Berita

pegungsi rohingya/ist

BURMA BERDARAH

AI: Pemerintah Burma dan Etnis Rakhine di Balik Pembantaian Etnis Rohingya

SABTU, 21 JULI 2012 | 19:12 WIB | LAPORAN: TEGUH SANTOSA

Organisasi perlindungan HAM Amnesty International mengecam aparat keamanan Burma dan warga etnis Rakhine atas kekerasan dan pembunuhan yang dilakukan terhadap warga etnis Rohingya.

Kekerasan yang dialami warga Rohingya telah terjadi beberapa pekan terakhir sejak status darurat diberlakukan di Provinsi Rakhine.

“Dalam banyak kasus serangan diarahkan kepada kelompok minoritas Rohingya," ujar peneliti Amnesty International, Benjamin Zawacki, kepada BBC.

Direktur Aarakan Project, Chris Lewa, yang fokus mendampingi warga Ronghiy di kawasan itu juga mengatakan ratusan umat Muslim Rohingya ditangkap. Beberapa dipukul dan bahkan disiksa.

"Segera setelah kekerasan utama, kemudian kami mulai menyaksikan babak baru dari apa yang saya sebut pelanggaran yang dilakukan oleh negara terutama di Maung Daw," ujar Lewa juga kepada BBC.

Laporan dari jaringan kelompok itu mengatakan bahwa pihak penguasa memberikan kesempatan kepada pemuda-pemuda Rakhine menyerang orang Rohingya yang berada dalam tahanan. Aarakan Project juga menduga aparat pemerintah terlibat dalam penjarahan rumah milik warga Rohingya.

Beberapa Muslim Rohingya ditahan berkaitan dengan kekerasan yang terjadi pada 8 Juni lalu.

Menurut BBC tidak mudah mengumpulkan informasi yang akurat mengenai kekerasan yang terjadi di kawasan itu. Jurnalis tidak diperkenankan mendekati kawasan di sekitar kerusuhan. Sejauh ini informasi yang diperoleh berasal dari organisasi yang memberikan bantuan kepada masyarakat lokal sebelum kerusuhan.

Kekerasan antara etnis Rakhine yang beragama Budha dan etnis Rohingya yang beragama Islam terjadi bulan Mei lalu setelah kasus pemerkosaan dan pembunuhan seorang gadis Rakhine. Kejadian itu disusul dengan serangan terhadap sebuah bis yang mengangkut warga etsni Rohingya.

Selanjutnya, menurut BBC, kekerasan terpusat di Maung Daw ketika kelompok Rohingya menyerang rumah etnis Rakhine.

Awal Juli ni Presiden Burma, Thein Sein, mengatakan solusi terbaik untuk memecahkan kasus itu adalah dengan mendeportasi Rohingya yang keturunan Banglades atau menyediakan kamp pengungsi untuk mereka.

Jurubicara pemerintah untuk Rakhine, Win Myaing, kepada Associated Press mengatakan tudingan Amnesty International itu tidak memiliki dasar dan bias. [guh]

Populer

Panglima TNI Bantah Seskab Teddy Diperiksa Polisi Militer

Sabtu, 07 November 2026 | 09:32

Upaya Makar Geng Solo

Sabtu, 07 November 2026 | 05:07

Jokowi Sumber Masalah Bangsa

Minggu, 08 November 2026 | 08:43

Kapolri Suyudi Berpeluang dapat Serangan Balik

Jumat, 06 November 2026 | 04:27

Grace Natalie Ditantang Pilih PSI atau Komisaris BUMN

Senin, 09 November 2026 | 23:02

Fahd A Rafiq Akui Dimintai Uang Rp70 Miliar, Sebut Dana Talangan Muktamar NU

Selasa, 10 November 2026 | 20:53

Dituntut Ketegasan Danantara soal Dugaan Rangkap Jabatan Grace Natalie

Sabtu, 14 November 2026 | 20:04

UPDATE

Menolak Kursi Bagi Penjaga Hutan

Senin, 16 November 2026 | 22:32

BNI Perluas Pembiayaan Ekosistem Perumahan Mendukung Program 3 Juta Rumah

Senin, 16 November 2026 | 22:22

Anak Buah Anwar Sadad Bungkam saat Digiring ke Mobil Tahanan KPK

Senin, 16 November 2026 | 22:10

PTPN IV PalmCo Hadir Dukung Pembangunan Asrama Santri di Aceh Selatan

Senin, 16 November 2026 | 22:08

KPEI-BEI Integrasikan Sistem Repo, Transaksi Perdana Capai Rp179 Miliar

Senin, 16 November 2026 | 21:45

Peradi Profesional Perkuat Kerja Sama dengan Yayasan Tarumanagara

Senin, 16 November 2026 | 21:38

Mantan Wakil Ketua DPRD Jatim Anwar Sadad Terima Suap Dana Hibah, Segini Besarnya

Senin, 16 November 2026 | 21:02

Transaksi DNDF KPEI Melonjak 202 Persen, Nilainya Tembus 7,41 Miliar Dolar AS

Senin, 16 November 2026 | 20:45

KAHMI Jateng Dorong Energi Terbarukan untuk Wujudkan Kedaulatan

Senin, 16 November 2026 | 20:39

Kapal Diperiksa, Truk Dibatasi: Nasib Logistik di Musim Nataru

Senin, 16 November 2026 | 20:28

Selengkapnya