Berita

Inilah Penjelasan Resmi Denny JA tentang Hubungan Lembaga Survei dan Keanehan pada Pemilihan Gubernur Jakarta

MINGGU, 15 JULI 2012 | 11:57 WIB | LAPORAN: TEGUH SANTOSA

Pendiri Lingkaran Survei Indonesia (LSI) Denny JA yang dikenal sebagai pihak yang memperkenalkan tradisi survei dak riset politik di Indonesia pasca Orde Baru telah berusaha menjelaskan keanehan dalam proses pemilihan Gubernur DKI Jakarta yang baru berlalu.

Menurut survei yang dilakukan berbagai lembaga riset politik hingga sepekan sebelum pemberian suara, Fauzi Bowo yang berpasangan dengan Nachrowi Ramli diperkirakan akan menang dengan perolehan suara yang signifikan meninggalkan lawan-lawannya jauh di belakang.

Tetapi, hasil quick count memperlihatkan fakta yang mencengangkan. Joko Widodo yang berpasangan dengan Basuki T. Purnama memperoleh suara terbanyak. Sementara Fauzi dan Nachrowi harus menelan pil pahit berada di urutan kedua.

Walau Denny JA telah berusaha menjelaskan fenomena yang disebutnya sebagai anomali dalam ilmu sosial ini, namun berbagai pertanyaan ternyata terus mengalir. Misalnya, apakah metodologi survei yang dilakukan berbagai lembaga riset politik itu salah? Apakah survei masih bisa diandalkan untuk mengetahui calon kepala daerah yang akan menang dan kalah?

Untuk memuaskan para penanya, Denny JA yang masih berada di Eropa pun mengirimkan jawaban resmi yang diterima redaksi Minggu siang (15/7). Begini:

Pertama. Untuk mengetahui calon yang bakal menang atau kalah di wilayah strategis, hasil survei lembaga yang punya rekor panjang, walau pernah meleset, tetap lebih dapat dipegang. Atau dengan kata lain, tetap lebih baik daripada "feeling" atau intuisi politik yang lebih sering meleset.

Kedua. Untuk kasus pilkada DKI Jakarta putaran pertama, tak ada yang salah dengan hasil survei lembaga riset yang menunjukkan keunggulan Fauzi Bowo. Hasil survei aneka lembaga riset politik hasilnya sama. Tapi itu adalah potret H -14 sampai H -7.

Biasanya tak ada perubahan signifikan setelah survei dilakukan (H -7) dengan hasil pada hari H. Tapi kasus DKI Jakarta agak khusus karena ramainya negative campaign di social media atas diri Fauzi Bowo dan kampanye simpatik atas diri Joko Widodo selama tujuh hari berturut-turut sampai hari H.

Kondisi itu tak lagi terpantau lembaga riset politik karena tak lagi melakukan survei setelah H -7.

Ketiga. Di hari H, banyak lembaga riset kembali melakukan quick count dan hasil quick count mereka relatif baik, yang bisa dipastikan akan sama dengan hasil penghitungan suara oleh KPUD yang akan diumumkan nanti. Itu menandakan metodologi lembaga survei masih bisa diandalkan karena survei dan quick count mengandalkan metodelogi sampel yang nyaris sama.

Keempat. Tentu saja tidak semua lembaga survei punya kualitas yang sama. Untuk tahu lembaga yang kredibel dan tidak, cukup dengan melihat track record-nya. Lembaga yang punya track record panjang mengenai akurasinya bisa dipegang karena mustahil lembaga itu ingin "bunuh diri" mempublikasi data yang salah.

Dalam kaitannya dengan hal itu, sambung Denny JA, LSI yang dipimpinnya memegang semua rekor untuk survei dan quick count yang paling akurat dan presisi.

"Ini bisa dicek di Google. Bahkan Lingkaran Survei Indonesia memberanikan diri membuat prediksi yang diiklankan di koran sebelum hari H. Hasilnya, di atas 90 persen survei itu terbukti," demikian Denny JA. [guh]

Populer

Dosen Unikama Kecewa, Lima Bulan Kampus Dikuasai Kelompok Tak Dikenal

Jumat, 30 Januari 2026 | 02:25

Kasus Hogi Minaya Dihentikan, Komisi Hukum DPR: Tak Penuhi Unsur Pidana

Rabu, 28 Januari 2026 | 17:07

Hologram di Ijazah UGM Jadi Kuncian Mati, Jokowi Nyerah Saja!

Senin, 26 Januari 2026 | 00:29

Wanita di Medan Terima Vonis 2 Tahun Usai Gunakan Data Orang Lain untuk Pengajuan Kredit

Jumat, 30 Januari 2026 | 16:50

Jokowi Butuh Perawatan Kesehatan Super Intensif

Jumat, 30 Januari 2026 | 00:41

Rektor UGM Bikin Bingung, Jokowi Lulus Dua Kali?

Rabu, 28 Januari 2026 | 22:51

KPK Amankan Dokumen dan BBE saat Geledah Kantor Dinas Perkim Pemkot Madiun

Rabu, 28 Januari 2026 | 11:15

UPDATE

Ambang Batas Parlemen Moderat Cukup 2,5 Persen

Senin, 02 Februari 2026 | 20:04

Eks Kepala PPATK: Demutualisasi BEI Kebutuhan Mendesak, Faktor Pertemanan Permudah Penyimpangan

Senin, 02 Februari 2026 | 19:50

Ribuan Warga Kawanua Rayakan Natal dan Tahun Baru dengan Nuansa Budaya

Senin, 02 Februari 2026 | 19:45

Catat! Ini 9 Sasaran Operasi Keselamatan Jaya 2026 dan Besaran Dendanya

Senin, 02 Februari 2026 | 19:45

Prabowo Terima Dirut Garuda dan Petinggi Embraer di Istana, Bahas Apa?

Senin, 02 Februari 2026 | 19:41

Menkeu Purbaya Singgung Saham Gorengan Saat IHSG Anjlok, Apa Itu?

Senin, 02 Februari 2026 | 19:29

Alur Setoran Kades dan Camat ke Sudewo Ditelisik KPK

Senin, 02 Februari 2026 | 19:23

Horor Sejarah Era Jim Crow

Senin, 02 Februari 2026 | 19:14

10 Surat Tanah yang Tidak Berlaku Lagi mulai Februari 2026

Senin, 02 Februari 2026 | 19:12

5 Takjil Khas Daerah Indonesia Paling Legendaris

Senin, 02 Februari 2026 | 18:53

Selengkapnya