Berita

ilustrasi/ist

PKB: Mimpi Swasembada Harus Ditunjang Pembangunan Infrastruktur Besar-besaran

SELASA, 31 JULI 2012 | 19:11 WIB | LAPORAN: ALDI GULTOM

Sangat memilukan jika kelangkaan tanaman pangan kedelai terjadi di negara yang mengklaim negeri agraris dan yang kenyataannya memang subur.

Ketua DPP PKB, Marwan Jafar, merasa prihatin dengan jeritan perajin tahu dan tempe yang sempat terdengar karena kelangkaan bahan dasar pangan kedelai. Bahkan, hingga kini, kalau ditemukan pun harganya sudah sangat tinggi sekitar Rp 7500-Rp 8000 setelah harga bea masuk kedelai impor dihapuskan.

"Di pasaran, kedelai lokal harganya merangkak terus hampir sama dengan impor. Harga sangat tinggi Rp 8000 per kilogram yang sebenarnya saat normal harga cuma Rp 5000 per kilogram. Yang harus dilakukan agar pemerintah segera turun tangan menurunkan harga kedelai," ucapnya dalam keterangan pers yang diterima beberapa saat lalu (Selasa, 31/7).


Impor saat ini telah menjadi strategi utama dan trend kebijakan pemerintah dalam menjaga stabilitas harga. Pembebasan biaya masuk impor hanya jangka pendek yang sama sekali tidak akan dinikmati petani kedelai dan perajin tempe dan tahu. Paradigma tata niaga barang kebutuhan pokok di dalam negeri maupun impor harus ditata ulang.

Sebagai contoh, Kementerian Perdagangan menyatakan kebutuhan domestik terhadap kedelai cukup tinggi antara 2,5 juta-3 juta ton per tahun. Sedangkan pasokan yang dapat disediakan dalam negeri hanya mencapai 700-800 ribu ton. Dengan demikian lebih dari 75 persen kebutuhan kedelai nasional dipasok impor.

"Di masa akan datang sebagai upaya untuk menuju swasembada pangan 2014, harus ditunjang dengan pembangunan infrastruktur pertanian besar-besaran dan anggaran yang cukup," terangnya.

Saat ini anggaran untuk pengembangan tanaman pangan kedelai pada APBN 2012 mencapai Rp 144 miliar. [ald]

Populer

Masih Sibuk di Jogja, Pimpinan KPK Belum Tahu OTT di Lampung Tengah

Selasa, 09 Desember 2025 | 14:21

Pura Jadi Latar Film Porno, Hey Bali: Respons Aparat Dingin

Selasa, 09 Desember 2025 | 21:58

Kebun Sawit Milik POSCO Lebih dari Dua Kali Luas Singapura

Senin, 08 Desember 2025 | 19:12

Mahfud MD soal Bencana Sumatera: Menyuruh Pejabat Mundur Tidak Relevan

Rabu, 10 Desember 2025 | 05:53

Bangun Jembatan Harapan

Minggu, 07 Desember 2025 | 02:46

Distribusi Bantuan di Teluk Bayur

Minggu, 07 Desember 2025 | 04:25

Bahlil Minta Maaf Usai Prank Presiden Prabowo

Selasa, 09 Desember 2025 | 18:00

UPDATE

Kreditur Tak Boleh Cuci Tangan: OJK Perketat Aturan Penagihan Utang Pasca Tragedi Kalibata

Rabu, 17 Desember 2025 | 08:15

Dolar Melemah di Tengah Data Tenaga Kerja AS yang Variatif

Rabu, 17 Desember 2025 | 08:00

Penghormatan 75 Tahun Pengabdian: Memori Kolektif Haji dalam Buku Pamungkas Ditjen PHU

Rabu, 17 Desember 2025 | 07:48

Emas Menguat Didorong Data Pengangguran AS dan Prospek Pemangkasan Suku Bunga Fed

Rabu, 17 Desember 2025 | 07:23

Bursa Eropa Tumbang Dihantam Data Ketenagakerjaan AS dan Kecemasan Global

Rabu, 17 Desember 2025 | 07:01

Pembatasan Truk saat Nataru Bisa Picu Kenaikan Biaya Logistik

Rabu, 17 Desember 2025 | 06:46

Dokter Tifa Kecewa Penyidik Perlihatkan Ijazah Jokowi cuma 10 Menit

Rabu, 17 Desember 2025 | 06:35

Lompatan Cara Belajar

Rabu, 17 Desember 2025 | 06:22

Jakarta Hasilkan Bahan Bakar Alternatif dari RDF Plant Rorotan

Rabu, 17 Desember 2025 | 06:11

Dedi Mulyadi Larang Angkot di Puncak Beroperasi selama Nataru

Rabu, 17 Desember 2025 | 05:48

Selengkapnya