Berita

saleh p. daulay

MUI dan Ormas Islam Kutuk Pembantaian Muslim Rohingya di Myanmar

RABU, 25 JULI 2012 | 11:42 WIB | LAPORAN: ZULHIDAYAT SIREGAR

Aksi-aksi kekerasan dan tindakan tidak beradab yang dialami suku etnis Rohingya di Myanmar adalah suatu tindak kejahatan atas kemanusiaan.

Upaya sengaja untuk merampas hak atas tanah, penolakan kewarganegaraan, pembantaian massal, pengusiran, pembakaran,  pelarangan pelaksanaan ibadah, penutupan jalur pasokan makanan, dan sejumlah tindakan brutal lainnya adalah sangat bertentangan dengan nilai-nilai kemanusiaan dan Hak Asasi Manusia.

Hal itu disampaikan Ketua Komisi Luar Negeri Majelis Ulama Indonesia (MUI) Pusat Saleh P. Daulay saat membacakan pernyataan MUI dan ormas Islam dalam jumpa pers di kantor MUI, Jalan Proklamasi, Jakarta Pusat (Rabu, 25/7).

"Tindakan diskriminatif berlatar belakang agama ini tidak bisa dibiarkan terus berlangsung. Penganiayaan yang dilakukan dengan cara-cara militer kepada warga sipil harus segera dihentikan. Seluruh bangsa-bangsa di dunia harus bertanggung jawab atas nasib dan masa depan suku Rohingya di Myanmar," ungkapnya.

Karena itu, MUI dan ormas-ormas Islam mengutuk segala bentuk tindakan pembantaian, pengusiran, penindasan, penyiksaan, pemerkosaan, perampasan, penangkapan, dan sejumlah tindakan tidak berprikemanusiaan lainnya yang dilakukan terhadap kaum muslim Rohingya. Tindakan-tindakan yang dilakukan oleh tentara Myanmar ini tidak dapat ditolerir atas nama apa pun.

"Bahkan, tindakan-tindakan ini mengindikasikan telah terjadinya skenario pembasmian etnis terhadap kaum muslim Rohingya," tegasnya.

MUI juga menuntut Pemerintah Junta Militer Myanmar agar segera menghentikan pembantaian dan segala bentuk kebiadaban tentara serta memberikan perlindungan bagi hak-hak hidup dan beragama kaum muslim Rohingya.

"Menuntut pemerintah Myanmar untuk segera mengakui etnis Rohingya sebagai warga negara Myanmar dan memberikan hak-hak mereka tanpa perlakuan diskriminatif," ungkapnya.

MUI dan ormas Islam juga mendesak PBB dan lembaga-lembaga internasional lainnya segera melakukan upaya nyata dalam mencegah berlanjutnya krisis kemanusiaan di Myanmar. PBB dituntut untuk segera mengirimkan pasukan perdamaian dalam melindungi suku Rohingya yang tidak berdosa.

"Mendesak pemerintah Republik Indonesia untuk berperan aktif dalam membantu penyelesaian tragedi kemanusiaan di Myanmar," ungkapnya.

Kepada komponen umat Islam Indonesia, diajak untuk memberikan bantuan kepada kaum muslimin Rohingya. "Derita yang mereka rasakan adalah derita seluruh kaum Muslimin di seluruh penjuru dunia," tandasnya. [zul]


Populer

Camat Madiun Minta Maaf Usai Bubarkan Bedah Buku ‘Reset Indonesia’

Selasa, 23 Desember 2025 | 04:16

Adik Kakak di Bekasi Ketiban Rezeki OTT KPK

Senin, 22 Desember 2025 | 17:57

Ketika Kebenaran Nasib Buruh Migran Dianggap Ancaman

Sabtu, 20 Desember 2025 | 12:33

OTT KPK juga Tangkap Haji Kunang Ayah Bupati Bekasi

Jumat, 19 Desember 2025 | 03:10

Uang yang Diamankan dari Rumah Pribadi SF Hariyanto Diduga Hasil Pemerasan

Rabu, 17 Desember 2025 | 08:37

Kajari Bekasi Eddy Sumarman yang Dikaitkan OTT KPK Tak Punya Rumah dan Kendaraan

Sabtu, 20 Desember 2025 | 14:07

Terlibat TPPU, Gus Yazid Ditangkap dan Ditahan Kejati Jawa Tengah

Rabu, 24 Desember 2025 | 14:13

UPDATE

Kepala Daerah Dipilih DPRD Bikin Lemah Legitimasi Kepemimpinan

Jumat, 26 Desember 2025 | 01:59

Jalan Terjal Distribusi BBM

Jumat, 26 Desember 2025 | 01:39

Usulan Tanam Sawit Skala Besar di Papua Abaikan Hak Masyarakat Adat

Jumat, 26 Desember 2025 | 01:16

Peraih Adhyaksa Award 2025 Didapuk jadi Kajari Tanah Datar

Jumat, 26 Desember 2025 | 00:55

Pengesahan RUU Pengelolaan Perubahan Iklim Sangat Mendesak

Jumat, 26 Desember 2025 | 00:36

Konser Jazz Natal Dibatalkan Gegara Pemasangan Nama Trump

Jumat, 26 Desember 2025 | 00:16

ALFI Sulselbar Protes Penerbitan KBLI 2025 yang Sulitkan Pengusaha JPT

Kamis, 25 Desember 2025 | 23:58

Pengendali Pertahanan Laut di Tarakan Kini Diemban Peraih Adhi Makayasa

Kamis, 25 Desember 2025 | 23:32

Teknologi Arsinum BRIN Bantu Kebutuhan Air Bersih Korban Bencana

Kamis, 25 Desember 2025 | 23:15

35 Kajari Dimutasi, 17 Kajari hanya Pindah Wilayah

Kamis, 25 Desember 2025 | 22:52

Selengkapnya