Berita

bambang soesatyo/ist

Bambang Soesatyo: SBY Terperangkap Kebijakan Impor Pangan

KAMIS, 26 JULI 2012 | 13:53 WIB | LAPORAN: TEGUH SANTOSA

RMOL. Kasus terhentinya produksi tahu dan tempe menjadi bukti paling sahih kegagalan politik ekonomi pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono melindungi kebutuhan pangan rakyat.

Menurut Wakil Ketua Umum Kamar Dagang Industri, Bambang Soesatyo, pangan rakyat tidak terproteksi karena Pemerintahan SBY tidak militan mengejar target revitalisasi sektor pertanian dan tanaman pangan.

"SBY sudah terperangkap oleh kebijakan instan impor bahan pangan. Akibatnya, ketergantungan pada bahan pangan impor sudah sampai pada tahap sangat mencemaskan," tegasnya dalam penjelasan pers, Kamis (26/7).


Masih menurutnya, sebelum mogok produksi dilancarkan produsen tahu-tempe, pemerintah terlihat tidak berdaya menyikapi lonjakan harga kedelai yang diakibatkan kekeringan di Amerika Serikat.
   
Dari data yang dibeberkan politisi Partai Golkar itu, diketahui bahwa produksi kedelai di dalam negeri tidak pernah bisa mencukupi kebutuhan. Permintaan kedelai di dalam negeri per tahun 1,5 juta ton, sementara produksi dalam negeri maksimal 960.000 ton per tahun. Sisanya harus  diimpor dari AS. Terasa amat tragis, sebab sebagian besar masyarakat Indonesia harus ikut menanggung risiko kekeringan di AS.

Anggota DPR itu menegaskan, seperti halnya beras, pemerintah semestinya memberikan proteksi maksimal atas stok komoditi kacang kedelai. Pengamanan stok kacang kedelai seharusnya tidak diserahkan ke pasar bebas, melainkan harus berada dalam kendali pemerintah.  Sebab, pemerintahlah yang mengelola dan mengendalikan kebijakan politik ekonomi.

"Konstitusi mewajibkan politik ekonomi pemerintah pro rakyat, dalam arti mengamankan kebutuhan pangan rakyat. Pasar bebas yang hanya berorientasi pada keuntungan tidak peduli politik ekonomi negara. Maka, pemerintah yang harus menjadi garda terdepan menghadapi perilaku pasar bebas yang ekstrim," ujarnya. [ald]

Populer

Panglima TNI Bantah Seskab Teddy Diperiksa Polisi Militer

Sabtu, 07 November 2026 | 09:32

Upaya Makar Geng Solo

Sabtu, 07 November 2026 | 05:07

Jokowi Sumber Masalah Bangsa

Minggu, 08 November 2026 | 08:43

Kapolri Suyudi Berpeluang dapat Serangan Balik

Jumat, 06 November 2026 | 04:27

Grace Natalie Ditantang Pilih PSI atau Komisaris BUMN

Senin, 09 November 2026 | 23:02

Fahd A Rafiq Akui Dimintai Uang Rp70 Miliar, Sebut Dana Talangan Muktamar NU

Selasa, 10 November 2026 | 20:53

Dituntut Ketegasan Danantara soal Dugaan Rangkap Jabatan Grace Natalie

Sabtu, 14 November 2026 | 20:04

UPDATE

Menolak Kursi Bagi Penjaga Hutan

Senin, 16 November 2026 | 22:32

BNI Perluas Pembiayaan Ekosistem Perumahan Mendukung Program 3 Juta Rumah

Senin, 16 November 2026 | 22:22

Anak Buah Anwar Sadad Bungkam saat Digiring ke Mobil Tahanan KPK

Senin, 16 November 2026 | 22:10

PTPN IV PalmCo Hadir Dukung Pembangunan Asrama Santri di Aceh Selatan

Senin, 16 November 2026 | 22:08

KPEI-BEI Integrasikan Sistem Repo, Transaksi Perdana Capai Rp179 Miliar

Senin, 16 November 2026 | 21:45

Peradi Profesional Perkuat Kerja Sama dengan Yayasan Tarumanagara

Senin, 16 November 2026 | 21:38

Mantan Wakil Ketua DPRD Jatim Anwar Sadad Terima Suap Dana Hibah, Segini Besarnya

Senin, 16 November 2026 | 21:02

Transaksi DNDF KPEI Melonjak 202 Persen, Nilainya Tembus 7,41 Miliar Dolar AS

Senin, 16 November 2026 | 20:45

KAHMI Jateng Dorong Energi Terbarukan untuk Wujudkan Kedaulatan

Senin, 16 November 2026 | 20:39

Kapal Diperiksa, Truk Dibatasi: Nasib Logistik di Musim Nataru

Senin, 16 November 2026 | 20:28

Selengkapnya