Berita

ilustrasi/ist

PKB: Mimpi Swasembada Harus Ditunjang Pembangunan Infrastruktur Besar-besaran

SELASA, 31 JULI 2012 | 19:11 WIB | LAPORAN: ALDI GULTOM

Sangat memilukan jika kelangkaan tanaman pangan kedelai terjadi di negara yang mengklaim negeri agraris dan yang kenyataannya memang subur.

Ketua DPP PKB, Marwan Jafar, merasa prihatin dengan jeritan perajin tahu dan tempe yang sempat terdengar karena kelangkaan bahan dasar pangan kedelai. Bahkan, hingga kini, kalau ditemukan pun harganya sudah sangat tinggi sekitar Rp 7500-Rp 8000 setelah harga bea masuk kedelai impor dihapuskan.

"Di pasaran, kedelai lokal harganya merangkak terus hampir sama dengan impor. Harga sangat tinggi Rp 8000 per kilogram yang sebenarnya saat normal harga cuma Rp 5000 per kilogram. Yang harus dilakukan agar pemerintah segera turun tangan menurunkan harga kedelai," ucapnya dalam keterangan pers yang diterima beberapa saat lalu (Selasa, 31/7).


Impor saat ini telah menjadi strategi utama dan trend kebijakan pemerintah dalam menjaga stabilitas harga. Pembebasan biaya masuk impor hanya jangka pendek yang sama sekali tidak akan dinikmati petani kedelai dan perajin tempe dan tahu. Paradigma tata niaga barang kebutuhan pokok di dalam negeri maupun impor harus ditata ulang.

Sebagai contoh, Kementerian Perdagangan menyatakan kebutuhan domestik terhadap kedelai cukup tinggi antara 2,5 juta-3 juta ton per tahun. Sedangkan pasokan yang dapat disediakan dalam negeri hanya mencapai 700-800 ribu ton. Dengan demikian lebih dari 75 persen kebutuhan kedelai nasional dipasok impor.

"Di masa akan datang sebagai upaya untuk menuju swasembada pangan 2014, harus ditunjang dengan pembangunan infrastruktur pertanian besar-besaran dan anggaran yang cukup," terangnya.

Saat ini anggaran untuk pengembangan tanaman pangan kedelai pada APBN 2012 mencapai Rp 144 miliar. [ald]

Populer

KSAD Maruli: Saya Minta Maaf dan Bertanggung Jawab

Jumat, 04 September 2026 | 20:28

Masa Jabatan Gibran Tinggal Hitungan Hari

Kamis, 03 September 2026 | 14:46

Muhadjir Terbitkan Surat Pengalihan Kuota Haji Usai Konsultasi ke Jokowi

Selasa, 01 September 2026 | 15:17

MAKI Puji Kerja Senyap Jampidsus Kuntadi Fokus Rampas Aset

Selasa, 01 September 2026 | 01:59

Advokat Pitra Romadoni Dipanggil Polres Bogor

Rabu, 09 September 2026 | 01:15

Purbaya Bantah Terima Suap untuk Pertahankan Pejabat Bea Cukai

Sabtu, 05 September 2026 | 16:59

Usai Dimaafkan Jusuf Hamka, KAKI Dorong Polri Buka Kembali Kasus NCD Unibank

Sabtu, 05 September 2026 | 19:53

UPDATE

Kasus Bansos, Kabulog Jateng hingga Pejabat Pemkab Brebes dan Jember Diperiksa KPK

Rabu, 09 September 2026 | 14:28

Purbaya Bakal Tarik Dana Daerah yang Mengendap Rp100 Triliun di Bank

Rabu, 09 September 2026 | 14:26

Rumah Digeledah, Direktur PT CMC Diperiksa KPK Hari Ini

Rabu, 09 September 2026 | 14:06

Rugikan Negara Rp35,7 Miliar, KPK Panggil Direktur PT Brantas Abipraya

Rabu, 09 September 2026 | 13:49

Kata Bonjopi, Persib si Raja Comeback

Rabu, 09 September 2026 | 13:39

Punya 12 Pabrik Sawit, Legislator Nilai Sintang Cocok Jadi Basis Produksi B50

Rabu, 09 September 2026 | 13:29

Pakistan: Serangan Houthi ke Saudi Bisa Aktifkan Pakta Pertahanan Mekkah

Rabu, 09 September 2026 | 13:27

PISA 2025 Tak Banyak Bergerak, Indonesia Sedang Menormalisasi Krisis Pembelajaran

Rabu, 09 September 2026 | 13:02

Penyaluran B50 Tembus 3,4 Juta KL, 94 Persen SPBU Sudah Salurkan Biodiesel

Rabu, 09 September 2026 | 12:47

Tim SAR Diminta Maksimalkan Pencarian Lima Jurnalis Hilang Kontak di Anak Krakatau

Rabu, 09 September 2026 | 12:38

Selengkapnya