Badan HAM PBB Selidiki Konflik Rakhine

Kepala badan HAM PBB, UNHCR (United Nations High Commissioner for Refugees), Navi Pillay akan melakukan penyelidikan atas konflik agama di provinsi Rakhine, Myanmar. Hal ini diungkapkannya setelah mendapat izin penyelidikan dari pemerintah Myanmar.

Navi Pillay mengaku berang karena aparat keamanan yang dikirim untuk menghentikan kekerasan di provinsi bagian utara Myanmar tersebut malah justru dilaporkan melakukan penyerangan dengan target Muslim Rohingya.

"Kami menerima banyak laporan dari sumber independen terkait dugaan tindakan diskriminatif dan sewenang-wenang yang dilakukan pasukan keamanan, dan bahkan hasutan yang mereka sampaikan dalam keterlibatan di kerusuhan,'' kata Pillay, sebagaimana dikutip BBC (Sabtu, 27/7).

Untuk itu, pihaknya meminta izin kepada pemerintah Myanmar untuk menyelidiki secara mendetail mengenai kasus yang terjadi di Rakhine itu. Beruntung, lanjut Pillay pemerintah Myanmar mengijinkan utusan PBB untuk masuk ke wilayah konflik tersebut pada pekan depan.

"Tidak ada pengganti untuk penyelidikan independen yang lengkap," tukas Pillay

UNHCR mencatat ada sekitar 80 ribu orang etnis Rohingya yang kini mengungsi dan 78 orang lainnya tewas akibat kekerasan antar komunal di Rakhine itu.[ian]