Berita

desra percaya dalam sidang pbb/ist

Sikap RI: Pemukiman Israel Hambatan Utama Proses Perdamaian

KAMIS, 26 JULI 2012 | 10:50 WIB | LAPORAN: TEGUH SANTOSA

RMOL. Indonesia mendesak Pemerintah Israel untuk membongkar dan menghentikan pembangunan pemukiman di kawasan pendudukan Palestina, termasuk di Yerusalem Timur. Pembangunan itu dinilai sebagai ancaman terbesar terhadap upaya perdamaian Timur Tengah.

Sikap pemerintah tersebut ditegaskan Wakil Tetap RI pada PBB, Duta Besar Desra Percaya, dalam debat terbuka Dewan Keamanan PBB mengenai "The Situation in the Middle East, Including the Palestinian Question" yang digelar di Markas Besar PBB, New York, Rabu (25/7) waktu setempat. .

"Israel telah melanggar resolusi-resolusi Dewan Keamanan mengenai moratorium pembangunan pemukiman, dan melanjutkan pendirian dinding pemisah yang tidak sah di Tepi Barat, yang bertentangan dengan pandangan atau advisory opinion Mahkamah Internasional," kata Dubes Percaya, seperti dikutip dari rilis Humas Perutusan Tetap RI pada PBB.


Tidak ada cara lain bagi Israel untuk meyakinkan rakyat Palestina dan masyarakat internasional mengenai keseriusannya mencapai perdamaian dan memperoleh solusi atas konflik Timur Tengah, kecuali menghentikan pembangunan dan membongkar pemukiman-pemukiman yang telah dibangun.

Mantan Jubir Kementerian Luar Negeri itu menyampaikan bahwa meski isu-isu terkait lainnya penting untuk dibahas, termasuk isu perbatasan, keamanan, pengungsi dan status Yerusalem, namun masalah pemukiman merupakan tantangan kunci dalam proses negosiasi Israel-Palestina.

"Kecuali Israel mengubah kebijakan pemukimannya, menghentikan penggusuran rakyat Palestina serta tidak meneruskan pembangunan pemukiman Israel di Kawasan Pendudukan Palestina, termasuk Yerusalem Timur, maka mustahil diperoleh kemajuan dalam negosiasi damai," pungkas Dubes Percaya menutup uraian. [ald]

Populer

Jumlah Personel TNI Tidak Masuk Akal

Sabtu, 30 Mei 2026 | 03:36

Penutupan Alfamart dan Indomaret Jangan Salahkan KDKMP

Kamis, 28 Mei 2026 | 06:00

Ketika Jenderal Memimpin yang Bukan Bidangnya

Kamis, 04 Juni 2026 | 00:15

Tiga Pensiunan Jenderal Nyungsep Gegara Tersandung Kasus

Jumat, 05 Juni 2026 | 03:16

KPK Dikabarkan OTT Pejabat Imigrasi Jakarta Barat, Diduga Terkait TKA

Rabu, 03 Juni 2026 | 07:33

Rita Widyasari: Dari Suap, Gratifikasi dan TPPU hingga Korporasi Tambang

Rabu, 03 Juni 2026 | 17:07

Ketika Pencalonan Ryamizard Ryacudu sebagai Panglima TNI Dianulir SBY

Selasa, 02 Juni 2026 | 03:18

UPDATE

Manusia Nusantara dan Karakteristiknya

Sabtu, 06 Juni 2026 | 03:59

Diduga Terlibat Korupsi, Wali Kota Pematangsiantar Dilaporkan ke KPK

Sabtu, 06 Juni 2026 | 03:40

Telkom Bidik Peluang AI di Berbagai Sektor Industri Lewat Alcosystem

Sabtu, 06 Juni 2026 | 03:20

Bahlil: Bagi Golkar, Kosgoro ‘Seng Ada Lawan’

Sabtu, 06 Juni 2026 | 02:57

Film Pesta Babi Dianggap jadi Instrumen Kampanye Disintegrasi Papua

Sabtu, 06 Juni 2026 | 02:33

Banyak Orang Cemas dengan Ekonomi Indonesia, Chatib Basri jadi Solusi

Sabtu, 06 Juni 2026 | 02:15

Membongkar Jaringan Korupsi Terstruktur Keimigrasian

Sabtu, 06 Juni 2026 | 01:55

Penangkapan 320 WNA Jaringan Judol jadi Kado Manis Hari Bhayangkara

Sabtu, 06 Juni 2026 | 01:30

Kasus Silmy Karim Harus jadi Momentum Reformasi Total Keimigrasian

Sabtu, 06 Juni 2026 | 01:10

Purbaya Bantah Isu Mundur dari Menkeu: Saya Lebih Suka Maju!

Sabtu, 06 Juni 2026 | 00:53

Selengkapnya