepada Rakyat Merdeka, ke­marin.

Menurut Menteri Agama itu, capres PPP nantinya  bisa dari in­ter­­nal dan  eksternal. Sekarang masih ta­hap penjajakan.

Ini berarti penentuan capres PPP setelah pemilihan legislatif.  “Saat ini masih sangat belum te­pat penentuan capres dan cawa­pres,” katanya.

Berikut kutipan selengkapnya:

Apa mungkin PPP bisa mem­peroleh suara signifikan dalam pemilu legislatif?

Kami menginginkan hasil pe­rolehan Pemilu 2014 lebih besar dari 2009. Kalau  suara PPP be­sar, tentu lebih mudah menentu­kan capres.


Lebih condong ke tokoh in­ter­­nal atau eksternal?

Capres dari PPP itu tidak me­nu­tup kemungkinan dari eks­ternal. Tapi bisa juga dari inter­nal. Kami akan melihat mana yang pantas, apakah dari tokoh-tokoh internal PPP atau di luar PPP. Kami akan obyektif, rasio­nal demi kepentingan negara. Bu­kan kepen­tingan kelompok semata.


Apa dari internal itu Anda, karena ada kader PPP meng­inginkan seperti itu?

Harapan dan dukungan itulah yang akan dicermati secara baik. Apakah cukup signifikan atau tidak signifikan. Dukungan sih boleh saja. Tapi tentunya perlu per­timbangan mendalam.


Kalau eksternal, siapa tokoh yang dielus?

Tentunya tokoh yang sudah di­sebut-sebut itu, ada Pak Hatta Ra­jasa, Pak Aburizal Bakrie, Pak Pra­bowo Subianto, Pak Jusuf Kalla, dan tidak menutup ke­mung­kinan Nasdem pun akan me­munculkan tokohnya baik seb­agai capres atau cawaprers. Kami hitung semuanya dan ba­gai­mana selera publik.


Bukankah banyak kader PPP banyak yang mengingin­kan Jusuf Kalla?

Itu nggak benar. Kami belum pu­tuskan Jusuf Kalla (JK) seba­gai capres. Nama  Jusuf Kalla mun­cul pada saat Musyawarah Na­sional PPP beberapa waktu lalu. Itu kan sebagai wacana. Itu sah-sah saja.

PPP itu sebagai partai terbu­ka. Tetapi yang harus dilihat itu ke­putusan formalnya. Saat Mu­nas waktu itu sama sekali ti­dak membicarakan soal capres atau cawapres apalagi menca­lon­kan.

Bagaimana caranya PPP men­­dongkrak suara dalam Pemilu 2014?

Paling utama bagi saya saat ini adalah bagaimana caranya me­raih suara sebanyak-banyaknya. Karena banyak lembaga survei yang menyatakan bahwa elekta­bili­tas PPP cukup rendah.

Anda yakin dengan pernya­taan lembaga survei itu?

Jika dibandingkan pada 2009 sesungguhnya lebih tinggi. Pada 2009, banyak lembaga survei yang memprediksi PPP hanya memperoleh 1,9 sampai 2,1 per­sen. Tetapi kenyataannya PPP me­n­capai 6 persen.

Nah, sekarang ini banyak lem­baga survei yang menyatakan PPP hanya akan memperoleh 4 atau 5 persen. Itu artinya jauh le­bih tinggi dibandingkan prediksi lembaga survei pada 2009.

Meski demikian, kami juga tidak boleh terlena dengan hasil da­ri survei. Bisa saja hasil dari lem­baga survei itu meleset. Kami terus memantau dan menimbang, apakah tokoh dari dalam atau luar menjadi capres. 

Bagaimana dengan Pilkada?

Tidak harus tokohnya dari da­lam. PPP melihat tokoh-tokoh eks­ternal. Kalau tokoh eksternal le­bih baik, itu yang didukung. Tapi kalau merasa tokoh internal lebih baik, itu yang dijagokan.

Misalnya, gubernur Kaliman­tan Selatan itu dari PPP, begitu ju­ga di Sulawesi Tenggara, tokoh PPP lebih baik dari yang lain. Be­gi­tu juga di Riau, kami akan meng­usung kader sendiri.

Sementara di DKI Jakarta, nggak ada dari PPP, kami ini me­lihat kenyataan secara obyektif saja.   [Harian Rakyat Merdeka]


Populer

KPK Harus Jemput Paksa Bos Rokok HS M Suryo

Minggu, 05 April 2026 | 09:04

Kapolri Diminta Turun Tangan terkait Kasus Temuan Senpi di Bekasi

Sabtu, 04 April 2026 | 02:17

Oknum Guru Diduga Tilep Rp1,1 Miliar dengan Modus Tukar Uang Lebaran

Sabtu, 04 April 2026 | 02:23

Seminar Petisi Ahli Diramaikan Pensiunan Jenderal hingga Akademisi Hukum

Selasa, 07 April 2026 | 05:19

4.661 PPPK di Pemkab Jepara Terancam PHK

Senin, 06 April 2026 | 05:31

KPK Panggil Boediono dalam Kasus Suap Pajak KPP Madya Jakarta Utara

Selasa, 07 April 2026 | 12:34

Bos Rokok HS dan Pengusaha Lain Diduga Beri Uang ke Pejabat Bea Cukai

Selasa, 07 April 2026 | 11:04

UPDATE

IHSG Merah, Rupiah Tembus Rp17.130 Usai Negosiasi AS-Iran Gagal

Senin, 13 April 2026 | 10:15

Kebangkitan Saham AI Asia: Investor Global Mulai Agresif Pasca-Redanya Tensi Geopolitik

Senin, 13 April 2026 | 10:02

Kasus Tas Branded Dicuri, EcoRing Diminta Tak Lepas Tangan

Senin, 13 April 2026 | 10:02

AS Blokade Kapal yang Keluar Masuk Pelabuhan Iran Mulai Hari Ini

Senin, 13 April 2026 | 09:52

Pembangunan Kawasan Legislatif dan Yudikatif IKN Terus Dikebut

Senin, 13 April 2026 | 09:43

Feel Good Network Bidik Pasar Ekonomi Digital Asia Tenggara

Senin, 13 April 2026 | 09:24

Australia Tolak Gabung Blokade AS di Selat Hormuz

Senin, 13 April 2026 | 09:21

PM Viktor Orban Tumbang setelah 16 Tahun Berkuasa

Senin, 13 April 2026 | 09:18

Tidak Ada Ajaran Kristen Benarkan Membunuh Sebagai Jalan Spiritual

Senin, 13 April 2026 | 09:16

Ubah Krisis Jadi Peluang: Strategi Indonesia Perkuat Ketahanan Ekonomi

Senin, 13 April 2026 | 09:09

Selengkapnya