Bukan Fitnah, Manuver Jokowi Merusak Demokrasi

Memilih pemimpin sebaiknya tidak didasarkan pada elemen identitas dan latar belakang, melainkan catatan kapasitas kandidat dan kompleksitas tanggung jawab yang akan dihadapi.

"Menurut saya sesungguhnya memilih pemimpin tidak ada hubungannya dengan Muslim dan tidak Muslim. Pemilih harus cerdas dan mendasarkan pilihan pada rekam jejak masing-masing kandidat," demikian disampaikan Gurubesar Universitas Islam Negeri (UIN) Syarif Hidayatullah, Prof. Bahtiar Effendy, kepada Rakyat Merdeka Online, baru-baru ini (Jumat, 29/7).

Untuk konteks pemilihan gubernur DKI Jakarta, ujar Prof. Bahtiar Effendy, pemilih seharusnya memahami bahwa DKI Jakarta tidak sama dengan daerah lain Indonesia.

"Ini adalah daerah khusus. Kenyataan bahwa Jakarta telah berkembang menjadi metropolis, kenyataan bahwa perwakilan luar negeri ada disini, dan kenyataan bahwa himpitan antara pemerintah pusat dan pemerintah DKI Jakarta begitu kental, memerlukan pemimpin yang mempunyai kemampuan memadai," ujarnya.

"Apa jaminan dengan pengalaman mengelola 500 ribu sampai 600 ribu orang di sebuah kota, seseorang dapat mengelola Jakarta yang sangat kompleks dan memiliki 9 sampai 10 juta penduduk," tanya Prof. Bahtiar.

Dia menyarankan agar masyarakat Jakarta tidak hanya terpengaruh pada pencitraan kandidat. Sebab kalau hanya terpengaruh pada pencitraan kelak warga Jakarta akan rugi dan membayar mahal.

Ia juga mengatakan, dirinya memang mengharapkan pemimpin tingkat nasional dibangun dari daerah. Tetapi hal itu hanya dapat terjadi bila pemimpin di tingkat daerah mampu dan berhasil memperlihatkan komitmennya, termasuk dalam hal memenuhi janji politik, pada masyarakat lokal.

Bagaimanapun juga, sambungnya, demokrasi hanya bisa dijalankan dengan etika. Karena itu sejak putaran pertama pemilihan gubernur DKI Jakarta dia menilai kandidat-kandidat yang meninggalkan komitmen mereka pada konstituen tidak layak untuk dipilih warga Jakarta. Dimanakah moral kandidat seperti itu, tanya Prof Bahtiar lagi.

"Prilaku yang diperlihatkan Joko Widodo dan Basuki Purnama memperlihatkan keinginan mereka memperalat demokrasi hanya sebagai alat untuk merebut kekuasaan. Kalau ini dibiarkan, demokrasi di Indonesia tidak akan pernah berkembang dengan baik," masih katanya.

"Kita tidak memfitnah, tetapi inilah demokrasi tanpa etika. Dari sudut pandang ini Jokowi ikut merusak demokrasi Indonesia," demikian Prof. Bahtiar. [guh]