Bambang Soesatyo: SBY Terperangkap Kebijakan Impor Pangan

RMOL. Kasus terhentinya produksi tahu dan tempe menjadi bukti paling sahih kegagalan politik ekonomi pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono melindungi kebutuhan pangan rakyat.

Menurut Wakil Ketua Umum Kamar Dagang Industri, Bambang Soesatyo, pangan rakyat tidak terproteksi karena Pemerintahan SBY tidak militan mengejar target revitalisasi sektor pertanian dan tanaman pangan.

"SBY sudah terperangkap oleh kebijakan instan impor bahan pangan. Akibatnya, ketergantungan pada bahan pangan impor sudah sampai pada tahap sangat mencemaskan," tegasnya dalam penjelasan pers, Kamis (26/7).

Masih menurutnya, sebelum mogok produksi dilancarkan produsen tahu-tempe, pemerintah terlihat tidak berdaya menyikapi lonjakan harga kedelai yang diakibatkan kekeringan di Amerika Serikat.
   
Dari data yang dibeberkan politisi Partai Golkar itu, diketahui bahwa produksi kedelai di dalam negeri tidak pernah bisa mencukupi kebutuhan. Permintaan kedelai di dalam negeri per tahun 1,5 juta ton, sementara produksi dalam negeri maksimal 960.000 ton per tahun. Sisanya harus  diimpor dari AS. Terasa amat tragis, sebab sebagian besar masyarakat Indonesia harus ikut menanggung risiko kekeringan di AS.

Anggota DPR itu menegaskan, seperti halnya beras, pemerintah semestinya memberikan proteksi maksimal atas stok komoditi kacang kedelai. Pengamanan stok kacang kedelai seharusnya tidak diserahkan ke pasar bebas, melainkan harus berada dalam kendali pemerintah.  Sebab, pemerintahlah yang mengelola dan mengendalikan kebijakan politik ekonomi.

"Konstitusi mewajibkan politik ekonomi pemerintah pro rakyat, dalam arti mengamankan kebutuhan pangan rakyat. Pasar bebas yang hanya berorientasi pada keuntungan tidak peduli politik ekonomi negara. Maka, pemerintah yang harus menjadi garda terdepan menghadapi perilaku pasar bebas yang ekstrim," ujarnya. [ald]